Agung Gempa Ulas Kebijakan Gubernur Koster dalam Memperkuat Ketahanan Air Bersih, Memeratakan Pelayanan, dan Menjaga Keberlanjutan Sumber Air Bali
DENPASAR, 30 Oktober 2026 – Air bersih adalah kebutuhan mendasar yang menghubungkan kehidupan keluarga, pertanian, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pariwisata Bali. Ketika pembangunan terus bergerak, kebutuhan air ikut meningkat. Karena itu, keberhasilan membangun Bali tidak cukup diukur dari bertambahnya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan menjaga sumber air serta memastikan pelayanan yang adil hingga ke desa-desa.
Persoalan ini telah menjadi perhatian dalam perencanaan Pemerintah Provinsi Bali. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, dalam evaluasi program percepatan pembangunan pada September 2025, mengungkap proyeksi defisit air minum sebesar 3.722,09 liter per detik pada tahun 2030. Angka tersebut merupakan proyeksi kebutuhan dan ketersediaan di masa mendatang, bukan pernyataan bahwa seluruh Bali mengalami kekurangan air sebesar itu saat ini.
Melalui pembahasan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali merumuskan arah pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kabupaten dan kota, termasuk rencana penanganan kesulitan air di 49 desa dan kelurahan. Rapat juga membahas percepatan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air serta dukungan terhadap proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk SPAM Ayung atau Sidan. Keseluruhan agenda ini perlu dipahami sebagai rencana dan langkah penyiapan kebijakan yang memerlukan pelaksanaan serta evaluasi berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, arah pembangunan yang berpijak pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menempatkan hubungan antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kerangka. Dalam konteks air, hubungan itu sangat nyata. Mata air dan daerah tangkapan air bukan sekadar sumber pasokan teknis, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang menopang desa, subak, kawasan permukiman, hingga kegiatan ekonomi.
Tantangan kebijakan air tidak hanya terletak pada pencarian sumber baru. Jaringan distribusi yang menua, kehilangan air di perpipaan, perbedaan kemampuan layanan antardaerah, dan penggunaan air tanah yang tidak terkelola dapat memperbesar tekanan. Karena itu, pembangunan SPAM perlu berjalan seiring dengan pemeliharaan jaringan, pengurangan kebocoran, perlindungan resapan, pengawasan pemanfaatan air tanah, serta keterbukaan data pelayanan.
Bagi krama Bali, ukuran keberhasilan paling dekat dengan kehidupan sehari-hari: apakah air mengalir secara layak dan berkelanjutan, apakah kualitasnya terjaga, dan apakah biaya layanan tetap dapat dijangkau. Kawasan wisata memang membutuhkan infrastruktur air yang andal, namun kebutuhan warga serta pertanian tidak boleh tersisih dalam pembagian sumber daya yang sama.
Di sinilah peran desa adat, desa dinas, subak, pengelola layanan air, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi penting. Pelestarian vegetasi di hulu, perlindungan mata air, pengendalian pencemaran sungai, dan perilaku hemat air akan lebih efektif apabila didukung kebijakan lintas wilayah. Air mengikuti bentang alam, bukan batas administrasi; karena itu penanganannya membutuhkan kerja sama dari hulu sampai hilir.
Dari sudut pandang Agung Gempa, praktisi IT Digital, entrepreneur, dan pemerhati kebijakan publik, transformasi digital dapat menjadi pengungkit tata kelola air yang lebih akuntabel. Pemetaan sumber air, pencatatan gangguan distribusi, pemantauan kualitas, dan kanal pengaduan warga dapat dikembangkan sebagai satu ekosistem informasi. Namun, teknologi harus ditempatkan sebagai alat bantu keputusan, bukan pengganti investasi fisik dan kerja konservasi di lapangan.
Pengelolaan air juga memerlukan tolok ukur yang terbuka: wilayah mana yang telah mendapatkan layanan, desa mana yang masih menghadapi kesulitan, seberapa besar air hilang dalam distribusi, serta bagaimana realisasi proyek dibandingkan rencana. Dengan indikator demikian, publik dapat membedakan antara program yang baru dirancang, sedang dikerjakan, dan telah menghasilkan manfaat nyata.
Menjaga air Bali berarti menjaga keberlanjutan kehidupan Bali. Pembangunan yang berpandangan jauh ke depan harus menghubungkan penyediaan air minum, konservasi lingkungan, tata ruang, pertanian, dan pariwisata dalam satu arah. Jika dilakukan secara konsisten dan terukur, investasi pengelolaan air hari ini akan menjadi warisan penting bagi generasi Bali berikutnya.
Artikel ini merupakan ulasan dalam serial Bali Membangun oleh Agung Gempa, berdasarkan informasi resmi Dinas PUPRKIM Provinsi Bali mengenai evaluasi percepatan pembangunan 2025–2030 dan kerangka RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025–2029.
