Agung Gempa Ulas Kebijakan Gubernur Koster melalui Perda RTRW Bali 2023–2043 untuk Menyeimbangkan Investasi, Pelestarian Alam, dan Kepentingan Krama Bali
DENPASAR, 31 Oktober 2026 – Pembangunan Bali selalu berhadapan dengan persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui penambahan jalan, hotel, tempat usaha, dan fasilitas publik. Pulau yang menjadi ruang hidup masyarakat, pusat kebudayaan, kawasan pertanian, sekaligus tujuan pariwisata dunia memiliki daya dukung yang terbatas. Ketika kebutuhan ekonomi terus tumbuh, tata ruang menjadi instrumen penting untuk menentukan di mana pembangunan dapat berlangsung, kawasan apa yang harus dilindungi, dan bagaimana hak serta kepentingan masyarakat tetap terjaga.
Selama bertahun-tahun, tekanan terhadap lahan produktif, kawasan resapan, pesisir, dan lingkungan permukiman menimbulkan kebutuhan akan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih konsisten. Persoalan ini tidak berhenti pada ada atau tidaknya izin usaha. Sebuah kegiatan dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi tetap perlu diuji kesesuaiannya dengan fungsi kawasan, infrastruktur pendukung, risiko lingkungan, ruang budaya, dan kepentingan masyarakat sekitarnya.
Fondasi kebijakan provinsi diperbarui melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043. Perda yang ditetapkan pada 9 Maret 2023 di masa kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster tersebut menggantikan kerangka RTRW provinsi sebelumnya, termasuk Perda Nomor 16 Tahun 2009 beserta perubahannya. Dengan rentang dua puluh tahun, pengaturan tata ruang tidak dimaksudkan sekadar menjawab proyek hari ini, tetapi memberikan arah pemanfaatan wilayah yang melampaui satu periode pemerintahan.
RTRW memuat arahan struktur ruang, antara lain sistem pusat kegiatan serta jaringan prasarana wilayah, dan arahan pola ruang yang membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi budidaya. Bagi Bali, pengaturan tersebut penting karena kawasan suci, lingkungan desa adat, bentang alam, pertanian, permukiman, serta aktivitas pariwisata saling terhubung. Kehadiran peta dan ketentuan tertulis membantu memastikan rencana pengembangan wilayah tidak dinilai secara terpisah dari keberlanjutan alam dan budaya.
Namun, Perda RTRW tingkat provinsi tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan pemanfaatan ruang pada skala tapak. Di tingkat kabupaten/kota, rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang atau RDTR dibutuhkan untuk mengatur lebih rinci pemanfaatan kawasan. RDTR memiliki peran dalam penjelasan zonasi dan mendukung pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, termasuk melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara nasional.
Perkembangan nyata dapat dilihat dari pembaruan data resmi portal TARUBALI milik Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan informasi yang diperbarui hingga 24 September 2026, sebanyak 34 RDTR telah ditetapkan di kabupaten/kota melalui peraturan kepala daerah. Dari jumlah tersebut, 30 RDTR tercatat sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission atau OSS, sementara empat RDTR lainnya belum tercatat terintegrasi. Data tersebut mencerminkan kemajuan perangkat perencanaan dan layanan, bukan berarti seluruh pengawasan pembangunan di lapangan otomatis selesai.
Pada pembaruan yang sama, luas wilayah dalam basis perhitungan yang telah memiliki RDTR tercatat 176.005,44 hektare dari 559.001,27 hektare atau sekitar 31,49 persen. Persentase itu perlu dibaca sesuai metodologi basis data portal, bukan dinyatakan sebagai cakupan seluruh ruang darat dan laut Bali. Gambaran ini menunjukkan bahwa perluasan ketersediaan rencana detail masih menjadi pekerjaan yang belum selesai dan tingkat kesiapan antarwilayah belum seragam.
