Agung Gempa Ulas Kebijakan Gubernur Koster Memperluas Kesempatan Kuliah, Mengurangi Kesenjangan Pendidikan, dan Membangun SDM Bali Unggul
DENPASAR, 30 Oktober 2026 – Pendidikan menjadi salah satu kunci penting dalam menentukan masa depan masyarakat Bali. Di tengah perkembangan teknologi, persaingan dunia kerja, serta perubahan kebutuhan ekonomi, kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas semakin dibutuhkan agar generasi muda mampu mengembangkan kemampuan, memperluas pilihan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Namun, bagi sebagian masyarakat, terutama keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi masih menghadapi berbagai kendala.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan pendidikan Pemerintah Provinsi Bali. Melalui kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi. Salah satu program yang dikembangkan pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta adalah Satu Keluarga Satu Sarjana atau SKSS.
Melalui rubrik Bali Membangun, I Gusti Agung Putu Gempa Yuliana atau Agung Gempa, praktisi IT Digital, entrepreneur, dan pemerhati kebijakan publik, mengulas perjalanan program tersebut sebagai bagian dari literasi pembangunan Bali. Pembahasan ini menempatkan pendidikan bukan semata-mata sebagai urusan sekolah dan perguruan tinggi, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Pembangunan pendidikan di Bali sesungguhnya telah berlangsung melalui berbagai kebijakan lintas pemerintahan, mulai dari penyediaan sekolah, penguatan pendidikan menengah, peningkatan fasilitas belajar, hingga bantuan pendidikan. Dalam periode pertama kepemimpinan Gubernur Koster pada 2018–2023, pendidikan juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan manusia yang dihubungkan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Memasuki periode kedua pada 2025–2030, arah tersebut dilanjutkan dengan perhatian lebih besar terhadap perluasan kesempatan pendidikan tinggi. Pemerintah Provinsi Bali menempatkan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia sebagai salah satu bidang prioritas pembangunan, bersamaan dengan kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, pemuda, dan olahraga.
Kebutuhan meningkatkan akses pendidikan tinggi dapat dilihat dari perkembangan pendidikan masyarakat Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata lama sekolah penduduk Bali berusia 25 tahun ke atas pada 2025 mencapai 9,75 tahun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga memperlihatkan bahwa rata-rata pendidikan formal penduduk dewasa Bali masih berada pada kisaran tahun pertama pendidikan menengah atas.
Data BPS juga menunjukkan adanya perbedaan capaian pendidikan antardaerah. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Denpasar pada 2025 tercatat 11,64 tahun, sedangkan Kabupaten Karangasem 6,98 tahun, Bangli 7,80 tahun, dan Buleleng 7,94 tahun.
Perbedaan tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa kesempatan pendidikan masih berkaitan dengan kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal, ketersediaan fasilitas, serta berbagai faktor sosial yang memengaruhi kemampuan masyarakat melanjutkan sekolah.
Karena itu, pembangunan pendidikan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas sekolah, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai wilayah dan latar belakang ekonomi.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Program Satu Keluarga Satu Sarjana pada 2025. Program ini diarahkan untuk membantu calon mahasiswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mempunyai kesempatan menempuh pendidikan tinggi tanpa harus menghadapi seluruh beban pembiayaan sendiri.
Pada pelaksanaannya, pemerintah provinsi bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali. Bantuan program ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan penerima sesuai ketentuan, termasuk biaya perkuliahan dan komponen bantuan lain yang diatur dalam skema beasiswa.
Program tersebut memiliki makna penting karena keterbatasan biaya sering kali menjadi salah satu alasan lulusan pendidikan menengah tidak dapat melanjutkan kuliah. Melalui dukungan pendidikan tinggi, pemerintah berupaya memberikan kesempatan kepada keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam lingkungan keluarganya.
Pada pelaksanaan tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali semula mencanangkan sasaran 3.000 mahasiswa. Namun, keterbatasan waktu dan sosialisasi menyebabkan jumlah calon peserta yang terdaftar belum mencapai sasaran tersebut.
Dalam kegiatan penyerahan bantuan di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Bali, Denpasar, Selasa, 23 Desember 2025, pemerintah menyampaikan bahwa sekitar 1.000 calon mahasiswa telah terdaftar. Setelah proses penyesuaian, termasuk memperhatikan calon penerima yang telah memperoleh bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, program SKSS tahun 2025 diberikan kepada 500 mahasiswa dari sembilan kabupaten dan kota di Bali.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan memerlukan lebih dari sekadar kesiapan anggaran. Sosialisasi yang menjangkau masyarakat sasaran, ketepatan pendataan keluarga, koordinasi dengan perguruan tinggi, serta kejelasan proses pendaftaran turut menentukan keberhasilan program.
