SEMARAPURA – Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama DPRD Kabupaten Klungkung membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara (Perseroda). Pembahasan berlangsung dalam Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Sabha Nawa Natya, Gedung DPRD Klungkung, Senin (9/11/2026).
Bupati Klungkung I Made Satria hadir untuk menyampaikan penjelasan kepala daerah sekaligus jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Pembahasan ini diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta pelaku usaha produktif yang menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan agunan saat mengakses pembiayaan.
Pemerintah Kabupaten Klungkung merencanakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp1 miliar pada Tahun Anggaran 2027. Dengan penyertaan modal sebelumnya sebesar Rp1 miliar, jumlah modal yang disetor pemerintah daerah kepada Jamkrida Bali Mandara direncanakan meningkat menjadi Rp2 miliar apabila seluruh proses persetujuan dan penganggaran telah dipenuhi.
Penambahan modal tersebut diharapkan memperkuat kapasitas penjaminan Jamkrida Bali Mandara. Melalui mekanisme penjaminan kredit, perusahaan membantu pelaku usaha yang dinilai layak memperoleh pembiayaan, tetapi memiliki keterbatasan agunan. Jamkrida berperan sebagai lembaga penjamin, bukan pihak yang secara langsung menyalurkan seluruh pinjaman kepada UMKM.
Rencana tersebut juga berkaitan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrida Bali Mandara pada 10 Maret 2026 yang menyepakati penambahan modal perusahaan. Pemkab Klungkung sendiri telah menjadi pemegang saham melalui penyertaan modal yang dilakukan secara bertahap sejak 2012.
Dalam rapat paripurna, pembahasan mencakup penyampaian penjelasan kepala daerah, pemandangan umum fraksi-fraksi, dan jawaban kepala daerah. Persidangan dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom bersama Wakil Ketua I I Wayan Baru. Hadir pula Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, unsur Forkopimda, para asisten, serta pimpinan organisasi perangkat daerah.
Bupati Satria menekankan pentingnya landasan hukum dan pertimbangan kebutuhan daerah dalam penyertaan modal. Kebijakan ini perlu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta menjaga kesinambungan belanja untuk pelayanan publik dan program prioritas masyarakat.
Selain memperluas peluang penjaminan kredit bagi UMKM lokal, penyertaan modal diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Potensi penerimaan dividen tetap bergantung pada kinerja perusahaan, keputusan pemegang saham, dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipandang sebagai pendapatan yang sudah pasti.
Pembahasan Ranperda ini merupakan bagian dari proses legislasi daerah dan belum berarti bahwa penambahan modal telah disahkan atau direalisasikan. Pemerintah daerah dan DPRD masih perlu menuntaskan tahapan pembahasan, persetujuan, serta penganggaran sesuai prosedur.
Melalui penguatan kerja sama eksekutif dan legislatif, Pemkab Klungkung berharap kebijakan penjaminan kredit semakin dapat menjangkau pelaku UMKM dan koperasi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Klungkung. (NSKLB)