TARUBALI juga mencatat bahwa Denpasar, Badung, dan Gianyar memiliki perangkat RDTR yang lebih lengkap sesuai cakupan wilayah perencanaan masing-masing, sedangkan pada pembaruan September 2026 Klungkung belum tercatat memiliki RDTR yang telah ditetapkan. Sementara itu, sebagian wilayah lain masih berada pada berbagai tahap penyusunan dan pemutakhiran. Perbedaan kesiapan ini menggarisbawahi pentingnya pendampingan teknis, kapasitas sumber daya manusia, dan pembiayaan penyusunan rencana di tingkat kabupaten/kota.
Di sisi pengendalian, arah kebijakan tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Dalam rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota se-Bali pada 8 Juni 2026 di Denpasar, Gubernur Koster meminta pengendalian alih fungsi lahan diperketat, terutama terhadap lahan hijau dan pertanian produktif. Ia juga menekankan selektivitas perizinan pembangunan hotel dan restoran. Arahan tersebut memperlihatkan kebutuhan menghubungkan rencana tata ruang dengan keputusan konkret atas kegiatan investasi yang diajukan.
Dalam kehidupan masyarakat, tata ruang menyentuh banyak hal sekaligus. Alih fungsi sawah dapat mengurangi ruang produksi pangan dan mengubah sistem pengairan subak. Pembangunan yang mengabaikan kawasan resapan berpotensi memperberat persoalan air dan banjir. Pengembangan akomodasi yang tidak mempertimbangkan akses jalan dapat menambah beban transportasi permukiman. Karena itu, pengawasan tata ruang perlu dilakukan sejak tahap usulan, penilaian kesesuaian lokasi, konstruksi, hingga pemanfaatan bangunan setelah selesai.
Perlindungan kawasan suci dan budaya juga harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas, melibatkan pemerintah berwenang serta masyarakat setempat sesuai ketentuan hukum. Desa adat, subak, dan warga sekitar dapat memberi pengetahuan mengenai fungsi ruang yang tidak selalu terlihat dari gambar teknis, sementara penetapan hak, izin, dan sanksi tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku. Partisipasi yang bermakna akan membantu mencegah keputusan yang secara administratif terlihat sederhana tetapi berdampak panjang terhadap kehidupan sosial.
Dari sudut pandang Agung Gempa, praktisi IT Digital, entrepreneur, dan pemerhati kebijakan publik, pemanfaatan peta digital, informasi geospasial, dan layanan RDTR terintegrasi dapat memperkuat transparansi. Masyarakat semestinya lebih mudah memahami peruntukan suatu wilayah, sedangkan pelaku usaha dapat merencanakan investasi dengan informasi yang lebih jelas. Namun, peta daring bersifat sarana informasi; kepastian hukum tetap berpijak pada dokumen peraturan dan peta resmi yang ditetapkan oleh instansi berwenang.
Ke depan, pelaksanaan Perda RTRW Bali 2023–2043 memerlukan pembaruan RDTR, sinkronisasi antarkabupaten/kota, keterbukaan data, serta pemeriksaan dampak lapangan secara berkelanjutan. Indikator keberhasilannya perlu lebih luas dari jumlah dokumen yang telah selesai: kesesuaian kegiatan dengan zonasi, luas lahan produktif yang terlindungi, kualitas lingkungan, penyelesaian pengaduan masyarakat, dan konsistensi penindakan sesuai hukum.
Menata ruang Bali bukan berarti menolak pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berlangsung pada tempat, skala, dan tata cara yang tepat. Investasi yang tertib, perlindungan kawasan suci, keberlanjutan subak, serta keseimbangan antardaerah dapat berjalan bersama apabila peraturan diterapkan secara konsisten. Melalui ulasan Bali Membangun ini, Agung Gempa menempatkan tata ruang sebagai warisan keputusan lintas generasi: pilihan yang dibuat hari ini akan ikut menentukan wajah Bali pada 2043 dan sesudahnya.
