Dari penataan Pelabuhan Benoa, penguatan layanan kapal pesiar, hingga sinergi Gubernur Koster, Pelindo, dan pemerintah pusat untuk pariwisata bahari Bali yang berkelanjutan.
Oleh: Agung Gempa
Praktisi IT Digital, Entrepreneur, dan Pemerhati Kebijakan Publik
DENPASAR – Pelabuhan Benoa memiliki kedudukan strategis dalam perjalanan pembangunan Bali. Kawasan pelabuhan di Kota Denpasar ini bukan hanya ruang bagi aktivitas kapal dan perdagangan, tetapi juga pintu masuk wisatawan yang datang melalui jalur laut. Seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kapal pesiar berukuran besar, pengembangan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) diarahkan untuk memperkuat konektivitas pariwisata bahari, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kualitas infrastruktur maritim Bali.
Bagi masyarakat Bali, pembangunan pelabuhan perlu dilihat lebih luas daripada penambahan dermaga dan bangunan terminal. Setiap kapal yang bersandar berpotensi menggerakkan usaha transportasi, jasa pemandu, perdagangan, seni, kerajinan, kuliner, dan kegiatan ekonomi di berbagai destinasi. Namun peluang itu baru benar-benar bermanfaat jika ditopang pelayanan yang tertib, ruang usaha yang terbuka bagi masyarakat lokal, serta perlindungan lingkungan pesisir.
Pengembangan Benoa menjadi BMTH bukan gagasan yang lahir dalam satu tahun. Sejumlah proses perencanaan, perizinan, dan pengelolaan kawasan telah berlangsung sebelum kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster. Memasuki masa pemerintahannya sejak 2018, Gubernur Koster mendorong agar pengembangan tersebut terhubung dengan arah pembangunan Bali, khususnya infrastruktur darat, laut, dan udara yang saling mendukung serta menghormati nilai budaya setempat.
Jejak keterlibatan Pemerintah Provinsi Bali tercatat dalam keterangan resmi Pemprov mengenai rapat koordinasi Gubernur Koster bersama jajaran Pelindo III pada 26 Agustus 2021. Dalam pertemuan di Pelabuhan Benoa itu, Gubernur Koster menekankan pentingnya penerapan desain arsitektur yang mencerminkan kearifan lokal Bali. Penataan fasilitas pelabuhan dipandang tidak cukup hanya mengejar fungsi ekonomi; bangunan dan ruang publiknya juga perlu menunjukkan identitas Bali sebagai destinasi wisata budaya.
Pada masa itu, pengembangan Benoa disebut sebagai salah satu proyek infrastruktur strategis dalam pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Pemprov Bali pada 2021 menyebut nilai rencana proyek sekitar Rp6,1 triliun yang terkait dengan pengembangan oleh Pelindo III. Angka tersebut adalah nilai rencana yang diumumkan pada periode itu, bukan pernyataan bahwa seluruh anggarannya telah dibelanjakan atau seluruh proyek telah selesai.
Penegasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang tepat mengenai proses pembangunan. Target penyelesaian yang pernah disampaikan dalam dokumen dan pernyataan beberapa tahun sebelumnya tidak dapat otomatis dianggap sebagai bukti bahwa seluruh tahapan telah tuntas. Capaian pembangunan perlu dinilai berdasarkan sarana yang benar-benar beroperasi, kualitas pelayanan, dan manfaat yang dapat diukur oleh publik.
Kesinambungan kebijakan juga terlihat melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Bali dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengenai pemanfaatan material hasil pengerukan Pelabuhan Benoa. Berdasarkan informasi resmi Pemprov Bali, material tersebut direncanakan untuk mendukung pematangan lahan kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Kerja sama ini memperlihatkan upaya menghubungkan kebutuhan pekerjaan maritim dengan pembangunan kawasan strategis daerah, meskipun pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan teknis dan lingkungan yang berlaku.
Di sisi operasional, pengembangan Benoa memberikan perubahan nyata pada kemampuan pelabuhan menerima kapal pesiar. Pelindo menjelaskan bahwa pendalaman alur dan perpanjangan dermaga mendukung pelayanan kapal berukuran besar. Dermaga timur telah mencapai panjang sekitar 500 meter dan mampu melayani dua kapal pesiar besar secara bersamaan, sebagaimana dilaporkan dalam perkembangan layanan pelabuhan.
Benoa juga bergerak melampaui fungsi sebagai tempat singgah kapal pesiar. Pelabuhan ini mengembangkan pelayanan embarkasi dan debarkasi atau pergantian penumpang, sehingga perjalanan wisata bahari dapat dimulai maupun diakhiri di Bali. Kemampuan tersebut penting bagi cita-cita menjadikan Benoa sebagai home port, yakni pelabuhan pangkal kegiatan pelayaran wisata, meskipun perwujudan fungsi itu secara penuh masih membutuhkan penguatan jaringan operator, pelayanan penumpang, logistik, dan konektivitas transportasi.
Capaian paling mudah dibaca masyarakat tampak pada data kunjungan. Dalam siaran resmi 3 Maret 2026, Pelindo mencatat bahwa Pelabuhan Benoa melayani 65 kunjungan kapal pesiar dengan total 146.105 penumpang sepanjang 2025. Angka tersebut menggambarkan trafik kapal pesiar Benoa, bukan seluruh kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dan bukan pula jumlah keseluruhan perjalanan kapal pesiar di Indonesia.
