Menelusuri kesinambungan gagasan, regulasi, pelaksanaan, dan tantangan pembangunan Bali agar manfaatnya menjangkau seluruh krama hingga generasi mendatang.
Oleh: Agung Gempa
Praktisi IT Digital, Entrepreneur, dan Pemerhati Kebijakan Publik
Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu atau dua tahun anggaran. Perlindungan lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta pelestarian kebudayaan memerlukan konsistensi kebijakan dan kemampuan pemerintah memastikan manfaatnya diterima masyarakat.
Bali menghadapi tantangan khusus karena pertumbuhan pariwisata harus berjalan berdampingan dengan kebutuhan menjaga daya dukung alam, keberlanjutan desa adat, perkembangan ekonomi lokal, dan pemerataan kesejahteraan antara wilayah selatan, utara, timur, serta barat pulau.
Dalam konteks itulah perjalanan kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster pada periode pertama dan kedua layak dipelajari sebagai kesinambungan kebijakan publik. Penilaiannya perlu berangkat dari regulasi, implementasi, data capaian, persoalan yang belum terselesaikan, dan manfaat nyata yang dapat diperiksa.
Periode Pertama: Membangun Arah dan Fondasi Regulasi
Pada periode pertama, visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi kerangka untuk menghubungkan pembangunan alam, manusia, dan kebudayaan. Sejumlah instrumen kebijakan ditetapkan untuk memberi arah yang lebih jelas pada pengembangan ekonomi lokal, perlindungan lingkungan, dan penguatan kelembagaan masyarakat.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali menunjukkan orientasi untuk menghubungkan industri pariwisata dengan produsen lokal. Pada tahun yang sama, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai memperlihatkan perhatian terhadap tekanan lingkungan yang dihasilkan pola konsumsi.
Penguatan dilanjutkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Kebijakan tersebut memiliki bidang berbeda tetapi saling berhubungan: kelembagaan sosial, produksi ekonomi, dan pelestarian ekosistem.
Regulasi penting untuk memberikan arah dan dasar hukum, tetapi tidak boleh disamakan dengan hasil akhir. Dampaknya baru dapat dinilai ketika kebijakan diterapkan secara konsisten, memiliki dukungan anggaran, serta menunjukkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Pembangunan Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
Agenda infrastruktur Bali meliputi konektivitas jalan, pelabuhan, transportasi publik, penyediaan air, dan penataan kawasan strategis. Pembangunan fisik semestinya dipandang sebagai sarana mendukung kegiatan ekonomi dan akses pelayanan, bukan tujuan yang berdiri sendiri.
Wilayah Bali utara dan barat membutuhkan kesempatan tumbuh yang lebih seimbang dengan kawasan pusat pariwisata di selatan. Karena itu, keberadaan jaringan transportasi serta pintu perdagangan dapat memberi peluang bagi pertanian, perikanan, perdagangan, dan usaha masyarakat di berbagai kabupaten.
Manfaat proyek harus dinilai melalui waktu tempuh, keselamatan perjalanan, biaya logistik, kesempatan kerja, tingkat penggunaan layanan, dan dampak terhadap lingkungan. Rencana pembangunan harus dibedakan dari proyek yang sedang dikerjakan maupun fasilitas yang benar-benar sudah beroperasi.
Haluan Bali 100 Tahun: Arah Pembangunan Lintas Generasi
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 memberikan kerangka jangka panjang untuk pembangunan lintas generasi. Haluan ini menghubungkan keberlanjutan alam, manusia, dan kebudayaan dengan kebutuhan mengelola perubahan ekonomi serta sosial.
Perencanaan jangka panjang memiliki manfaat ketika mampu menjaga konsistensi antarpemerintahan dan antarsektor. Namun, dokumen visi harus diterjemahkan menjadi target yang realistis, indikator terukur, serta kegiatan yang dapat dievaluasi dalam perencanaan lima tahunan dan tahunan.
Penetapan haluan jangka panjang memberi kesempatan bagi Bali untuk menilai kebijakan bukan hanya berdasarkan popularitas dalam satu periode, melainkan berdasarkan daya tahannya menghadapi perubahan iklim, perkembangan teknologi, pergeseran ekonomi, dan kebutuhan masyarakat pada masa depan.
Periode Kedua: Dari Fondasi Menuju Penguatan Implementasi
Memasuki periode kedua sejak 2025, Gubernur Koster memiliki kesempatan melanjutkan fondasi yang telah diletakkan sekaligus memperbaiki persoalan pelaksanaan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025–2029 menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan visi kepemimpinan dengan program pembangunan yang harus dilaksanakan perangkat daerah.
