Menghubungkan perlindungan sumber air, jaringan perpipaan, layanan publik, dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan Bali berkelanjutan.
Oleh: Agung Gempa
Praktisi IT Digital, Entrepreneur, dan Pemerhati Kebijakan Publik
Air bersih adalah kebutuhan mendasar yang menentukan kesehatan keluarga, produktivitas usaha, kualitas pendidikan, dan martabat pelayanan publik. Di Bali, persoalan ketersediaan air semakin penting karena kebutuhan penduduk, pertanian, industri pariwisata, dan kegiatan ekonomi tumbuh bersamaan dengan tekanan terhadap daya dukung sumber daya alam.
Keberadaan sungai, mata air, dan bendungan tidak dengan sendirinya menjamin air mengalir secara merata ke setiap rumah. Layanan memerlukan rangkaian infrastruktur dari sumber air baku, instalasi pengolahan, jaringan distribusi, reservoir, hingga sambungan pelanggan. Pada setiap tahap terdapat biaya, kebutuhan pemeliharaan, dan risiko gangguan.
Dalam pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menempatkan perlindungan sumber daya air serta penguatan infrastruktur sebagai isu strategis. Kesinambungan agenda periode pertama dan kedua perlu diarahkan pada satu ukuran utama: apakah masyarakat memperoleh air yang aman, cukup, berkelanjutan, dan terjangkau.
Air Bersih Tidak Bisa Dipisahkan dari Pelestarian Sumbernya
Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut memberikan landasan penting untuk menjaga ekosistem perairan. Kebijakan tersebut terkait dengan filosofi pembangunan yang menjaga hubungan seimbang antara manusia dan alam.
Perlindungan kawasan tangkapan air, hutan, daerah resapan, serta aliran sungai sama pentingnya dengan membangun instalasi dan pipa distribusi. Bila kawasan hulu mengalami kerusakan, sedimentasi meningkat, atau sumber air tercemar, biaya dan kesulitan pengolahan air bersih akan bertambah.
Pada periode pertama, pembangunan Bali berupaya menghubungkan konservasi dan infrastruktur. Arah tersebut menjadi semakin relevan pada periode kedua karena kebutuhan pelayanan terus bertambah, sementara perubahan iklim dan perbedaan pola hujan dapat memengaruhi keandalan sumber.
Infrastruktur Regional dan Sinergi Pusat–Daerah
Salah satu contoh infrastruktur penting adalah Sistem Penyediaan Air Minum regional. Dinas PUPRKIM Provinsi Bali mencatat SPAM Petanu berkapasitas 300 liter per detik, dengan alokasi pelayanan untuk Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung. Sistem ini menunjukkan pentingnya kerja sama lintas wilayah dalam pengadaan dan distribusi air.
Pengembangan Bendungan Sidan dan rencana SPAM Ayung I juga berkaitan dengan kebutuhan memperkuat suplai air baku dan layanan kawasan Sarbagita. Dokumen proyek Kementerian Pekerjaan Umum menggambarkan rencana penambahan layanan kepada rumah tangga di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Rencana tersebut tidak boleh disamakan dengan sambungan pelanggan yang sudah beroperasi.
Keberhasilan proyek regional membutuhkan koordinasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha penyedia air, dan pengelola sumber daya air. Ketersediaan air baku perlu diikuti kesiapan instalasi pengolahan, jaringan distribusi, perjanjian layanan, serta tata kelola keuangan yang sehat.
Pemerataan Pelayanan di Sembilan Kabupaten dan Kota
Tantangan pelayanan air tidak sama di seluruh Bali. Kawasan perkotaan menghadapi pertumbuhan permintaan dan kepadatan jaringan; wilayah perdesaan menghadapi persoalan jarak serta topografi; sebagian kawasan pesisir dan kepulauan membutuhkan teknologi dan sistem pelayanan yang sesuai kondisi geografisnya.
Karena itu, evaluasi pembangunan air bersih harus memperhatikan masyarakat yang belum tersambung, wilayah dengan pasokan tidak stabil, dan keluarga yang masih mengeluarkan biaya tinggi untuk memperoleh air layak. Pemerataan bukan sekadar menambah total kapasitas produksi, tetapi memastikan akses nyata sampai ke rumah warga.
Di Nusa Penida, wilayah pegunungan, dan permukiman yang jauh dari pusat jaringan, pemilihan sumber serta metode distribusi perlu disesuaikan dengan ketersediaan air dan biaya operasi. Pemerintah harus membedakan kebutuhan perbaikan layanan harian dari investasi jangka panjang.
Manfaat bagi Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi Masyarakat
Bagi keluarga, akses air bersih yang lebih andal dapat mendukung kebersihan rumah, sanitasi, pengolahan makanan, dan pencegahan penyakit yang berkaitan dengan air serta lingkungan. Waktu yang sebelumnya tersita untuk memperoleh air juga dapat digunakan untuk pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan keluarga.
Bagi sekolah, pusat pelayanan kesehatan, pasar, serta fasilitas umum, ketersediaan air merupakan persyaratan dasar agar pelayanan berlangsung baik. Bagi UMKM, usaha kuliner, industri rumah tangga, dan penginapan, kesinambungan pasokan turut memengaruhi biaya dan mutu layanan.
Bagi pertanian, pengelolaan sumber air tetap memerlukan pembagian kewenangan yang jelas agar peningkatan pasokan untuk kebutuhan domestik tidak mengabaikan keberlanjutan air irigasi. Air merupakan sumber daya bersama yang perlu dialokasikan secara adil dan sesuai aturan.
Meningkatkan Mutu Layanan, Bukan Sekadar Membangun Pipa
Keandalan pelayanan harus diukur dari kontinuitas air, mutu sesuai standar kesehatan, tekanan jaringan, tingkat kehilangan air, kecepatan penanganan pengaduan, dan keterjangkauan tarif. Infrastruktur baru akan memberikan hasil maksimal apabila diikuti pemeliharaan dan pengelolaan profesional.
Digitalisasi pencatatan meter, pemantauan kebocoran, pengelolaan tekanan, serta sistem informasi pengaduan dapat membantu perusahaan daerah meningkatkan efisiensi. Namun, teknologi perlu didukung operator yang terlatih, keamanan sistem, dan kejelasan tanggung jawab pelayanan.
Keterbukaan laporan kinerja juga penting. Masyarakat patut mengetahui perkembangan perluasan sambungan, gangguan layanan, dan prioritas investasi daerah. Dengan demikian, kepercayaan publik dibangun melalui perubahan yang dapat diperiksa.
Manfaat Jangka Panjang Menuju Bali Era Baru
Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 menegaskan perlunya melestarikan danau, mata air, sungai, serta ekosistem alam. Perlindungan sumber daya air menjadi bagian dari kewajiban antargenerasi agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat kelak.
Kesinambungan kepemimpinan Gubernur Koster perlu tercermin dalam penguatan kebijakan konservasi, perluasan layanan regional, dan pemerataan kualitas pelayanan di sembilan kabupaten/kota. Di sisi lain, capaian harus diukur secara jujur: proyek yang masih direncanakan perlu disebut sebagai rencana, sedangkan manfaat yang sudah diterima masyarakat ditunjukkan dengan indikator pelayanan.
Air bersih bukan hanya urusan teknis jaringan perpipaan. Ia berhubungan dengan kesehatan anak, produktivitas keluarga, kelestarian pertanian, keberlangsungan pariwisata, dan kemampuan Bali menghadapi perubahan iklim. Menjamin air bersih hari ini merupakan investasi nyata bagi kualitas hidup generasi Bali mendatang.
(NSKLB)
