KLUNGKUNG – Pemerintah Kabupaten Klungkung memperkuat langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendorong keterhubungan sektor pariwisata dan produk-produk lokal. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (P2ED) di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (11/11/2026), yang dipimpin Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung I Made Satria.
Rapat tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung 2025–2029, sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Berdasarkan laporan Tim P2ED, pertumbuhan ekonomi kumulatif (c-to-c) Kabupaten Klungkung hingga Triwulan II 2026 mencapai 5,72 persen, meningkat dari 5,25 persen pada Triwulan I. Capaian itu juga melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,67 persen, meskipun masih di bawah target tahun 2026 sebesar 6,00 persen.
Realisasi investasi pada Semester I 2026 tercatat sebesar Rp3,33 triliun. Kawasan Kepulauan Nusa Penida menjadi tujuan investasi terbesar, yakni Rp2,876 triliun atau sekitar 86,3 persen dari keseluruhan realisasi. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya memastikan investasi mampu mendorong kegiatan ekonomi lokal dan tetap memperhatikan tata ruang serta lingkungan.
Membacakan sambutan Bupati Klungkung, Wabup Tjokorda Gde Surya Putra menekankan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara sektoral, melainkan memerlukan kerja bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Ekonomi daerah tidak tumbuh dengan sendirinya, ia tumbuh karena kerja bersama, mulai dari petani, nelayan, pembudidaya rumput laut, pengrajin tenun, songket, dan lukisan Kamasan, hingga pelaku pariwisata dan jajaran pemerintah,” ujar Tjokorda Gde Surya Putra.
Untuk mempercepat pelaksanaan dan pengendalian program, Tim P2ED dibagi dalam enam koordinator bidang strategis. Koordinator I menangani percepatan realisasi APBD dan investasi PMA maupun PMDN yang mematuhi aturan tata ruang serta lingkungan. Koordinator II berfokus pada percepatan proyek infrastruktur pemerintah dan pengendalian harga bahan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.
Koordinator III diarahkan pada peningkatan ekspor-impor dan perluasan kesempatan kerja lokal. Koordinator IV mendorong produktivitas dan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, serta peternakan. Koordinator V memperkuat industri manufaktur, kerajinan, dan tenun agar mampu meningkatkan nilai tambah. Sementara itu, Koordinator VI bertugas menyederhanakan perizinan berusaha yang transparan dan bebas pungutan liar.
Rapat juga mendengarkan paparan secara daring dari Kepala Pusat dan Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Fajri, mengenai optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi. Dari 77 sub-indikator yang dipantau, Klungkung telah mengisi 70 sub-indikator atau 90,9 persen. Kelengkapan data dan bukti pendukung untuk indikator yang tersisa diminta segera disempurnakan sebelum batas pengunggahan pada tanggal 20 setiap bulan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Dirga Kardita, menjelaskan bahwa sektor tersier, terutama pariwisata yang mencakup akomodasi serta penyediaan makan dan minum, masih menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah pascapandemi. Sektor pertanian juga memegang peranan penting dengan kontribusi 21,31 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.
BPS merekomendasikan penguatan industri pengolahan agar hasil pertanian dan produk lokal dapat lebih banyak terserap oleh sektor pariwisata. Penguatan hubungan antarsektor ini diharapkan membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah produk masyarakat Klungkung, termasuk dari wilayah kepulauan.
Menutup arahannya, Wabup Tjokorda Gde Surya Putra meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kedisiplinan pengelolaan data serta memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk kepolisian, Kodim, dan Kejaksaan Negeri, untuk menjaga iklim investasi yang kondusif, aman, dan berkelanjutan.
Rapat turut dihadiri Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Muhamad Shiroth, perwakilan Forkopimda, para asisten, staf ahli bupati, inspektur daerah, kepala badan, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
