Dari pembatasan plastik sekali pakai, pemilahan sampah di sumber, hingga tanggung jawab bersama menjaga kualitas hidup dan pariwisata Bali.
Oleh: Agung Gempa
Praktisi IT Digital, Entrepreneur, dan Pemerhati Kebijakan Publik
Bali memiliki kekayaan alam dan kebudayaan yang menjadi sumber kehidupan sekaligus daya tarik dunia. Namun, kemajuan ekonomi dan meningkatnya aktivitas penduduk juga membawa persoalan lingkungan yang semakin mendesak, terutama timbulan sampah dari rumah tangga, perdagangan, akomodasi pariwisata, pasar, dan kegiatan masyarakat. Sungai, saluran drainase, pesisir, serta ruang publik dapat menerima dampaknya apabila pengelolaan tidak berjalan baik.
Persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak armada pengangkut atau memperluas tempat pembuangan akhir. Pengalaman berbagai daerah memperlihatkan bahwa ketika seluruh sampah bercampur sejak rumah, beban pengangkutan dan pengolahan meningkat, sedangkan peluang pemulihan material berkurang. Bali memerlukan perubahan perilaku dan sistem pelayanan yang bekerja dari hulu hingga hilir.
Dalam kerangka Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster sejak periode pertama menempatkan perlindungan alam sebagai agenda yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup krama Bali. Penguatan kebijakan pada periode kedua menunjukkan bahwa pengelolaan sampah perlu menjadi praktik keseharian, bukan sekadar gerakan kebersihan sesaat.
Dari Pembatasan Plastik Menuju Pengelolaan Berbasis Sumber
Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai menjadi salah satu tonggak kebijakan untuk mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menjadi limbah sulit dikelola. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya membangun kebiasaan menggunakan barang yang dapat dipakai berulang dan memperbaiki tata kelola konsumsi.
Pada 2019, kebijakan diperluas melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Prinsipnya sederhana tetapi memiliki konsekuensi besar: sampah seharusnya dipilah dan ditangani sedekat mungkin dengan tempat asalnya, sementara residu yang tidak dapat dimanfaatkan memerlukan penanganan akhir yang aman.
Pendekatan tersebut mencakup pemisahan sampah organik, anorganik bernilai guna, dan residu. Sampah organik berpotensi dikelola menjadi kompos atau melalui metode yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Material anorganik dapat diarahkan ke bank sampah, pelaku daur ulang, atau sistem pemulihan material. Pengurangan sampah di hulu akan menekan beban infrastruktur di hilir.
Penguatan Kebijakan pada Periode Kedua
Pada periode kedua, Gubernur Koster memperkuat gerakan melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Edaran ini mendorong pemerintah, lembaga pendidikan, desa dan desa adat, pelaku usaha, serta masyarakat melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan plastik sekali pakai.
Implementasi kebijakan dapat dilihat dari inisiatif perangkat daerah. Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, misalnya, melaporkan penerapan pengelolaan sampah internal kantor sebagai bagian dari tindak lanjut edaran tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga mengembangkan bank sampah sebagai sarana pengelolaan material anorganik. Contoh ini penting, meskipun belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh wilayah Bali sudah berhasil menangani sampahnya.
Di tingkat kabupaten dan kota, fasilitas TPS3R, TPST, pengumpulan terpilah, dan layanan kebersihan memiliki fungsi yang berbeda serta memerlukan dukungan pembiayaan, petugas terlatih, pasokan sampah yang sudah terpilah, dan kepastian pemanfaatan hasil pengolahan. Tanpa tata kelola tersebut, pembangunan fasilitas tidak otomatis menjamin keberhasilan.
Desa, Kota, dan Industri Pariwisata Memikul Tanggung Jawab Bersama
Di desa, keberhasilan pengelolaan sampah dapat dibangun melalui kesepakatan warga, dukungan pemerintah desa, peran desa adat, edukasi rumah tangga, dan fasilitas yang sesuai skala pelayanan. Peran banjar dan komunitas penting untuk mengembangkan kebiasaan memilah sampah serta menjaga fasilitas publik tetap bersih.
