Pengembangan pelabuhan perikanan oleh pemerintah pusat pada 2026 membuka peluang penguatan ekonomi maritim Jembrana, dengan dukungan dan koordinasi pemerintah daerah.
JEMBRANA – Pembangunan Bali yang berimbang memerlukan perhatian pada wilayah-wilayah dengan potensi ekonomi yang selama ini belum berkembang optimal. Di Bali bagian barat, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat, terutama bagi keluarga nelayan, pekerja pengolahan hasil tangkapan, pedagang ikan, dan pelaku usaha pendukung.
Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pengambengan di Kabupaten Jembrana memiliki peran penting dalam aktivitas tersebut. Pengembangan fasilitasnya menjadi bagian dari upaya menata rantai ekonomi perikanan, mulai dari pendaratan hasil tangkapan hingga pengolahan, penyimpanan, pemasaran, dan distribusi ke pasar yang lebih luas.
Pada Selasa, 29 September 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan memulai pengembangan PPN Pengambengan melalui peletakan batu pertama proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase I. Acara berlangsung di kawasan PPN Pengambengan dan dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.
Proyek ini merupakan program pemerintah pusat yang didukung pembiayaan Islamic Development Bank, bukan proyek yang seluruh pendanaannya berasal dari APBD Bali. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut nilai kontrak sekitar Rp1,27 triliun dengan proyeksi penyelesaian pada akhir 2029. Karena proyek baru memasuki tahap pengembangan pada 2026, angka kapasitas dan tenaga kerja yang diumumkan harus dipahami sebagai target atau proyeksi, bukan capaian aktual.
Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengembangan pelabuhan ditargetkan meningkatkan volume pendaratan ikan dari sekitar 61.300 ton per tahun menjadi 124.000 ton per tahun. Pemerintah pusat juga memproyeksikan potensi penyerapan tenaga kerja hingga sekitar 25.000 orang melalui dampak kegiatan ekonomi yang lebih luas. Realisasi target tersebut perlu ditinjau setelah fasilitas beroperasi dan investasi pendukung berkembang.
Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan dukungan terhadap pengembangan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi daerah, terutama sektor maritim di luar pusat-pusat pariwisata. Bagi Gubernur Koster, penguatan kegiatan ekonomi laut memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan yang lebih merata antara Bali selatan, utara, timur, dan barat.
Pada periode pertama kepemimpinan Gubernur Koster tahun 2018–2023, gagasan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali telah menempatkan kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang perlu diperkuat agar perekonomian Bali tidak hanya bergantung pada pariwisata. Peta jalan tersebut diluncurkan pada 2021 dan menjadi kerangka kebijakan daerah untuk mengembangkan keunggulan ekonomi lokal.
Memasuki periode kedua sejak 2025, dukungan terhadap PPN Pengambengan dapat dilihat sebagai salah satu bentuk keterkaitan antara agenda diversifikasi ekonomi Bali dan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah pusat. Namun hubungan tersebut tidak boleh mengaburkan pembagian kewenangan, sumber pembiayaan, dan tanggung jawab pelaksanaan proyek.
Modernisasi pelabuhan membuka peluang perbaikan mutu penanganan ikan, efisiensi rantai dingin, dan akses pasar. Produk perikanan yang ditangani dengan kualitas baik berpotensi memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi. Pada saat yang sama, fasilitas yang memadai dapat membantu pelaku usaha pengolahan memenuhi tuntutan kebersihan, ketertelusuran, serta standar distribusi pasar.
Manfaat pembangunan juga perlu dirasakan nelayan tradisional dan usaha kecil di sekitar pelabuhan. Ruang berusaha yang adil, mekanisme layanan yang terjangkau, fasilitas pendaratan yang aman, dan keterlibatan tenaga kerja lokal penting agar pertumbuhan kawasan tidak hanya dinikmati pelaku usaha bermodal besar. Dalam pemberitaan resminya pada 1 Oktober 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyoroti harapan nelayan agar modernisasi menciptakan kesempatan kerja, termasuk saat musim paceklik.
Aspek lingkungan merupakan syarat penting untuk proyek berskala besar. Pengelolaan limbah pengolahan ikan, kualitas perairan, konsumsi energi, lalu lintas logistik, serta tata kelola kawasan pesisir perlu disiapkan sejak tahap pembangunan. Konsep pelabuhan hijau harus dibuktikan melalui standar operasional dan hasil pengelolaan yang dapat diawasi.
Agung Gempa, praktisi IT Digital, entrepreneur, dan pemerhati kebijakan publik, memandang transformasi pelabuhan perikanan akan semakin bermanfaat apabila didukung sistem informasi yang dapat menghubungkan data hasil tangkapan, penanganan produk, logistik, pelaku usaha, dan akses pasar. Teknologi ketertelusuran serta pencatatan digital dapat membantu menjaga mutu, meningkatkan transparansi transaksi, dan memperluas peluang bagi usaha lokal.
Pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian lain yang menentukan. Nelayan, pekerja pelabuhan, pelaku pengolahan, tenaga teknis, serta pengusaha muda perikanan memerlukan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pendidikan vokasi dan kerja sama dengan dunia usaha dapat dipertimbangkan untuk menyiapkan kompetensi yang relevan sejak proses pembangunan berlangsung.
Ke depan, kemajuan proyek perlu diukur melalui tahapan konstruksi yang dapat diverifikasi, kesiapan sarana pendukung, jumlah tenaga kerja lokal yang benar-benar terserap, volume produksi sesudah beroperasi, dan peningkatan pendapatan pelaku usaha. Proyeksi ekonomi harus diperbarui dengan data realisasi, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas mengenai manfaat investasi publik.
PPN Pengambengan menjadi kesempatan penting untuk menghubungkan potensi laut Bali Barat dengan sistem ekonomi yang lebih bernilai tambah. Dalam kerangka Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun 2025–2125, pembangunan yang berkelanjutan memerlukan penguatan berbagai sektor produktif, termasuk perikanan, agar kesempatan ekonomi tersedia lebih merata bagi seluruh krama Bali.
(NSKLB)