Sebagai pembanding, Pelindo melaporkan total 215 kunjungan kapal pesiar dan 424.507 penumpang pada seluruh terminal terkait yang dikelolanya selama 2025. Dengan demikian, Benoa merupakan salah satu simpul penting dalam jaringan wisata pesiar nasional, tetapi hasil nasional tidak boleh disamakan dengan hasil satu pelabuhan. Pemisahan data semacam ini diperlukan agar penilaian kinerja pembangunan tetap akurat.
Memasuki 2026, perhatian beralih pada peningkatan mutu operasional dan kesiapan menghadapi musim pelayaran berikutnya. Laporan pelayanan Pelabuhan Benoa pada Oktober 2026 menyebut penguatan koordinasi pengaturan dermaga, keselamatan, pemeriksaan penumpang, dan layanan lintas instansi. Keberhasilan pelabuhan wisata internasional tidak hanya ditentukan oleh ukuran kapal yang dapat diterima, melainkan juga oleh kelancaran proses kedatangan, keamanan, kebersihan, dan pengalaman wisatawan saat mengakses destinasi.
Dalam konteks kepemimpinan Gubernur Koster, perjalanan BMTH mencerminkan hubungan antara kebijakan daerah dan pelaksanaan investasi serta infrastruktur oleh badan usaha milik negara. Pemerintah provinsi berperan memperkuat arah pembangunan, koordinasi kepentingan wilayah, karakter arsitektur Bali, dan keterhubungan dengan sektor pariwisata serta ekonomi masyarakat. Sementara itu, Pelindo memegang peran utama dalam pengembangan serta pengelolaan fasilitas kepelabuhanan sesuai kewenangannya. Pembagian peran ini perlu dijelaskan secara proporsional.
Tantangan berikutnya justru muncul ketika kapasitas pelabuhan meningkat. Kedatangan wisatawan dalam jumlah besar berpotensi menambah perjalanan darat menuju kawasan wisata, menuntut pengaturan lalu lintas, serta membutuhkan kesiapan armada angkutan dan layanan publik. Karena itu, penataan Benoa semestinya berjalan seiring dengan penguatan transportasi massal, pengelolaan arus kendaraan, layanan informasi wisata, dan penyebaran manfaat ekonomi ke berbagai wilayah Bali, bukan hanya kawasan Bali Selatan.
Pengembangan wisata bahari juga perlu menempatkan kelestarian pesisir sebagai persyaratan pokok. Aktivitas pengerukan, penataan kawasan, limbah kapal, sampah, dan perubahan penggunaan ruang memerlukan pengendalian sesuai dokumen lingkungan serta ketentuan perizinan yang berlaku. Prinsip Segara Kerthi dalam kearifan pembangunan Bali mengingatkan bahwa laut bukan sekadar jalur ekonomi, melainkan bagian dari ruang hidup, kebudayaan, dan tanggung jawab antargenerasi.
Di sekitar pelabuhan, perhatian terhadap nelayan, pekerja pelabuhan, pelaku usaha kecil, dan masyarakat pesisir harus menjadi bagian dari evaluasi pembangunan. Kehadiran kawasan wisata maritim berskala internasional semestinya tidak menutup ruang ekonomi tradisional. Justru, kesempatan pelatihan, penguatan UMKM, kualitas jasa wisata, promosi produk lokal, dan penyiapan tenaga kerja terampil dapat menjadi jembatan agar kegiatan pelabuhan menghasilkan nilai tambah yang lebih merata.
Dalam perspektif Agung Gempa sebagai praktisi teknologi informasi dan pemerhati kebijakan publik, digitalisasi dapat memperkuat pelayanan sekaligus akuntabilitas pembangunan. Sistem informasi kedatangan kapal, pemantauan arus penumpang, integrasi transportasi, promosi UMKM lokal, dan penyediaan data kunjungan berkala merupakan contoh pengembangan layanan yang layak didorong. Langkah tersebut perlu didasarkan pada kebutuhan operasional, kesiapan sumber daya, serta perlindungan data, bukan hanya pengadaan aplikasi baru.
Ukuran keberhasilan BMTH pada akhirnya sebaiknya tidak berhenti pada jumlah kapal pesiar yang bersandar. Pemerintah dan pengelola perlu mengukur dampak terhadap belanja wisatawan, kesempatan kerja lokal, pendapatan UMKM, kecepatan pelayanan, keselamatan, kualitas lingkungan, serta persebaran kunjungan ke kabupaten dan kota. Data yang terbuka dan konsisten akan membantu masyarakat memahami hasil investasi sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan.
Memasuki periode kedua kepemimpinan Gubernur Koster, penguatan Pelabuhan Benoa menjadi bagian dari agenda kesinambungan pembangunan Bali yang membutuhkan sinergi berkelanjutan dengan pemerintah pusat, Pelindo, pelaku usaha, dan masyarakat. Fokus ke depan bukan semata menghadirkan pelabuhan yang lebih besar, tetapi memastikan gerbang maritim ini semakin efisien, berkarakter Bali, ramah lingkungan, dan memberi manfaat ekonomi yang nyata.
Pelabuhan Benoa memperlihatkan bagaimana sebuah infrastruktur dapat menghubungkan sejarah, kebijakan, investasi, budaya, dan arah masa depan. Dengan tata kelola yang profesional serta pengawasan berbasis data, Bali Maritime Tourism Hub diharapkan berkembang sebagai gerbang pariwisata bahari internasional yang sekaligus menjaga kepentingan krama Bali. Itulah esensi pembangunan yang berkesinambungan: infrastruktur bertumbuh, budaya terjaga, dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama.
(NSKLB)