Di kawasan perkotaan dan destinasi pariwisata, tantangan cenderung lebih kompleks karena volume aktivitas dan keragaman sumber sampah. Hotel, restoran, pusat perdagangan, penyelenggara kegiatan, dan pengelola objek wisata harus menjadi bagian dari sistem, bukan hanya menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada petugas kebersihan.
Pemilahan sampah harus dibarengi pengangkutan yang juga terpilah. Bila sampah yang telah dipisahkan kemudian dicampur kembali, kepercayaan masyarakat terhadap sistem akan menurun. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai rute pengumpulan, kapasitas pengolahan, dan capaian pengurangan menjadi bagian dari kualitas pelayanan publik.
Manfaat untuk Krama Bali Saat Ini
Pengelolaan sampah yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan permukiman lebih sehat, mengurangi potensi penyumbatan drainase, memperbaiki kebersihan sungai dan pantai, serta meningkatkan kenyamanan ruang publik. Bagi keluarga, pengurangan sampah dari sumber membuka kesempatan membangun kebiasaan hidup bersih yang mudah diterapkan setiap hari.
Bagi pelaku usaha, pemilahan material dapat mengurangi beban pengelolaan dan membuka peluang ekonomi melalui pengumpulan material, pengolahan kompos, jasa pengangkutan terpilah, serta usaha daur ulang. Namun, peluang tersebut memerlukan pasar yang jelas, standar keselamatan kerja, dan pendapatan yang layak bagi pekerjanya.
Bagi pariwisata Bali, lingkungan yang lebih bersih menjadi modal penting menjaga kepercayaan wisatawan dan kualitas pengalaman berkunjung. Manfaatnya tidak terbatas pada pusat pariwisata; kawasan pertanian, desa, pesisir, dan pulau-pulau kecil pun membutuhkan lingkungan yang terpelihara.
Mengukur Keberhasilan, Bukan Hanya Menyelenggarakan Gerakan
Keberhasilan kebijakan perlu dibuktikan melalui data, misalnya jumlah sampah yang dihasilkan, persentase sampah yang berhasil dikurangi dari sumber, cakupan rumah tangga yang terlayani, jumlah fasilitas yang beroperasi efektif, volume residu menuju pembuangan akhir, dan kebersihan perairan.
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu memiliki ukuran yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Data yang terbuka membantu masyarakat memahami perkembangan, melihat wilayah yang membutuhkan bantuan, serta menilai apakah investasi sarana dan kegiatan edukasi benar-benar menghasilkan perubahan.
Teknologi pengolahan dapat menjadi bagian dari solusi untuk jenis sampah tertentu, tetapi tidak menggantikan kebutuhan pengurangan, pemilahan, pengawasan emisi, dan penerapan standar lingkungan. Pilihan teknologi harus mempertimbangkan karakter sampah, biaya operasi, kapasitas daerah, dan risiko jangka panjang.
Warisan Lingkungan bagi Generasi Mendatang
Dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, perlindungan ekosistem ditempatkan sebagai landasan keberlanjutan wilayah. Pengelolaan sampah berhubungan langsung dengan kelestarian tanah, air, sungai, pantai, dan laut yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Bagi generasi mendatang, keberhasilan tidak hanya berarti berkurangnya tumpukan sampah hari ini, tetapi juga terbentuknya sistem pelayanan yang andal, perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab, serta usaha ekonomi sirkular yang terus berkembang. Anak-anak Bali berhak mewarisi ruang hidup yang sehat dan alam yang tetap memiliki daya dukung.
Kesinambungan kebijakan Gubernur Koster dari pembatasan plastik pada periode pertama menuju penguatan gerakan dan tata kelola berbasis sumber pada periode kedua telah menempatkan persoalan sampah sebagai tanggung jawab lintas sektor. Pelaksanaannya harus terus diuji melalui hasil nyata dan perbaikan yang tidak berhenti di tingkat seremonial.
Menata masa depan Bali tanpa sampah bukan janji bahwa seluruh persoalan telah selesai. Ini adalah arah pembangunan yang menuntut disiplin pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketika perilaku berubah dan layanan bekerja bersama, manfaatnya dapat dirasakan hari ini serta diwariskan untuk masa depan Bali yang bersih, sehat, dan lestari.
(NSKLB)
