Dari sinergi pemerintah pusat dan daerah, penataan angkutan Jawa–Bali, hingga pengembangan pelabuhan logistik dan pariwisata sebagai penggerak pemerataan pembangunan.
Ulasan Agung Gempa: Praktisi IT Digital, Entrepreneur, dan Pemerhati Kebijakan Publik
BULELENG – Membangun Bali yang maju dan sejahtera membutuhkan keberanian menata kembali pusat-pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah selatan. Bali Utara, dengan kekayaan alam, potensi pertanian, perdagangan, perikanan, dan pariwisata, memerlukan dukungan infrastruktur yang mampu membuka akses pasar serta memperlancar pergerakan barang dan masyarakat.
Salah satu infrastruktur yang memiliki peran strategis adalah Pelabuhan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Pelabuhan ini bukan fasilitas baru. Selama bertahun-tahun, Celukan Bawang telah melayani berbagai kegiatan kepelabuhanan, termasuk angkutan barang dan kunjungan kapal pesiar. Namun, pengembangannya sebagai simpul logistik dan alternatif penyeberangan Jawa–Bali membuka kesempatan untuk memberikan peran ekonomi yang lebih besar bagi kawasan Bali Utara.
Dalam arah pembangunan Gubernur Bali Wayan Koster, penguatan konektivitas menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan wilayah. Sejak periode pertama kepemimpinannya pada 2018–2023, Gubernur Koster mengusung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Salah satu tantangan penting dalam pelaksanaannya adalah membangun keterhubungan antara kawasan produksi, pusat perdagangan, pelabuhan, dan destinasi wisata agar manfaat pertumbuhan ekonomi menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Memasuki periode kedua kepemimpinannya pada 2025–2030, kebutuhan penataan transportasi Bali semakin mendesak. Pertumbuhan kendaraan, kepadatan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, serta tingginya ketergantungan pada jalan darat menunjukkan perlunya pembenahan jaringan transportasi secara terpadu. Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperlebar jalan atau membangun fasilitas baru, tetapi juga memerlukan pembagian fungsi transportasi penumpang dan logistik yang lebih efisien.
Di sinilah pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang memperoleh makna strategis. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi salah satu simpul alternatif untuk menghubungkan angkutan dari Jawa langsung menuju wilayah utara Bali. Apabila dikembangkan dengan perencanaan yang tepat, sebagian pergerakan kendaraan tidak harus seluruhnya bertumpu pada Pelabuhan Gilimanuk dan jaringan jalan yang selama ini menanggung beban lalu lintas besar.
Langkah koordinasi Gubernur Koster dengan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mendorong arah tersebut. Pada 9 Juli 2026, Gubernur Koster bertemu Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Denpasar untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur transportasi Bali. Pembahasan mencakup pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang, konektivitas penyeberangan, serta penataan transportasi laut dan udara guna mendukung kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Setelah pertemuan tersebut, Menteri Perhubungan meninjau langsung Pelabuhan Celukan Bawang. Pemerintah pusat menyampaikan pentingnya menghadirkan jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan lintasan Ketapang–Gilimanuk, terutama ketika terjadi peningkatan perjalanan pada masa libur panjang. Peninjauan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan infrastruktur Bali mulai diterjemahkan ke dalam pembahasan teknis mengenai fasilitas pelabuhan, pola pelayanan, dan kelayakan operasional.
Dalam perkembangan berikutnya, Gubernur Koster kembali menegaskan arah pengembangan Celukan Bawang ketika menghadiri Buleleng Festival pada 18 Agustus 2026. Gubernur Koster menyampaikan bahwa pengembangan pelabuhan mulai memasuki proses penyiapan tender, dengan rencana pembangunan terminal logistik khusus untuk mendukung pengalihan sebagian angkutan barang dari jalur darat menuju jalur laut.
Gagasan tersebut mempunyai tujuan lebih luas daripada sekadar menambah kapasitas dermaga. Dengan membangun jalur distribusi melalui laut, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada angkutan barang yang melintasi jaringan jalan utama Bali Barat menuju Bali Selatan. Kendaraan berat yang melewati jalur panjang dan kawasan dengan kepadatan tinggi berpotensi meningkatkan waktu perjalanan, biaya distribusi, serta tekanan terhadap keselamatan pengguna jalan.
Meskipun demikian, pengalihan logistik melalui laut harus memperhitungkan biaya penyeberangan, waktu tunggu kapal, jarak perjalanan lanjutan, kapasitas jalan keluar pelabuhan, serta kebutuhan pengguna jasa. Suatu jalur tidak otomatis menjadi lebih efisien hanya karena jarak angkutan darat berkurang. Keberhasilannya perlu dibuktikan melalui perbandingan biaya logistik secara keseluruhan dan keandalan pelayanan bagi pelaku usaha.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan juga telah menjelaskan arah pengembangan fasilitas pelabuhan. Dermaga I direncanakan mendukung pelayanan kargo umum dan aspal curah cair, sedangkan Dermaga II diarahkan menjadi fasilitas multipurpose untuk penumpang dan berbagai jenis muatan. Rencana peningkatan fasilitas tersebut menunjukkan upaya memperkuat kemampuan pelabuhan melayani kebutuhan transportasi yang semakin beragam.