Memasuki 2026, Pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program. Pada Kamis, 5 Februari 2026, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menyelenggarakan rapat koordinasi bersama perangkat daerah terkait dan perwakilan 28 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Bali.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas penyempurnaan sistem pelaksanaan SKSS, termasuk pengembangan aplikasi pendukung yang dikerjakan bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Penggunaan sistem digital diarahkan untuk membantu proses pendataan dan pengelolaan informasi calon penerima. Pemerintah juga membahas rencana integrasi data dengan sistem informasi pendidikan tinggi agar informasi mahasiswa dapat diselaraskan dan proses administrasi lebih tertib.
Sementara itu, kuota Program Satu Keluarga Satu Sarjana pada 2026 ditetapkan sebanyak 2.500 mahasiswa. Jumlah tersebut merupakan kuota yang tersedia dan tidak boleh langsung disamakan dengan jumlah mahasiswa yang telah memperoleh pencairan bantuan. Realisasi penerima tetap memerlukan data resmi berdasarkan proses seleksi dan penyaluran yang telah dilaksanakan.
Bagi masyarakat, pengembangan program ini memberikan harapan agar biaya pendidikan tidak menjadi penghalang utama bagi generasi muda yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk melanjutkan kuliah. Namun, calon penerima tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sehingga program tidak dapat dipahami sebagai jaminan otomatis bahwa seluruh keluarga akan memperoleh pembiayaan perguruan tinggi.
Lebih jauh, keberhasilan program juga perlu dilihat dari keberlanjutan pendidikan mahasiswa penerima bantuan. Dukungan biaya akan semakin bermakna apabila mahasiswa mampu menjalani perkuliahan dengan baik, menyelesaikan pendidikan, dan mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan maupun dunia kerja.
Karena itu, penguatan pendidikan tinggi perlu dihubungkan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, penguasaan teknologi, kemampuan berkomunikasi, keterampilan profesional, serta pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial.
Perkembangan ekonomi Bali juga menghadirkan kebutuhan tenaga terdidik pada berbagai sektor. Pertanian modern, industri pengolahan, pelayanan kesehatan, teknologi informasi, ekonomi kreatif, pariwisata, dan pengelolaan lingkungan membutuhkan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang terus berkembang.
Dalam perspektif Agung Gempa, pendidikan tinggi tidak hanya perlu menghasilkan lulusan yang mencari pekerjaan, tetapi juga generasi yang mampu menciptakan peluang melalui inovasi dan kewirausahaan. Penguasaan teknologi digital, kemampuan memecahkan masalah, serta pemahaman terhadap potensi daerah dapat menjadi bekal penting untuk membangun kegiatan ekonomi baru di berbagai wilayah Bali.
Di sisi lain, kesempatan pendidikan juga harus tetap memperhatikan masyarakat yang memilih jalur keterampilan dan pendidikan vokasi. Tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi oleh lulusan perguruan tinggi. Dunia usaha juga membutuhkan tenaga terampil, teknisi, pelaku usaha, serta pekerja dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya.
Dengan demikian, pembangunan sumber daya manusia memerlukan keterhubungan antara pendidikan dasar, menengah, tinggi, pendidikan vokasi, serta pembelajaran sepanjang hayat. Setiap jalur mempunyai fungsi dan kontribusi dalam mendukung kemajuan masyarakat.
Kebijakan pendidikan Bali juga perlu dilihat sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang. Melalui Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, peningkatan kualitas manusia menjadi kebutuhan yang tidak berhenti pada satu periode pemerintahan.
Program yang telah dimulai perlu terus dievaluasi dan disempurnakan agar manfaatnya dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Pemerintah pada periode berikutnya juga mempunyai tanggung jawab memastikan kesempatan pendidikan tetap berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Menjelang akhir 2026, pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana dapat menjadi salah satu bahan evaluasi pembangunan pendidikan Bali. Jumlah mahasiswa penerima, pemerataan asal daerah, ketepatan sasaran, perkembangan studi, serta keberlanjutan pembiayaan perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan manfaat program.
Melalui rubrik Bali Membangun, Agung Gempa mengajak masyarakat memandang pendidikan sebagai investasi yang nilainya jauh melampaui satu tahun anggaran. Kesempatan seorang anak melanjutkan pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan, pilihan pekerjaan, dan kehidupan keluarganya pada masa mendatang.
Pada akhirnya, pembangunan pendidikan Bali bukan hanya tentang bertambahnya gedung sekolah, mahasiswa, atau jumlah bantuan yang disalurkan. Lebih jauh, pendidikan berkaitan dengan kesempatan setiap generasi untuk berkembang, memperoleh pengetahuan, serta berkontribusi bagi masyarakat.
Bali yang maju membutuhkan generasi yang terdidik, terampil, berkarakter, menguasai teknologi, dan tetap memahami nilai kebudayaannya. Melalui perluasan akses pendidikan yang disertai peningkatan kualitas serta pemerataan kesempatan, pembangunan manusia diharapkan menjadi salah satu fondasi penting bagi kesejahteraan Bali dari generasi ke generasi.
(NSKLB)
