Menjaga tanah produktif, memperkuat subak, meningkatkan kesejahteraan petani, dan membangun ketahanan pangan berkelanjutan untuk generasi Bali mendatang.
Oleh: Agung Gempa
Praktisi IT Digital, Entrepreneur, dan Pemerhati Kebijakan Publik
Bali selama ini dikenal dunia sebagai daerah pariwisata yang memiliki kekayaan alam, adat, tradisi, seni, dan budaya. Namun, di balik pesatnya pembangunan pariwisata, terdapat sektor fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Bali, yakni pertanian. Sawah yang terbentang dari wilayah pesisir hingga perdesaan, sistem irigasi subak yang diwariskan secara turun-temurun, serta kehidupan petani merupakan bagian dari fondasi ekonomi, sosial, dan kebudayaan Bali.
Keberadaan pertanian tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan beras, sayuran, buah-buahan, dan berbagai kebutuhan pangan masyarakat. Lebih jauh, pertanian menjadi bagian dari sistem kehidupan yang menjaga keseimbangan alam, mempertahankan ruang terbuka hijau, menyediakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat kemandirian masyarakat.
Dalam perjalanan pembangunan Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menempatkan penguatan sektor pertanian dan pemanfaatan produk lokal sebagai bagian penting dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Kebijakan yang dibangun sejak periode pertama kepemimpinannya terus memperoleh penguatan pada periode kedua, terutama dalam menghadapi tekanan alih fungsi lahan, perubahan struktur ekonomi, dan kebutuhan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat Bali.
Fondasi Kebijakan Pertanian pada Periode Pertama
Salah satu langkah penting dalam memperkuat ekonomi pertanian Bali diwujudkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
Regulasi tersebut menjadi landasan untuk mendorong penggunaan produk lokal Bali, termasuk oleh sektor perdagangan, perhotelan, restoran, dan industri pariwisata. Kebijakan ini memiliki makna strategis karena pertumbuhan ekonomi pariwisata perlu dihubungkan dengan kemampuan produksi masyarakat lokal.
Dalam konteks pembangunan daerah, pariwisata yang berkembang pesat semestinya tidak hanya memberikan manfaat kepada investor dan pelaku industri besar, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani, nelayan, peternak, koperasi, dan pelaku usaha kecil di berbagai kabupaten dan kota.
Penguatan sektor pertanian kemudian dilanjutkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Kebijakan ini memberikan dasar hukum bagi pengembangan pertanian yang memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan tanah, mutu hasil pertanian, sertifikasi, pemasaran, serta pembinaan dan pengawasan.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan pertanian Bali diarahkan agar tidak semata-mata mengejar peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dua kebijakan tersebut memperlihatkan arah pembangunan yang saling berkaitan. Di satu sisi, produksi pertanian lokal didorong agar semakin berkualitas dan berkelanjutan. Di sisi lain, pasar bagi hasil pertanian masyarakat diperluas agar memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.
Periode Kedua: Memperkuat Perlindungan Lahan Pertanian Produktif
Memasuki periode kedua kepemimpinan Gubernur Koster, tantangan pertanian Bali semakin kompleks. Pertumbuhan kawasan permukiman, pembangunan fasilitas pariwisata, perkembangan investasi, dan meningkatnya kebutuhan ruang menjadi tekanan nyata terhadap keberadaan lahan pertanian produktif.
Persoalan alih fungsi lahan bukan sekadar perubahan sawah menjadi bangunan. Penyusutan lahan pertanian dapat memengaruhi produksi pangan, mengurangi ruang resapan air, mengganggu jaringan irigasi, melemahkan kelembagaan subak, serta mengancam keberlanjutan pekerjaan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertanian.
Karena itu, perlindungan lahan menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan Bali. Pada 22 Juli 2026, Gubernur Koster memimpin rapat koordinasi pemenuhan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B bersama bupati dan wali kota se-Bali.
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pemenuhan luasan LP2B mencapai 56.098,76 hektare atau 87,01 persen dari total Lahan Baku Sawah tahun 2024. Kesepakatan ini memenuhi target minimal nasional sebesar 87 persen.
Capaian tersebut merupakan kemajuan penting dalam proses perlindungan lahan pertanian Bali. Namun, kesepakatan mengenai luasan lahan perlu terus ditindaklanjuti melalui penetapan hukum, pengawasan pemanfaatan ruang, dan pelaksanaan kebijakan di setiap kabupaten dan kota.
Penguatan perlindungan lahan juga dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee. Peraturan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan lahan produktif sekaligus memperkuat tata kelola pertanahan di Bali.
Kesinambungan kebijakan dari periode pertama menuju periode kedua memperlihatkan bahwa pembangunan pertanian tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan produksi dan pemasaran. Perlindungan sumber daya pertanian harus menjadi fondasi agar kebijakan ekonomi dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Data Produksi Pangan Menjadi Pengingat Penting
Urgensi perlindungan pertanian Bali juga terlihat melalui perkembangan data produksi pangan.
Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, luas panen padi pada 2025 mencapai 96.444 hektare, mengalami penurunan sebesar 7,09 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 103.804 hektare.
