Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang diperkenalkan pada periode pertama Gubernur Koster diperkuat melalui pembiayaan, digitalisasi, dan pengembangan ekonomi lokal.
DENPASAR – Perekonomian Bali memiliki kekuatan yang tumbuh dari kehidupan masyarakatnya. Di samping pariwisata, terdapat potensi besar pada pertanian, perdagangan, industri kecil, kerajinan, koperasi, serta ekonomi kreatif yang berkembang bersama tradisi dan kebudayaan lokal.
Potensi tersebut membutuhkan strategi pembangunan yang lebih seimbang agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada satu sektor. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan produk, dan menjangkau pasar yang semakin luas.
Dalam periode pertama kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster tahun 2018–2023, gagasan ini mendapatkan kerangka melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera diluncurkan pada 5 Desember 2021.
Arah transformasi tersebut menempatkan pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta pariwisata sebagai bagian dari struktur ekonomi yang perlu berkembang secara seimbang. Pengalaman pandemi memperlihatkan kerentanan daerah apabila aktivitas ekonomi terlalu bergantung pada pergerakan wisatawan.
Penguatan UMKM dan koperasi karena itu bukan hanya persoalan menambah jumlah pelaku usaha, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat. Usaha yang produktif dapat membantu menciptakan lapangan kerja serta memperluas distribusi manfaat kegiatan ekonomi.
Memasuki periode kedua kepemimpinan Gubernur Koster sejak 2025, penguatan kerangka ekonomi tersebut kembali mendapat perhatian. Pada 15 Oktober 2025, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bersama Gubernur Koster melakukan reaktivasi Sekretariat Transformasi Ekonomi Kerthi Bali di lingkungan Kantor Bappeda Provinsi Bali.
Reaktivasi kelembagaan menjadi salah satu tahapan untuk mendukung kesinambungan peta jalan yang diperkenalkan pada periode sebelumnya. Namun keberhasilannya tetap harus dinilai berdasarkan program yang dilaksanakan dan dampak yang dirasakan pelaku ekonomi.
Perkembangan agenda pembiayaan kembali mengemuka dalam International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Bali pada 29 Oktober 2026. Pada forum itu, Gubernur Koster menekankan pentingnya akses pembiayaan yang terjangkau bagi UMKM sebagai salah satu prasyarat peningkatan kapasitas usaha dan perluasan pasar.
Persoalan modal memang sering menjadi hambatan bagi usaha kecil. Namun kebutuhan UMKM tidak berhenti pada tersedianya kredit. Pelaku usaha memerlukan pengelolaan arus kas, peningkatan kualitas produk, legalitas, standar mutu, penguatan merek, serta jejaring pemasaran yang sesuai dengan kemampuan produksi mereka.
Di Bali, potensi produk lokal mencakup kerajinan, tenun, pangan olahan, hasil pertanian, perdagangan, hingga berbagai layanan ekonomi kreatif. Produk tersebut dapat memperoleh nilai tambah apabila didukung inovasi desain, pengemasan, sertifikasi sesuai ketentuan, dan strategi pemasaran yang berkelanjutan.
Koperasi dapat memainkan peran penting melalui penguatan ekonomi kolektif. Pengadaan bahan baku, pengolahan hasil, distribusi, dan pemasaran bersama dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha anggota. Meski demikian, koperasi memerlukan tata kelola transparan, administrasi keuangan yang sehat, dan pengurus yang memiliki kompetensi manajerial.
Perkembangan teknologi digital membuka kesempatan memperluas jangkauan pasar, tetapi transformasi digital harus dipahami lebih luas daripada sekadar membuka akun media sosial. Pelaku usaha perlu mampu mencatat transaksi, mengelola persediaan, memahami biaya, melayani pelanggan, dan menggunakan data untuk mengambil keputusan.
Agung Gempa, praktisi IT Digital, entrepreneur, dan pemerhati kebijakan publik, memandang pendampingan UMKM sebaiknya menekankan keterampilan praktis yang benar-benar dapat diterapkan. Pelatihan penggunaan aplikasi perlu dihubungkan dengan peningkatan produktivitas, efisiensi administrasi, dan kemampuan menjangkau konsumen.
Sistem pembayaran digital, pencatatan keuangan, dan pemasaran berbasis data dapat membantu usaha kecil menjadi lebih tertib serta mempunyai rekam transaksi yang berguna ketika mengembangkan usaha atau mengajukan pembiayaan. Namun pemanfaatannya harus disesuaikan dengan kesiapan masing-masing pelaku usaha.
Penguatan UMKM Bali juga berkaitan dengan aktivitas pariwisata. Hotel, restoran, usaha perjalanan, pasar modern, dan perdagangan daring dapat menjadi bagian dari jaringan pemasaran produk lokal jika didukung kualitas produksi serta hubungan kemitraan yang sehat.
Ke depan, pemerintah dan lembaga pendamping perlu menggunakan indikator yang dapat diukur, seperti perkembangan omzet, produktivitas, akses pembiayaan, keberlanjutan usaha, perluasan pasar, dan penciptaan lapangan kerja. Angka penyaluran kredit perlu dibedakan dari hasil ekonomi nyata yang diperoleh penerima pembiayaan.
Kesinambungan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali sejak peluncuran peta jalan tahun 2021, penguatan kelembagaan tahun 2025, dan agenda pembiayaan 2026 memperlihatkan proses kebijakan yang berkembang lintas periode kepemimpinan Gubernur Koster.
Dalam kerangka Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun 2025–2125, ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara investasi, pemerataan kesempatan, daya saing, dan identitas lokal. Masa depan ekonomi Bali juga ditentukan oleh kemampuan krama Bali menjadi pelaku utama yang menciptakan nilai tambah dari potensi daerahnya sendiri.
(NSKLB)
