Agung Gempa Ulas Kebijakan Gubernur Koster Memperkuat Trans Sarbagita, Mendorong Transportasi Bersih, dan Memperluas Akses Mobilitas Krama Bali
DENPASAR, 30 Oktober 2026 – Kemajuan pembangunan Bali tidak hanya ditentukan oleh panjang jalan, kemegahan infrastruktur, atau pertumbuhan kendaraan yang melintas setiap hari. Di balik aktivitas sekolah, perkantoran, perdagangan, dan pariwisata, terdapat kebutuhan mendasar yang semakin penting: angkutan umum yang aman, terjangkau, terjadwal, dan mampu menghubungkan pusat kegiatan masyarakat. Ketika mobilitas semakin padat, perbaikan transportasi publik menjadi persoalan kualitas hidup sekaligus keberlanjutan lingkungan Bali.
Momentum baru pengembangan angkutan umum mengemuka saat Gubernur Bali Wayan Koster meluncurkan Bus Listrik Trans Sarbagita dan fasilitas pengisian daya melalui Proyek Bali E-Mobility di Lapangan Timur, Niti Mandala Renon, Denpasar, Kamis, 22 Oktober 2026. Peluncuran ini menghadirkan 11 unit bus listrik dan enam fasilitas pengisian daya cepat melalui kerja sama Pemerintah Indonesia, Pemerintah Republik Korea, dan Global Green Growth Institute (GGGI). Dukungan tersebut tidak semata menyangkut penambahan kendaraan, melainkan juga menjadi kesempatan menguji tata kelola layanan transportasi yang lebih modern.
Berdasarkan keterangan Kementerian PPN/Bappenas, sebelas bus listrik direncanakan melayani Koridor 1 Trans Sarbagita, menghubungkan GOR Ngurah Rai dengan kawasan Garuda Wisnu Kencana melalui Universitas Udayana. Jalur pulang-pergi sekitar 53 kilometer tersebut mencakup 56 halte. Salah satu unit bus dirancang untuk mengakomodasi pengguna kursi roda, sebuah aspek penting agar angkutan umum tidak hanya melayani penumpang yang paling mudah bergerak, tetapi juga masyarakat dengan kebutuhan aksesibilitas berbeda.
Proyek Bali E-Mobility juga dilengkapi sistem manajemen armada atau Fleet Management System (FMS) untuk mendukung pemantauan kendaraan dan fasilitas pengisian daya. Enam perangkat pengisi daya cepat berkapasitas 100 kilowatt disiapkan pada dua lokasi, yakni depo Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan kawasan GOR Ngurah Rai. Kehadiran teknologi ini dapat membantu pengelola melihat kesiapan armada, kebutuhan pengisian baterai, serta keteraturan operasional. Namun, manfaatnya baru benar-benar dirasakan penumpang apabila sistem tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan yang dapat diandalkan setiap hari.
Perlu dibedakan antara peluncuran armada dan kesiapan layanan reguler. Pada 23 Oktober 2026, Dinas Perhubungan Bali menjelaskan bahwa proses pemilihan perusahaan operator dan persiapan pengemudi masih berlangsung sebelum uji coba layanan. Pemerintah menyiapkan skema uji coba gratis hingga Desember 2026, dengan pelaksanaan yang bergantung pada kesiapan operasional. Dengan demikian, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari seremoni penyerahan bus, tetapi perlu ditinjau dari pelaksanaan rute, ketepatan waktu, keselamatan, dan pengalaman penumpang setelah layanan berjalan.
Arah pengembangan ini berkaitan dengan kebijakan Bali Energi Bersih melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 serta pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019. Dalam kerangka tersebut, elektrifikasi transportasi dapat mengurangi emisi gas buang langsung dari kendaraan yang digunakan di jalan. Akan tetapi, manfaat lingkungan secara menyeluruh tetap dipengaruhi sumber listrik, pola pengoperasian, perawatan baterai, dan seberapa jauh masyarakat bersedia beralih dari kendaraan pribadi menuju angkutan bersama.
Bagi krama Bali, persoalan transportasi bukan sekadar pilihan antara bus listrik dan kendaraan berbahan bakar minyak. Pertanyaannya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: apakah halte mudah dijangkau dari rumah, apakah perjalanan dapat diperkirakan waktunya, apakah kendaraan nyaman digunakan anak sekolah maupun pekerja, dan apakah biaya perjalanan sesuai kemampuan keluarga. Tanpa jawaban yang memadai, penambahan armada berisiko belum mengubah kebiasaan perjalanan masyarakat.
Karena itu, pengembangan Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata perlu dibaca sebagai bagian dari penataan mobilitas antarkabupaten dan antarkota. Penyesuaian rute utama harus disertai keterhubungan dengan angkutan pengumpan, jalur pejalan kaki yang aman, informasi perpindahan antarmoda, dan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Transportasi publik yang baik bukan hanya membawa penumpang dari satu terminal ke terminal lain, melainkan memperpendek jarak nyata antara masyarakat dan kesempatan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta kegiatan ekonomi.
Kerja sama lintas pemerintah daerah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agenda tersebut. Wilayah Sarbagita mencakup Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan dengan arus perjalanan yang saling berkaitan. Pada September 2025, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait telah menandatangani kerja sama penyelenggaraan Trans Metro Dewata untuk 2026. Keberlanjutan pelayanan membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas, pembiayaan yang realistis, serta evaluasi berbasis kebutuhan penumpang, bukan sekadar jumlah kendaraan yang tersedia.
Dari sudut pandang Agung Gempa, praktisi IT Digital, entrepreneur, dan pemerhati kebijakan publik, digitalisasi dapat memperkuat perubahan tersebut apabila diarahkan pada kepentingan pengguna. Informasi jadwal dan posisi armada yang akurat, peta halte, kanal pengaduan, serta data keterisian penumpang dapat membantu masyarakat merencanakan perjalanan sekaligus memberi dasar evaluasi kepada pemerintah. Pengelolaan sistem digital juga harus memperhatikan keamanan data, kejelasan kepemilikan aplikasi, dan kemampuan operator lokal untuk memeliharanya secara berkelanjutan.
Ukuran keberhasilan transportasi publik Bali pada akhirnya perlu dibuat sederhana dan terbuka. Seberapa sering bus tiba sesuai jadwal, berapa lama rata-rata warga menunggu, apakah halte dapat diakses dengan aman, apakah jumlah penumpang bertambah, dan apakah biaya layanan dikelola secara efisien? Indikator-indikator tersebut akan menunjukkan apakah kebijakan telah bergerak dari pembangunan sarana menuju perubahan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Bali memiliki kepentingan besar untuk menghadirkan transportasi publik yang selaras dengan kebutuhan krama serta karakter pariwisatanya. Bus listrik merupakan salah satu instrumen penting, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Keberhasilan memerlukan integrasi layanan, disiplin operasional, akses yang inklusif, dukungan masyarakat, dan konsistensi kebijakan lintas tahun. Melalui ulasan Bali Membangun ini, Agung Gempa menempatkan transportasi publik sebagai investasi sosial dan lingkungan yang perlu diukur dari manfaat nyata bagi kehidupan Bali sekarang dan generasi mendatang.
