Dorong konservasi sumber air, pembenahan irigasi, dan stabilitas harga hasil pertanian guna mendukung kesejahteraan petani.
JEMBRANA – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi dari Pemerintah Provinsi Bali senilai Rp206 juta kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kabupaten Jembrana. Kegiatan berlangsung di Balai Subak Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kamis (5/11/2026).
Penyerahan bantuan turut dihadiri Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya. Para penerima merupakan petani dari Desa Kaliakah, Manistutu, dan Banyubiru, termasuk yang menggarap lahan di Subak Peh, Subak Pangkung Buluh, dan Subak Tegal Jati.
Terbatasnya pasokan air irigasi selama musim kemarau menyebabkan sebagian petani mengalami kerugian akibat gagal panen. Nilai bantuan diberikan bervariasi, mempertimbangkan kondisi dan luasan lahan terdampak. Dalam kegiatan itu, bantuan diserahkan secara simbolis kepada empat perwakilan petani dengan nilai masing-masing Rp20 juta, Rp15,6 juta, Rp8,9 juta, dan Rp8,4 juta sebagaimana tercantum dalam pointer rilis kegiatan.
Wagub Giri Prasta menyampaikan bahwa pemerintah berupaya membantu petani memulihkan kondisi ekonomi keluarga dan melanjutkan usaha pertanian. Ia juga mengapresiasi ketangguhan petani dalam menjaga pasokan pangan meskipun menghadapi keterbatasan air dan risiko gagal panen.
“Sebagian kecil ternyata tetap mengalami gagal panen, maka pemerintah tetap turun tangan,” ujar Wagub Giri Prasta.
Menurut keterangan BPBD Provinsi Bali yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Jembrana, bantuan kepada 27 petani ini merupakan penyaluran tahap pertama. Usulan bantuan tahap kedua untuk petani terdampak di Jembrana masih dalam proses verifikasi.
Petani sampaikan persoalan irigasi dan biaya operasional
Dalam dialog bersama petani, sejumlah persoalan disampaikan secara langsung, mulai dari berkurangnya debit air irigasi, kebocoran saluran pengairan, kebutuhan perbaikan sumur bor, hingga biaya operasional pompa air yang masih bergantung pada bahan bakar solar. Petani juga mengusulkan penggunaan pompa bertenaga listrik agar pengairan dapat berlangsung lebih efisien.
Selain persoalan air, petani berharap pemerintah memperhatikan stabilitas harga gabah dan hasil pertanian lainnya. Mereka menginginkan harga jual yang wajar agar biaya produksi dapat tertutupi dan pendapatan keluarga tani tetap terjaga, terutama pada musim panen.
Dorong konservasi kawasan hulu dan stabilitas harga panen
Menanggapi aspirasi tersebut, Wagub Giri Prasta mendorong penguatan konservasi sumber air melalui penghijauan kawasan hulu dan perlindungan daerah tangkapan air. Dalam arahannya, ia menyinggung kawasan hulu Bendungan Benel dan Bendungan Palasari sebagai bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.
Ia mengajak pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan krama subak bergotong royong menjaga kelestarian lingkungan. Upaya penghormatan terhadap tumbuhan, sebagaimana tercermin dalam nilai kearifan lokal Bali pada Tumpek Uduh, juga menjadi pengingat pentingnya memelihara sumber kehidupan bagi generasi mendatang.
Terkait harga hasil panen, Wagub Giri Prasta menyampaikan bahwa aspirasi petani telah menjadi perhatian pemerintah melalui koordinasi pengendalian inflasi daerah. Langkah menjaga harga hasil pertanian diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus melindungi pendapatan petani.
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyampaikan apresiasi atas bantuan dari Pemprov Bali. Pemerintah kabupaten, menurutnya, akan mengawal pendataan dan verifikasi calon penerima agar penyaluran bantuan berikutnya tepat sasaran.
Bantuan langsung bagi petani diharapkan berjalan beriringan dengan perbaikan infrastruktur irigasi, pengelolaan sumber air, dan upaya menjaga harga hasil pertanian. Dengan demikian, pemulihan pascagagal panen dapat disertai penguatan keberlanjutan usaha tani di Jembrana.
Sumber: Pointer rilis kegiatan, BPBD Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