Produksi padi pada 2025 tercatat sebesar 587.866 ton gabah kering giling, turun 7,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 635.473 ton. Sementara itu, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2025 mencapai 331.531 ton, menurun dari 358.379 ton pada 2024.
Perkembangan tersebut memberikan gambaran bahwa penguatan sektor pertanian membutuhkan perhatian serius dan berkelanjutan. Penurunan produksi tidak dapat serta-merta disimpulkan hanya disebabkan oleh alih fungsi lahan. Perubahan pola tanam, kondisi iklim, ketersediaan air, serangan organisme pengganggu tanaman, dan berbagai faktor produksi juga perlu dianalisis secara menyeluruh.
Namun, data tersebut menjadi pengingat bahwa kemampuan produksi pangan Bali harus terus dijaga melalui kebijakan yang terukur dan terintegrasi.
Subak: Menjaga Warisan Leluhur dan Keberlanjutan Kehidupan
Pembahasan pertanian Bali tidak dapat dilepaskan dari sistem subak. Subak merupakan warisan kebudayaan yang mengatur pengelolaan air pertanian sekaligus mencerminkan nilai kebersamaan, keadilan, gotong royong, dan filosofi Tri Hita Karana.
Bagi masyarakat Bali, subak memiliki kedudukan yang jauh lebih luas daripada organisasi pengairan. Subak merupakan bagian dari kehidupan sosial, tradisi, dan pelaksanaan nilai spiritual masyarakat.
Ketika sawah mengalami penyusutan, keberadaan subak juga menghadapi tekanan. Berkurangnya lahan pertanian dapat mengganggu jaringan irigasi, mengurangi jumlah petani aktif, serta memengaruhi keberlangsungan kegiatan sosial dan budaya yang selama ini melekat pada sistem pertanian tradisional.
Oleh karena itu, menjaga pertanian berarti pula menjaga warisan leluhur Bali. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat pemeliharaan jaringan irigasi, ketersediaan air, perlindungan kawasan pertanian, serta keberlanjutan organisasi subak agar mampu menghadapi perubahan zaman.
Pelestarian subak juga memiliki hubungan erat dengan pariwisata budaya dan kelestarian lanskap alam Bali. Hamparan sawah yang terpelihara bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi petani, tetapi juga mempertahankan keindahan alam dan karakter lingkungan yang menjadi salah satu daya tarik Bali.
Manfaat bagi Masyarakat Bali Saat Ini
Kebijakan penguatan pertanian dan perlindungan lahan produktif memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Bali secara luas.
Bagi petani, kebijakan tersebut memberikan dasar perlindungan terhadap keberlangsungan ruang usaha pertanian. Apabila diikuti dukungan sarana produksi, akses pembiayaan, teknologi, dan kepastian pasar, perlindungan lahan dapat membantu memperkuat pendapatan serta keberlanjutan usaha keluarga petani.
Bagi masyarakat umum, keberadaan pertanian produktif membantu menjaga pasokan bahan pangan lokal. Produksi yang berkelanjutan dapat mendukung stabilitas ketersediaan pangan dan mengurangi kerentanan terhadap gangguan distribusi dari luar daerah.
Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, berkembangnya produk pertanian lokal membuka peluang kegiatan ekonomi melalui pengolahan pangan, distribusi, perdagangan, kuliner, serta berbagai bentuk usaha kreatif berbasis komoditas Bali.
Bagi sektor pariwisata, produk pertanian lokal yang berkualitas dapat memperkuat rantai pasok hotel, restoran, dan usaha jasa lainnya. Hubungan ekonomi yang semakin kuat antara pertanian dan pariwisata berpotensi memperluas distribusi manfaat pembangunan hingga masyarakat perdesaan.
Bagi lingkungan, perlindungan sawah dan kawasan pertanian dapat membantu mempertahankan ruang terbuka, fungsi resapan air, keanekaragaman hayati, dan kualitas lanskap Bali.
Sementara bagi masyarakat adat, keberlanjutan pertanian memiliki hubungan dengan ketersediaan berbagai hasil bumi yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sosial, tradisi, dan kegiatan upacara keagamaan.
Manfaat tersebut tentu tidak seluruhnya terjadi secara otomatis. Diperlukan pelaksanaan kebijakan yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta dukungan nyata agar potensi manfaat benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Kesejahteraan Petani Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan
Salah satu tantangan mendasar pembangunan pertanian adalah memastikan bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani dapat memperoleh kehidupan yang layak.
Perlindungan lahan akan sulit dipertahankan apabila kegiatan pertanian tidak memberikan manfaat ekonomi yang memadai bagi pemilik maupun penggarap lahan. Di tengah meningkatnya nilai ekonomi tanah untuk berbagai kepentingan nonpertanian, petani menghadapi pilihan yang tidak selalu mudah.
Karena itu, penguatan sektor pertanian perlu disertai kebijakan yang mampu meningkatkan daya tarik ekonomi usaha pertanian. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dapat memperkuat penyediaan sarana produksi, pembinaan budidaya, pengembangan koperasi, pengolahan hasil panen, hingga perluasan akses pasar.
