TABANAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan mengusulkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan sawah tertentu dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Senin (2/11/2026). Usulan tersebut mengemuka saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menyampaikan bahwa gagasan itu ditujukan untuk meringankan beban petani yang menjaga lahan pertanian, khususnya di kawasan jalur hijau, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta kawasan Warisan Budaya Dunia.
Menurut penjelasan yang disampaikan dalam pembahasan, sejumlah sawah pada kawasan tersebut telah memperoleh skema pengurangan PBB sebesar 50 persen. DPRD meminta kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan pembebasan penuh dan dampaknya terhadap pendapatan daerah.
Sampai dengan informasi rapat yang diberitakan pada 3 November 2026, pembebasan PBB tersebut masih berupa usulan legislatif dan belum menjadi kebijakan yang berlaku. Keputusan akhir harus mengikuti pembahasan anggaran serta ketentuan perpajakan daerah.
Rujukan berita: publikasi kegiatan instansi terkait, November 2026.
(NSKLB)
