KLUNGKUNG – Bupati Klungkung I Made Satria menegaskan akan memberikan sanksi dan denda kepada kontraktor yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin monitoring pembangunan fisik di Kecamatan Nusa Penida bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, Selasa (27/10).
Kegiatan yang melibatkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ini bertujuan memastikan proyek-proyek strategis berjalan sesuai standar kualitas dan target waktu yang telah ditetapkan.
Sejumlah proyek ditinjau dalam kegiatan tersebut, di antaranya pembangunan Rumah Dinas Kantor Polsubsektor Nusa Penida, rehabilitasi ruang kelas SDN 3 Ped dan TKN Desa Bunga Mekar, serta pemeliharaan berkala ruas jalan Telaga–Klumpu, Toyapakeh–Sebunibus, dan Sakti–Penida.
Rombongan juga memantau pengembangan jaringan distribusi air bersih beserta sambungan rumah (SR) di Desa Pejukutan yang telah berfungsi dan mengalirkan air kepada masyarakat. Selain itu, peninjauan mencakup pelebaran jembatan serta peningkatan akses jalan menuju sejumlah kawasan wisata, termasuk Broken Beach dan jalur Sampalan–Toyapakeh.
Usai peninjauan, Bupati Satria mengapresiasi progres mayoritas proyek yang dinilai berjalan lancar. Ia berharap pelebaran jembatan dan perbaikan drainase jalan di kawasan Sampalan dapat membantu mengatasi persoalan banjir yang selama ini terjadi di wilayah tersebut.
Meski demikian, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan Gedung Central Sterile Supply Department (CSSD) dan Laundry RSUD Gema Santi yang mengalami keterlambatan. Ia juga menyayangkan tidak hadirnya pihak kontraktor di lokasi saat inspeksi mendadak berlangsung.
“Kami akan segera berkomunikasi dengan pihak pemborong. Sanksi dan denda keterlambatan pasti akan kami berlakukan sesuai aturan, dan tahapan peringatan pun telah kami layangkan sebelumnya,” tegas Bupati Satria.
Pemerintah Kabupaten Klungkung memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Nusa Penida terus dilakukan, mulai dari peningkatan akses jalan, penyediaan air bersih, hingga pembangunan fasilitas pelayanan publik.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Nusa Penida. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kedisiplinan kontraktor dalam memenuhi target penyelesaian proyek agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.(gpl-NSKLB)