Sementara itu, Pelindo mempersiapkan Dermaga 3 sebagai salah satu fasilitas pendukung rencana penyeberangan kendaraan menggunakan kapal Roll-on/Roll-off atau Ro-Ro. Pada awal November 2026, kesiapan fasilitas dan akses menuju dermaga dilaporkan telah mendekati 99 persen. Pekerjaan akses jalan masih membutuhkan masa perawatan beton agar memenuhi persyaratan kekuatan sebelum dapat digunakan secara penuh.
Perkembangan tersebut merupakan langkah nyata dalam penyiapan infrastruktur. Namun, kesiapan fisik tidak boleh disamakan dengan kepastian layanan sudah beroperasi. Hingga laporan pada 5–6 November 2026, pengoperasian rute baru masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan, penetapan kapal, uji sandar, asesmen keselamatan, serta kesiapan sistem pelayanan kendaraan dan penumpang.
Dua alternatif lintasan yang sedang dikaji adalah Tanjung Wangi–Celukan Bawang dan Jangkar–Celukan Bawang. Berdasarkan perhitungan teknis yang disampaikan pengelola pelabuhan, lintasan Tanjung Wangi diperkirakan memiliki jarak sekitar 57 kilometer dengan waktu penyeberangan 2,8 jam. Sementara itu, lintasan Jangkar diperkirakan mencapai sekitar 100 kilometer dengan waktu penyeberangan 4,9 jam. Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan asumsi jenis dan kapasitas kapal, bukan jadwal operasional yang telah ditetapkan.
Perbedaan waktu perjalanan dibandingkan lintasan Ketapang–Gilimanuk menunjukkan bahwa pengembangan rute baru memerlukan kajian yang matang. Keuntungan penyeberangan alternatif tidak hanya diukur dari kecepatan kapal, tetapi juga dari kemampuan mengurangi antrean, mengelola arus kendaraan, meningkatkan keandalan logistik, dan membuka akses yang lebih dekat menuju tujuan tertentu di Bali.
Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan rencana ini membutuhkan kerja sama yang saling melengkapi. Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan dalam penetapan lintasan dan standar penyelenggaraan transportasi. Pelindo menyiapkan dan mengelola fasilitas kepelabuhanan, sementara operator penyeberangan mempunyai tanggung jawab terhadap kesiapan armada dan pelayanan. Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten Buleleng berperan dalam mendukung koordinasi wilayah, akses jalan, penataan lalu lintas, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Sinergi tersebut juga harus memperhatikan keselamatan transportasi dan kondisi lingkungan. Aktivitas kapal penumpang, angkutan barang, dan kapal pesiar membutuhkan pengaturan sandar yang tidak saling mengganggu. Penambahan arus kendaraan menuju pelabuhan perlu diikuti evaluasi kapasitas jalan, keselamatan persimpangan, pengendalian kendaraan bermuatan berlebih, serta pengelolaan dampak lingkungan di kawasan pesisir.
Selain sebagai pelabuhan logistik, Celukan Bawang telah memiliki peran penting dalam kegiatan pariwisata bahari Bali Utara. Sepanjang Januari hingga April 2026, pengelola pelabuhan melaporkan telah melayani sepuluh kunjungan kapal pesiar internasional. Kedatangan kapal-kapal tersebut memberi kesempatan bagi wisatawan untuk mengunjungi berbagai destinasi alam, budaya, dan sejarah di Kabupaten Buleleng.
Peluang ekonomi tersebut tidak akan sepenuhnya dinikmati masyarakat jika tidak diikuti kesiapan usaha lokal. Karena itu, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pelindo dalam menyiapkan keterlibatan UMKM menjadi bagian penting dari pengembangan pelabuhan. Produk kerajinan, makanan olahan, jasa transportasi, pemandu wisata, dan layanan pendukung lainnya perlu mendapatkan kesempatan yang proporsional untuk memasuki pasar wisatawan yang datang melalui jalur laut.
Pada Februari 2026, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng telah melakukan koordinasi dengan Pelindo mengenai penataan area promosi, kesiapan produk, standar kemasan, dan sistem pembayaran untuk wisatawan mancanegara. Langkah seperti ini memperlihatkan pentingnya menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan pembinaan ekonomi rakyat sehingga masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton perkembangan pelabuhan.
