Agung Gempa Ulas Arah Kebijakan Gubernur Koster Memperkuat Pendidikan Vokasi, Pelatihan Berbasis Kompetensi, Sertifikasi, dan Peluang Kerja bagi Generasi Bali
DENPASAR, 30 Oktober 2026 – Perkembangan dunia kerja terus mengalami perubahan seiring kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi digital, serta meningkatnya kebutuhan tenaga profesional pada berbagai sektor usaha. Keterampilan yang dibutuhkan perusahaan dan dunia industri semakin beragam, sehingga pendidikan formal perlu didukung kemampuan praktis, penguasaan teknologi, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi perubahan lingkungan kerja.
Bagi Bali, kebutuhan peningkatan keterampilan tenaga kerja mempunyai hubungan langsung dengan arah pembangunan ekonomi daerah. Selain dikenal sebagai pusat kegiatan pariwisata, Bali juga terus mengembangkan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, UMKM, koperasi, serta ekonomi kreatif dan digital. Perkembangan berbagai sektor tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja secara produktif dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Kondisi ini menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Provinsi Bali dalam kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta peningkatan kompetensi masyarakat telah berlangsung melalui berbagai lembaga pemerintah dan swasta, kemudian terus diarahkan menjadi bagian dari prioritas pembangunan pada periode pertama dan kedua kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster.
Melalui rubrik Bali Membangun, I Gusti Agung Putu Gempa Yuliana atau Agung Gempa, praktisi IT Digital, entrepreneur, dan pemerhati kebijakan publik, mengulas pentingnya penguatan keterampilan tenaga kerja sebagai salah satu fondasi pembangunan Bali yang berkelanjutan. Pembahasan ini menghubungkan kebutuhan dunia usaha, sistem pelatihan, kesempatan kerja, serta peranan teknologi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat.
Pendidikan dan pelatihan kerja mempunyai fungsi yang saling melengkapi. Pendidikan formal memberikan landasan pengetahuan dan pembentukan karakter, sedangkan pelatihan vokasi lebih menekankan penguasaan keterampilan yang dapat digunakan secara langsung dalam pekerjaan atau kegiatan usaha.
Melalui pelatihan yang sesuai kebutuhan, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan pada bidang tertentu tanpa harus selalu menempuh pendidikan akademik dalam waktu panjang. Hal tersebut penting bagi lulusan sekolah yang ingin segera bekerja, pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan, maupun masyarakat yang berencana membuka usaha sendiri.
Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki fasilitas pelatihan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata atau UPTD BLK IP yang berada di bawah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Lembaga yang telah berdiri sejak 1982 tersebut merupakan bagian dari infrastruktur pelatihan kerja yang terus dikembangkan lintas periode pemerintahan. Karena itu, keberadaannya tidak dapat dipandang sebagai fasilitas yang baru dibangun pada masa pemerintahan saat ini, melainkan sebagai lembaga yang fungsinya perlu terus diperkuat sesuai perkembangan kebutuhan tenaga kerja.
Melalui BLK Industri dan Pariwisata, pemerintah menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan, antara lain Pelatihan Berbasis Kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, serta Mobile Training Unit atau pelatihan bergerak yang dapat menjangkau masyarakat di luar lokasi balai latihan.
Pelatihan berbasis kompetensi diarahkan agar peserta menguasai kemampuan sesuai standar pekerjaan yang ditetapkan. Dalam pendekatan ini, keberhasilan pelatihan tidak hanya dinilai dari kehadiran peserta, tetapi juga dari kemampuan mereka melaksanakan tugas atau pekerjaan yang menjadi tujuan pelatihan.
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan pelatihan. Melalui standar tersebut, materi pembelajaran dan penilaian dapat disesuaikan dengan kemampuan yang dibutuhkan pada bidang pekerjaan tertentu.
Berbagai bidang pelatihan yang tersedia mencakup teknologi informasi dan komunikasi, bisnis dan manajemen, otomotif, kelistrikan, elektronika, tata boga, pengolahan produk, pelayanan pariwisata, serta keterampilan bahasa asing.
Keragaman bidang tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga terampil Bali tidak terbatas pada pelayanan hotel atau kegiatan wisata. Industri, perdagangan, teknologi, transportasi, dan berbagai sektor produksi juga memerlukan pekerja dengan kemampuan teknis yang sesuai.
