Denpasar – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali mendorong penataan serius sektor pariwisata melalui Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas serta Raperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pandangan umum fraksi dibacakan oleh I Nyoman Wirya dalam Rapat Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Selasa (14 April 2026).
Golkar menilai Raperda pariwisata penting untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul, seperti pelanggaran tata ruang, investasi yang tidak tertib, persaingan usaha tidak sehat, hingga menurunnya kenyamanan dan citra pariwisata Bali. Salah satu poin tegas yang disampaikan Golkar adalah usulan moratorium pembangunan hotel dan villa di Bali Selatan. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi kelebihan pasokan, kemacetan, alih fungsi lahan, serta tekanan lingkungan.
Sebagai solusi, pembangunan pariwisata didorong untuk diarahkan ke wilayah lain di Bali agar lebih merata dan berkelanjutan.
Golkar juga menekankan pentingnya penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal, termasuk penerapan konsep Tri Hita Karana, penggunaan produk lokal, serta pemberdayaan SDM daerah. Fraksi bahkan mendorong minimal 70 persen tenaga kerja di sektor pariwisata berasal dari masyarakat lokal untuk memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat Bali.
Dalam pembahasan Raperda, Golkar memberikan sejumlah catatan, di antaranya perlunya pengaturan wisata spiritual, keadilan bagi transportasi roda dua, serta perlindungan terhadap seniman. Selain itu, pengawasan terhadap perilaku wisatawan juga menjadi perhatian, termasuk aturan berpakaian di kawasan suci serta penegakan hukum yang lebih tegas oleh aparat.
Terkait Raperda Pajak Daerah, Golkar mendukung penyesuaian retribusi, namun menekankan pentingnya keadilan tarif, peningkatan layanan publik, serta transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi juga mendorong penguatan transparansi pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) agar benar-benar digunakan untuk pelestarian budaya dan lingkungan Bali.
Secara keseluruhan, Golkar menegaskan bahwa pembangunan Bali ke depan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi harus berorientasi pada kualitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.
