JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana menyiapkan proses pembubaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tribhuwana dengan menekankan pemeriksaan aset, kewajiban, dan hak para pihak. Rencana tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPRD Jembrana, Selasa (3/11/2026).
Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, yang akrab disapa Ipat, membacakan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027 dan Ranperda Pembubaran Perumda Tribhuwana.
Menurut penjelasan pemerintah daerah yang diberitakan dari kegiatan tersebut, rencana pembubaran mempertimbangkan hasil kajian investasi dan analisis kantor akuntan publik. Penyertaan modal awal daerah pada perusahaan disebut Rp5 miliar, sementara data aset per 31 Agustus 2025 tercatat sekitar Rp2,506 miliar.
Pemkab menegaskan bahwa proses penataan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Inventarisasi aset, pemeriksaan transaksi, penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga, serta hak pekerja dan pengelola menjadi bagian yang harus diperhatikan sebelum likuidasi diselesaikan.
Karena masih dalam proses pembahasan Ranperda dan persiapan penataan, rencana tersebut tidak dapat diartikan sebagai bukti bahwa pembubaran dan seluruh proses likuidasi telah selesai.
Sumber informasi: Pemerintah Kabupaten Jembrana / perangkat daerah terkait.
(NSKLB)
