Memperkuat kelembagaan desa adat sebagai penjaga kebudayaan, penggerak ekonomi lokal, dan mitra pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
Oleh: Agung Gempa
Praktisi IT Digital, Entrepreneur, dan Pemerhati Kebijakan Publik
Desa adat merupakan salah satu kekuatan utama yang membedakan Bali dari banyak daerah lain di Indonesia. Kehidupan krama, keberadaan parahyangan, tata pergaulan sosial, adat istiadat, dan berbagai bentuk gotong royong telah berkembang melalui kelembagaan adat yang hidup berdampingan dengan struktur pemerintahan modern.
Di tengah perubahan ekonomi dan sosial yang semakin cepat, desa adat menghadapi tugas yang tidak ringan. Kebutuhan menjaga warisan leluhur harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan, perkembangan teknologi, perubahan pola kerja masyarakat, serta arus investasi dan pariwisata yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.
Dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster sejak periode pertama menempatkan desa adat sebagai bagian penting pembangunan berbasis kebudayaan. Kebijakan yang dirintis kemudian menjadi salah satu landasan kesinambungan pada periode kedua, ketika penguatan kelembagaan dan ekonomi masyarakat semakin memerlukan tata kelola yang transparan.
Landasan Regulasi Desa Adat pada Periode Pertama
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjadi tonggak penting pengaturan kelembagaan adat. Regulasi tersebut memperjelas kedudukan desa adat, tata kehidupan krama, kewenangan sesuai ketentuan, serta kerangka dukungan untuk memelihara adat, tradisi, seni, dan budaya.
Penguatan ini perlu dipahami dalam hubungan yang tepat antara desa adat dan desa dinas. Desa adat memiliki fungsi sosial-budaya dan kewenangan adat, sementara pemerintah desa atau kelurahan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan aturan tersendiri. Kerja sama keduanya sangat dibutuhkan, tetapi fungsi dan anggaran masing-masing tidak boleh dicampuradukkan.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Perda Desa Adat memberikan pengaturan lanjutan. Bersama regulasi pengelolaan keuangan desa adat, kerangka tersebut menuntut administrasi yang semakin baik agar penguatan kelembagaan disertai pertanggungjawaban yang dapat dipercaya oleh krama.
Ekonomi Lokal dan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat
Kehidupan desa adat tidak dapat dipertahankan hanya melalui kegiatan seremonial. Berbagai kebutuhan pemeliharaan pura, kegiatan sosial, dan pelestarian tradisi memerlukan sumber daya yang dikelola dengan baik. Karena itu, pengembangan kegiatan ekonomi yang sesuai nilai adat menjadi bagian relevan dari pembangunan.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 mengatur pedoman, mekanisme, dan pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat atau BUPDA. Kehadirannya membuka kerangka kelembagaan bagi desa adat untuk mengelola potensi usaha dan kekayaan miliknya secara lebih terstruktur sesuai ketentuan.
Peluang ekonomi setiap desa adat tentu tidak sama. Sebagian memiliki potensi usaha perdagangan, pertanian, industri kerajinan, jasa, atau pariwisata budaya, sedangkan yang lain lebih mengandalkan sumber daya lokal berskala kecil. Karena itu, rencana usaha harus disusun berdasarkan kelayakan, kemampuan pengelola, kebutuhan krama, dan risiko yang dapat ditanggung.
Prinsip keterbukaan penting diterapkan. Pengembangan usaha harus memberikan manfaat kolektif, bukan hanya keuntungan bagi kelompok tertentu. Keuangan, aset, keputusan usaha, serta pembagian manfaat memerlukan tata kelola yang jelas dan pengawasan sesuai mekanisme desa adat.
Kesinambungan Periode Kedua dan Tantangan Pelaksanaan
Memasuki periode kedua kepemimpinan Gubernur Koster, penguatan desa adat perlu diarahkan dari landasan hukum menuju kualitas pelaksanaan. Tolok ukurnya tidak cukup berupa jumlah kegiatan atau bantuan yang disalurkan, tetapi juga kemampuan kelembagaan mengelola sumber daya, menyelesaikan persoalan secara adil, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Pengembangan kapasitas prajuru, administrasi digital, pendataan aset, pelaporan keuangan, dan musyawarah yang inklusif menjadi kebutuhan penting. Modernisasi tidak berarti mengganti nilai adat, melainkan memperkuat cara kerja agar warisan lokal tetap relevan dan terlindungi.