Dukungan insentif bagi petani yang mempertahankan lahan produktif juga perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang berkeadilan dan disesuaikan dengan ketentuan hukum serta kemampuan keuangan daerah.
Keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup hanya diukur dari berapa hektare sawah yang dipertahankan, tetapi juga dari bagaimana kesejahteraan keluarga petani meningkat, generasi muda memiliki kesempatan bekerja, dan masyarakat memperoleh pangan yang berkualitas.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan pertanian menjadi bagian dari strategi pemerataan kesejahteraan masyarakat Bali.
Membuka Peluang bagi Generasi Muda Bali
Pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi tantangan regenerasi. Perubahan orientasi pekerjaan, perkembangan teknologi, dan dominasi sektor jasa menyebabkan profesi pertanian perlu dikembangkan agar semakin memiliki daya tarik bagi generasi muda.
Bali membutuhkan regenerasi petani yang tidak hanya memahami teknik budidaya tradisional, tetapi juga mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pemanfaatan teknologi digital untuk pencatatan hasil produksi, pemantauan kebutuhan air, pengelolaan usaha, perdagangan elektronik, serta distribusi produk dapat menjadi bagian dari modernisasi pertanian.
Lembaga pendidikan, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, kelompok tani, koperasi, dan pelaku usaha dapat berperan dalam menciptakan kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan pertanian.
Pertanian masa depan perlu dibangun sebagai sektor usaha yang produktif, inovatif, dan memberikan prospek ekonomi. Dengan demikian, anak-anak muda Bali tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi daerah, tetapi juga dapat menjadi pelaku utama pembangunan berbasis potensi sumber daya lokal.
Manfaat Jangka Panjang bagi Generasi Bali Mendatang
Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, menjaga pertanian berarti menjaga hak generasi mendatang untuk memperoleh sumber pangan, lingkungan yang sehat, dan kesempatan ekonomi yang berkelanjutan.
Jika lahan produktif mampu dilindungi, sumber air dikelola dengan baik, serta produktivitas pertanian terus ditingkatkan, Bali akan memiliki fondasi yang lebih kuat dalam menghadapi pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi global.
Keberlanjutan pertanian juga berpotensi mengurangi kesenjangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Masyarakat di wilayah pertanian dapat memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih luas tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pertumbuhan pariwisata.
Di sisi lain, generasi mendatang tetap dapat menikmati lingkungan yang terjaga, keindahan bentang alam persawahan, serta warisan subak yang menjadi bagian dari identitas Bali.
Manfaat jangka panjang tersebut perlu dipahami sebagai tujuan pembangunan yang harus diperjuangkan melalui kebijakan berkesinambungan, bukan sebagai hasil yang telah sepenuhnya tercapai.
Menjaga Keseimbangan Pembangunan Bali Menuju 100 Tahun Bali Era Baru
Upaya mempertahankan pertanian sejalan dengan arah Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Haluan pembangunan tersebut menempatkan kelestarian alam dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana sebagai bagian penting dari masa depan Bali. Dalam kerangka tersebut, pembangunan ekonomi harus berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan, kekuatan sosial, dan kelestarian budaya.
Pertanian tidak boleh dipandang sebagai sektor yang tertinggal dibandingkan pariwisata dan industri modern. Sebaliknya, pertanian merupakan fondasi strategis untuk menjaga keseimbangan pembangunan Bali.
Kesinambungan kebijakan yang dirintis sejak periode pertama hingga periode kedua kepemimpinan Gubernur Koster memperlihatkan arah penguatan sektor pertanian melalui regulasi pemasaran produk lokal, pengembangan pertanian organik, dan perlindungan lahan produktif.
Namun, pembangunan yang baik tidak berhenti pada penerbitan regulasi. Keberhasilannya harus dapat diukur melalui kondisi nyata di tengah masyarakat. Pengawasan alih fungsi lahan, produktivitas pertanian, perkembangan pendapatan petani, keberlanjutan subak, ketersediaan air, serta keterlibatan generasi muda perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan.
Sinergi Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, desa adat, subak, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif.
Pada akhirnya, kemajuan Bali tidak hanya ditentukan oleh banyaknya infrastruktur yang dibangun, investasi yang masuk, atau wisatawan yang berkunjung. Kemajuan Bali juga harus tercermin dari kemampuan masyarakat mempertahankan tanah produktif, menjaga sumber pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan anak cucu Bali tetap memiliki ruang kehidupan yang layak.
Memperkuat kemandirian pangan Bali merupakan investasi pembangunan lintas generasi. Menjaga pertanian hari ini berarti menjaga kehidupan masyarakat Bali pada masa depan.
Melalui kebijakan yang konsisten, pelaksanaan yang terukur, dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, Bali diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga tangguh dalam ketahanan pangan, lestari secara lingkungan, kuat secara budaya, dan semakin sejahtera bagi seluruh krama Bali.
Inilah salah satu fondasi penting menuju Bali Era Baru yang berkelanjutan, sebagai bagian dari kontribusi nyata pembangunan Bali bagi Indonesia maju.
(NSKLB)