Bagi Agung Gempa, praktisi IT Digital, entrepreneur, dan pemerhati kebijakan publik, arah pengembangan Celukan Bawang merupakan contoh bahwa pembangunan strategis harus mempertemukan kebijakan pemerintah, kesiapan infrastruktur, efisiensi transportasi, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Pembangunan dermaga baru akan memberikan manfaat lebih besar apabila diikuti peningkatan mutu pelayanan, kemudahan informasi, tata kelola logistik, serta peluang usaha yang dapat diakses secara nyata oleh krama Bali.
Dalam perspektif teknologi digital, pengembangan pelabuhan juga membuka kesempatan untuk memperkuat sistem informasi kedatangan kapal, pemesanan layanan, pemantauan kendaraan, pengaturan jadwal sandar, serta koordinasi distribusi barang. Penggunaan data operasional secara terpadu dapat membantu pengelola mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepastian pelayanan. Namun, manfaat digitalisasi harus ditopang kesiapan sumber daya manusia, keamanan sistem, dan integrasi antarinstansi.
Perhatian Gubernur Koster terhadap pengembangan Celukan Bawang berkaitan dengan agenda pembangunan wilayah yang lebih luas. Penguatan Pelabuhan Celukan Bawang, peningkatan konektivitas Shortcut Singaraja–Mengwitani, serta upaya mengembangkan jaringan transportasi Bali menjadi bagian-bagian yang dapat saling mendukung. Jika direncanakan secara terpadu, akses darat dan laut yang lebih baik berpotensi memperluas hubungan ekonomi antara Bali Utara, Bali Barat, Bali Selatan, dan wilayah lain.
Namun, pemerataan pembangunan tidak cukup hanya melalui konektivitas. Bali Utara juga memerlukan penguatan kawasan produksi, akses permodalan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, peningkatan kualitas layanan pariwisata, serta kesempatan investasi yang menghormati tata ruang dan kelestarian lingkungan. Pelabuhan dapat menjadi pintu masuk pertumbuhan, tetapi manfaat ekonominya harus terus diperkuat melalui kebijakan yang berpihak pada produktivitas masyarakat setempat.
Dalam kerangka Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, pengembangan infrastruktur harus dipandang sebagai investasi lintas generasi. Fasilitas yang dibangun hari ini diharapkan tidak hanya mengatasi kepadatan transportasi dalam waktu dekat, tetapi juga meningkatkan ketahanan sistem logistik dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat pada masa mendatang.
Karena itu, agenda pengembangan Celukan Bawang perlu dikawal secara terukur. Kepastian Rencana Induk Pelabuhan, penetapan lintasan, hasil uji operasional, kesiapan akses jalan, pembiayaan pengembangan, dan dampak terhadap arus kendaraan harus menjadi bagian dari informasi yang disampaikan kepada publik. Target penyelesaian terminal logistik pada 2027 merupakan sasaran pembangunan yang masih harus dibuktikan melalui progres pelaksanaan, bukan hasil yang dapat dinyatakan selesai sebelum waktunya.
Di sisi lain, kebijakan tarif juga memerlukan perhatian. Kehadiran rute penyeberangan baru akan lebih bermanfaat apabila menawarkan pilihan yang masuk akal bagi masyarakat dan pelaku usaha. Biaya yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi minat pengguna, meskipun fasilitas pelabuhan telah tersedia. Oleh karena itu, penetapan tarif perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan operasional dan kemampuan masyarakat.
Perjalanan pengembangan Celukan Bawang menunjukkan bahwa kerja pembangunan tidak berhenti pada pertemuan pemerintah ataupun kesiapan konstruksi. Diperlukan keputusan teknis, pengaturan kewenangan, kepastian pembiayaan, pengawasan keselamatan, dan kolaborasi yang konsisten agar sebuah rencana benar-benar menghasilkan pelayanan yang dapat digunakan masyarakat.
Dalam perspektif kepemimpinan Gubernur Koster periode kedua, pengembangan Celukan Bawang menjadi salah satu agenda penting dalam memperjuangkan konektivitas dan pemerataan ekonomi Bali. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Buleleng, BUMN kepelabuhanan, operator transportasi, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat.
Harapannya, Pelabuhan Celukan Bawang dapat terus berkembang menjadi gerbang logistik dan pariwisata yang lebih kuat, mendorong distribusi barang yang efisien, mengurangi tekanan pada jaringan transportasi tertentu, serta membuka kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat Bali Utara.
Membangun Celukan Bawang pada akhirnya bukan semata-mata membangun dermaga dan fasilitas pelabuhan. Lebih jauh, pembangunan ini menjadi bagian dari ikhtiar memperkuat keseimbangan wilayah, mempertemukan potensi ekonomi Bali, dan menghadirkan hasil pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh krama Bali menuju Bali yang sejahtera dan Indonesia Maju.
(NSKLB)