Hubungan desa adat dengan pemerintah daerah juga memerlukan koordinasi yang proporsional. Kebijakan publik harus menghormati kedudukan adat sembari memastikan hak warga, kepastian hukum, dan pelayanan pemerintahan tetap terpenuhi.
Manfaat Sosial dan Budaya bagi Krama Bali Hari Ini
Bagi masyarakat, desa adat yang kuat dapat mendukung pelestarian bahasa, aksara, seni, tradisi, dan kegiatan keagamaan. Kelembagaan yang terkelola baik juga memperkuat kebersamaan antarwarga, kerja sukarela, serta pemeliharaan ruang bersama.
Ketika pembangunan ekonomi melibatkan usaha dan keterampilan masyarakat, manfaatnya berpotensi menjangkau perajin, pedagang, pekerja seni, petani, keluarga, dan usaha mikro. Pengembangan kegiatan budaya yang menghormati nilai lokal dapat menjadi sumber penghidupan tanpa kehilangan makna sakralnya.
Keberadaan desa adat juga membantu menjaga hubungan sosial di tengah pertumbuhan wilayah perkotaan dan pariwisata. Namun, manfaat tersebut memerlukan partisipasi krama dan tata kelola yang adil. Perlindungan tradisi tidak seharusnya menjadi alasan mengabaikan hak, keamanan, atau akses pelayanan kelompok masyarakat tertentu.
Manfaat Ekonomi bagi Generasi Muda dan Perempuan Bali
Penguatan ekonomi berbasis desa adat dapat membuka ruang kewirausahaan bagi generasi muda. Produk kerajinan, pangan lokal, layanan digital, seni pertunjukan, serta jasa yang sesuai karakter wilayah mempunyai peluang berkembang bila ditopang pelatihan, pemasaran, dan manajemen profesional.
Perempuan Bali memiliki peran besar dalam kehidupan keluarga, kegiatan upacara, perdagangan, dan industri rumah tangga. Pengembangan usaha bersama perlu memberi kesempatan yang lebih luas bagi perempuan memperoleh manfaat ekonomi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai peraturan yang berlaku.
Teknologi informasi dapat membantu pemasaran produk, dokumentasi kekayaan budaya, penataan administrasi, dan transparansi kegiatan. Akan tetapi, perlindungan data pribadi dan penghormatan terhadap pengetahuan tradisional harus menjadi perhatian agar digitalisasi tidak menciptakan persoalan baru.
Menjaga Identitas Bali untuk Seratus Tahun Mendatang
Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 menempatkan kebudayaan sebagai unsur yang harus dijaga lintas generasi. Dalam kerangka tersebut, desa adat berperan sebagai salah satu penjaga keberlanjutan nilai, ruang budaya, dan hubungan masyarakat dengan lingkungannya.
Warisan yang diterima generasi mendatang hendaknya tidak berhenti pada bangunan atau catatan sejarah, melainkan meliputi lembaga yang sehat, kemampuan bermusyawarah, kesempatan ekonomi, serta pengetahuan budaya yang terus dipraktikkan.
Kesinambungan kebijakan Gubernur Koster dari pengaturan desa adat pada periode pertama menuju penguatan kapasitas dan manfaat ekonomi pada periode kedua menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas kelembagaan. Namun, dampaknya tetap harus dievaluasi secara nyata melalui manfaat bagi krama, keterbukaan pengelolaan, kelestarian budaya, dan keberlanjutan usaha.
Membangun Bali dari desa adat berarti menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kemajuan. Ketika nilai luhur berjalan bersama tata kelola modern dan kesempatan ekonomi yang adil, desa adat dapat menjadi fondasi penting bagi Bali yang berkarakter, mandiri, dan sejahtera.
(NSKLB)