Dalam perkembangannya, pelatihan kerja perlu semakin terhubung dengan dunia usaha. Materi yang diajarkan harus mengikuti perubahan teknologi dan cara kerja, sedangkan peserta membutuhkan kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan melalui kegiatan nyata.
Karena itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga pelatihan, perusahaan, asosiasi profesi, dan lembaga sertifikasi mempunyai peranan penting untuk menjaga kesesuaian antara pembelajaran dengan kebutuhan lapangan kerja.
Perkembangan kondisi ketenagakerjaan Bali juga memberikan gambaran mengenai pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Bali yang bekerja pada Februari 2026 tercatat sekitar 2,62 juta orang, sedangkan angkatan kerja mencapai 2,66 juta orang.
Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut, sekitar 1,33 juta orang atau 50,65 persen bekerja pada kegiatan formal. Persentase pekerja formal meningkat dibandingkan Februari 2025, tetapi jumlah penduduk yang bekerja secara keseluruhan mengalami penurunan sekitar 77 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa kondisi pasar kerja tidak hanya dapat dilihat dari satu angka. Jumlah orang yang bekerja, kualitas pekerjaan, jenis hubungan kerja, produktivitas, dan kecukupan pendapatan merupakan aspek yang perlu diperhatikan secara bersama.
Data BPS juga menunjukkan bahwa pada Februari 2026 kelompok lapangan pekerjaan jasa lainnya mengalami peningkatan tenaga kerja terbesar, sedangkan industri pengolahan mengalami penurunan terbesar.
Perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan penyerapan tenaga kerja antarbidang usaha. Namun, perubahan jumlah pekerja dalam satu periode tidak dapat secara langsung dianggap sebagai akibat dari keberhasilan atau kegagalan satu kebijakan tertentu karena kondisi ketenagakerjaan dipengaruhi banyak faktor ekonomi dan sosial.
Bagi pemerintah dan lembaga pelatihan, data tersebut penting digunakan untuk menyesuaikan program keterampilan dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja.
Pada 2026, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali terus terlibat dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi masyarakat. Salah satunya melalui dukungan koordinasi Program Bantuan Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Gianyar.
Kegiatan pelepasan peserta dilaksanakan pada Rabu, 3 Juni 2026, dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan pihak terkait. Program tersebut menjadi contoh upaya memperluas kesempatan memperoleh keterampilan bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan biaya pendidikan atau pelatihan.
Kerja sama pengembangan keterampilan juga berlangsung melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja tahun 2026 yang diselenggarakan lembaga kursus dan pelatihan dengan dukungan berbagai instansi sesuai kewenangannya.
Pada pembukaan kegiatan yang berlangsung 1 Juli 2026, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan teknis dengan sikap kerja. Kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, etos kerja, dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian dari kualitas yang dibutuhkan dunia usaha.
Penekanan tersebut relevan karena keterampilan teknis saja belum tentu cukup untuk mempertahankan kualitas kerja. Pekerja juga membutuhkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, melayani pelanggan, mengelola waktu, dan menyelesaikan persoalan secara profesional.
Dalam perkembangan ekonomi digital, kebutuhan keterampilan juga semakin luas. Penguasaan komputer, pengolahan data, aplikasi administrasi, pemasaran digital, desain konten, serta pemanfaatan kecerdasan buatan mulai menjadi bagian dari aktivitas berbagai jenis pekerjaan.
Namun, keterampilan digital tidak hanya diperlukan oleh pekerja di perusahaan teknologi. Pelaku UMKM, koperasi, petani, pengrajin, pengelola pariwisata, dan masyarakat yang menjalankan usaha mandiri juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta memperluas akses pasar.
Bagi generasi muda Bali, perkembangan tersebut membuka kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang lebih beragam. Mereka tidak hanya dapat menyiapkan diri memasuki lapangan kerja yang sudah tersedia, tetapi juga mempunyai peluang menciptakan kegiatan usaha baru berdasarkan keterampilan yang dimiliki.
Sementara bagi pekerja yang telah lama bekerja, perubahan teknologi menghadirkan kebutuhan untuk terus belajar. Kemampuan mengikuti pelatihan ulang atau meningkatkan keterampilan menjadi penting agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan proses kerja.