Gerakan Bali Bersih Sampah melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 09 Tahun 2025 menunjukkan upaya memperkuat pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber. Pada 2026, penguatan perlindungan lahan pertanian produktif juga memperoleh perhatian melalui kesepakatan pemenuhan LP2B bersama bupati dan wali kota.
Kesinambungan tersebut perlu dibaca secara seimbang. Ada bagian yang menunjukkan kemajuan kelembagaan dan penguatan dasar hukum, tetapi masih terdapat tantangan implementasi, pengawasan, ketersediaan sumber daya, serta perbedaan kemampuan antardaerah. Menyebut suatu kebijakan telah berjalan tidak sama dengan menyatakan seluruh targetnya telah tercapai.
Manfaat Nyata bagi Kehidupan Krama Bali
Manfaat pembangunan bagi masyarakat harus hadir dalam bentuk pelayanan yang terasa. Bagi keluarga, pembangunan dapat bermakna akses air bersih, lingkungan sehat, pendidikan yang terjangkau, serta layanan kesehatan yang mudah diperoleh. Bagi pekerja, manfaatnya terlihat melalui kesempatan kerja yang layak dan konektivitas yang lebih baik.
Bagi petani, nelayan, perajin, pelaku UMKM, dan pengusaha lokal, keberhasilan kebijakan dapat dinilai melalui kemudahan berusaha, perluasan pasar, peningkatan produktivitas, serta kemampuan memperoleh nilai tambah dari produk Bali sendiri.
Bagi desa adat dan komunitas kebudayaan, manfaatnya berkaitan dengan kelestarian adat, tradisi, seni, bahasa, serta tata kehidupan masyarakat yang selaras dengan perubahan zaman. Bagi lingkungan, kebijakan perlu tercermin pada kondisi sungai, pantai, lahan produktif, tutupan vegetasi, dan kualitas ruang hidup.
Manfaat tidak otomatis terdistribusi merata. Daerah yang tertinggal dalam layanan dasar memerlukan prioritas berbeda dibanding kawasan yang sudah maju. Karena itu, prinsip pemerataan harus tercermin dalam alokasi program dan dalam ukuran hasil yang digunakan pemerintah.
Tantangan Tata Kelola dan Kebutuhan Evaluasi Terbuka
Semakin panjang suatu agenda pembangunan, semakin penting mekanisme pengawasan dan evaluasi. Pemerintah perlu mempublikasikan perkembangan program, hambatan, realisasi pembiayaan, target yang tercapai, serta langkah perbaikan ketika terdapat keterlambatan.
Koordinasi pemerintah provinsi, delapan kabupaten, satu kota, pemerintah pusat, desa, desa adat, dan pelaku usaha merupakan prasyarat karena banyak persoalan Bali melampaui batas administratif. Sampah, air, transportasi, tata ruang, serta pengendalian dampak pariwisata memerlukan kerja sama yang nyata.
Partisipasi masyarakat, kalangan akademisi, media, dan organisasi profesi juga diperlukan untuk memastikan kritik dan masukan menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan. Pembangunan yang kuat bukan hanya memiliki arah, melainkan juga mekanisme koreksi yang dapat bekerja.
Warisan Pembangunan bagi Anak Cucu Bali
Ukuran keberhasilan jangka panjang adalah apa yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Bali memerlukan alam yang tetap sehat, kebudayaan yang hidup, sumber daya manusia yang kompeten, serta struktur ekonomi yang tidak bergantung berlebihan pada satu sektor.
Generasi muda membutuhkan pendidikan dan keterampilan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga kesempatan mengembangkan pertanian, ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan inovasi berbasis potensi daerah. Mereka perlu menerima lebih dari sekadar infrastruktur: mereka memerlukan ruang untuk berkembang dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi masa depan.
Haluan 100 tahun mengajak pemerintah dan masyarakat memandang pembangunan secara lebih luas daripada siklus jabatan. Keberlanjutan harus dijaga melalui institusi yang kuat, penegakan regulasi yang adil, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, dan komitmen bersama antargenerasi.
Perjalanan dua periode kepemimpinan Gubernur Koster menyediakan sejumlah fondasi kebijakan untuk menjaga arah tersebut. Tantangan ke depan adalah memastikan semua fondasi diterjemahkan menjadi capaian yang terukur, manfaat yang merata, dan perbaikan yang terus berlanjut.
Pada akhirnya, Bali yang maju bukan sekadar Bali yang semakin ramai dikunjungi atau semakin banyak dibangun. Bali yang maju ialah Bali yang krama-nya semakin sejahtera, alamnya terjaga, budayanya tetap hidup, pelayanannya semakin baik, dan generasi mendatang memperoleh peluang kehidupan yang lebih luas. Itulah arah pembangunan Bali menuju 100 Tahun Bali Era Baru.
(NSKLB)
