DENPASAR – DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-51 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (21/9/2026), dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Bali atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya serta dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, jajaran organisasi perangkat daerah, kelompok pakar, dan undangan lainnya.
Salah satu perhatian dalam pembahasan adalah optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Gubernur Koster menyampaikan tingkat kepatuhan pembayaran hingga 20 September 2026 mencapai sekitar 43 persen, meningkat dibandingkan kisaran 34–35 persen pada 2025.
PWA sebesar Rp150.000 per wisatawan asing mulai diterapkan pada 14 Februari 2024. Penerimaan dari pungutan ini tercatat sekitar Rp318 miliar pada 2024 dan Rp369 miliar pada 2025. Angka tersebut menggambarkan perkembangan penerimaan, sementara peningkatan kepatuhan pembayaran masih memerlukan pembenahan.
Pemerintah Provinsi Bali mendorong perluasan koordinasi dengan maskapai penerbangan, agen perjalanan daring atau Online Travel Agent (OTA), pelaku usaha pariwisata, dan pemangku kepentingan terkait agar sistem pembayaran semakin mudah diakses.
Melalui fungsi anggaran dan pengawasan, DPRD Bali berperan mencermati arah kebijakan pendapatan daerah tersebut agar pelaksanaannya transparan dan manfaatnya dapat mendukung pelestarian budaya serta keberlanjutan pembangunan Bali.
(NSKLB)