Dalam perspektif Agung Gempa, pembangunan tenaga kerja Bali memerlukan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar menyelenggarakan pelatihan dan membagikan sertifikat. Yang perlu diperhatikan adalah kemampuan peserta setelah mengikuti pembelajaran, kesempatan menggunakan keterampilan tersebut, serta manfaat ekonomi yang akhirnya diperoleh.
Sertifikasi kompetensi dapat membantu memberikan pengakuan terhadap kemampuan seseorang apabila dilaksanakan melalui proses penilaian yang memenuhi standar. Namun, kepemilikan sertifikat tidak otomatis menjamin seseorang memperoleh pekerjaan. Kesesuaian keterampilan, kebutuhan perusahaan, pengalaman, dan kondisi pasar kerja tetap menjadi faktor yang memengaruhi kesempatan kerja.
Karena itu, pelaksanaan pelatihan sebaiknya diikuti dengan pemantauan terhadap perkembangan peserta setelah menyelesaikan program. Informasi mengenai peserta yang memperoleh pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, atau melanjutkan peningkatan keterampilan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelatihan berikutnya.
Pemerataan akses pelatihan juga menjadi kebutuhan penting. Tidak seluruh masyarakat tinggal dekat pusat pelatihan di wilayah perkotaan. Karena itu, pengembangan pelatihan bergerak, kerja sama dengan lembaga pelatihan di kabupaten dan kota, serta pemanfaatan pembelajaran digital dapat menjadi sarana untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Bali.
Penguatan kemampuan tenaga kerja juga berhubungan dengan perlindungan hak pekerja dan kualitas lingkungan kerja. Peningkatan kompetensi perlu berjalan bersama pengembangan hubungan industrial yang baik, penerapan keselamatan kerja, kepastian informasi ketenagakerjaan, serta perlindungan pekerja sesuai peraturan yang berlaku.
Di sisi lain, peluang bekerja di luar daerah maupun luar negeri juga membutuhkan penyiapan yang tepat. Masyarakat perlu memahami persyaratan pekerjaan, kemampuan bahasa, ketentuan penempatan, serta jalur resmi yang memberikan perlindungan sesuai hukum. Peningkatan keterampilan internasional akan semakin bermanfaat apabila diikuti pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan keselamatan pekerja.
Sejalan dengan pembangunan Ekonomi Kerthi Bali, peningkatan kompetensi tenaga kerja mempunyai hubungan dengan penguatan sektor-sektor ekonomi lokal. Pertanian membutuhkan tenaga terampil dalam produksi dan pengolahan, industri membutuhkan kemampuan teknis, pariwisata memerlukan kualitas pelayanan, sedangkan UMKM dan koperasi membutuhkan keterampilan manajemen serta pemasaran.
Dengan demikian, pembangunan tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari arah pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan pelatihan harus terus disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor produktif agar kemampuan masyarakat dapat berkembang bersama peluang usaha dan pekerjaan.
Penguatan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi dan perubahan struktur ekonomi akan terus menghadirkan jenis pekerjaan baru yang mungkin berbeda dengan kebutuhan saat ini.
Karena itu, kemampuan belajar sepanjang hayat menjadi salah satu bekal penting bagi generasi Bali. Pemerintah pada setiap periode perlu menjaga kesinambungan pendidikan vokasi, meningkatkan kualitas lembaga pelatihan, serta memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Menjelang akhir 2026, perkembangan program pelatihan, jumlah peserta, hasil uji kompetensi, penempatan kerja, serta perubahan kondisi ketenagakerjaan dapat menjadi bagian dari evaluasi pembangunan Bali. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas agar dapat mengetahui manfaat program dan peluang yang tersedia sesuai kebutuhan mereka.
Melalui rubrik Bali Membangun, Agung Gempa mengajak pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan kerja, perusahaan, koperasi, pelaku UMKM, dan generasi muda untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan keterampilan masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan tenaga kerja Bali bukan hanya tentang bertambahnya jumlah peserta kursus atau sertifikat yang diterbitkan. Lebih jauh, pembangunan tersebut berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha, serta menghadapi perubahan ekonomi dengan lebih siap.
Bali yang terus berkembang membutuhkan tenaga kerja yang terampil, berkarakter, menguasai teknologi, dan mampu bersaing tanpa kehilangan identitas budayanya. Dengan pendidikan vokasi yang berkualitas serta kerja sama yang berkesinambungan, peningkatan kompetensi diharapkan menjadi salah satu jalan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali dari generasi ke generasi.
(NSKLB)
