DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa pandangan, saran, dan masukan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali menjadi bahan pertimbangan penting bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menyempurnakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (26/10/2026).
Giri Prasta menyampaikan bahwa pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan anggaran antara pihak eksekutif dan legislatif. Sinergi kedua pihak diperlukan agar kebijakan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan Bali.
“Masukan yang konstruktif ini merupakan salah satu pedoman bagi kita, sehingga ke depan keputusan yang diambil betul-betul menjadi keputusan pemerintah daerah, yaitu melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif,” jelas Giri Prasta.
Dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Provinsi Bali tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Perencanaan anggaran juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara terukur, efektif, dan bertanggung jawab.
Terkait postur anggaran, Giri Prasta menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memperhitungkan kondisi pendapatan dan belanja, termasuk rencana defisit anggaran. Kondisi fiskal dan kemampuan keuangan daerah akan terus dicermati untuk menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan serta memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga menyampaikan bahwa program dan kebutuhan pembangunan yang belum dapat terakomodasi secara optimal dalam APBD induk 2027 akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Kebutuhan tersebut dapat kembali dipertimbangkan dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan, ketentuan yang berlaku, dan ketersediaan anggaran.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pandangan fraksi-fraksi ialah penurunan alokasi anggaran pendidikan dalam rancangan APBD 2027. Menanggapi hal tersebut, Giri Prasta menjelaskan bahwa kondisi itu antara lain dipengaruhi oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemerintah Provinsi Bali, menurutnya, tetap berkomitmen menjaga pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam rancangan APBD 2027 direncanakan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan penurunan anggaran yang dipasang di APBD induk Tahun 2027 ini, kami yakin dan percaya kita tidak keluar dari regulasi dan akan mencukupi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen. Astungkara, di Bali sudah 21 persen, artinya sudah melebihi yang diamanatkan undang-undang,” ungkapnya.
Giri Prasta menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Pemerintah daerah akan terus mencermati kebutuhan anggaran secara menyeluruh dengan mengedepankan efektivitas program, skala prioritas, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Provinsi Bali berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan pembahasan yang mempertimbangkan masukan fraksi-fraksi, kemampuan fiskal daerah, dan prioritas pembangunan, APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.
Salam Mahottama.
