Denpasar, 14 Agustus 2026. Disampaikan oleh I Gusti Agung Putu Gempa (Agung Gempa)
Enam puluh delapan tahun lalu, Bali berdiri sebagai sebuah provinsi yang baru menata langkah pembangunan. Hari ini, Bali tidak lagi hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga karena pergulatan panjang untuk menjaga jati diri di tengah tekanan globalisasi, pariwisata massal, perubahan iklim, urbanisasi, dan transformasi ekonomi dunia.
Perjalanan pembangunan Bali dalam delapan tahun terakhir menandai babak yang berbeda. Sejak dimulainya visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, arah pembangunan tidak lagi semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi dan jumlah kunjungan wisatawan. Pemerintah Provinsi Bali mulai membangun sebuah arsitektur pembangunan yang berupaya menyeimbangkan spiritualitas, kebudayaan, lingkungan, konektivitas wilayah, ketahanan sumber daya, transformasi digital, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Perubahan itu dapat dibaca bukan hanya dari dokumen kebijakan, tetapi dari proyek-proyek yang kini membentuk wajah baru Bali: penataan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Gunaksa Klungkung, percepatan Shortcut Singaraja–Mengwitani, pengembangan Turyapada KBS 6.0 Kerthi Bali, modernisasi Pelabuhan Sanur, Sampalan, dan Bias Munjul, pembangunan Bendungan Sidan, Tamblang, dan Titab, pembentukan KEK Kesehatan Sanur, hingga agenda pengelolaan sampah modern melalui PSEL Denpasar Raya.
Proyek-proyek tersebut bukan proyek yang berdiri sendiri. Semuanya terhubung oleh satu gagasan besar: Bali harus maju tanpa kehilangan jiwanya.
Besakih: Ketika Infrastruktur Bertemu Kesucian
Bagi masyarakat Bali, Besakih bukan sekadar destinasi religi. Ia adalah pusat spiritual, simbol persatuan, dan ruang sakral yang menghubungkan manusia, alam, dan Tuhan.
Selama bertahun-tahun, kawasan Besakih menghadapi persoalan yang terus berulang: kemacetan parah saat upacara besar, parkir yang semrawut, fasilitas pamedek yang terbatas, penataan pedagang yang tidak tertib, serta tekanan terhadap kesucian kawasan.
Penataan Besakih kemudian menjadi salah satu proyek paling monumental dalam sejarah Bali modern. Pemerintah memulai dengan pembebasan lahan, lalu membangun sistem kawasan terpadu melalui sinergi APBN dan APBD.
Gedung parkir bertingkat, penataan Bencingah dan Manik Mas, jalur pejalan kaki, fasilitas pamedek, penataan kios pedagang, serta sistem transportasi internal mengubah cara kawasan ini dikelola.
Perubahan paling terasa bukan pada bangunannya, melainkan pada pengalaman umat. Arus kendaraan lebih tertib, kawasan lebih bersih, ruang ritual lebih nyaman, dan kesucian kawasan lebih terjaga.
Besakih menunjukkan bahwa modernisasi tidak harus mengorbankan spiritualitas. Infrastruktur dapat dibangun tanpa menghilangkan sakralitas, asalkan budaya ditempatkan sebagai dasar, bukan pelengkap.
Gunaksa: Dari Bekas Galian Menjadi Pusat Peradaban Budaya
Jika Besakih adalah jantung spiritual Bali, maka Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Gunaksa, Klungkung diproyeksikan menjadi pusat peradaban budaya Bali masa depan.
Groundbreaking dilakukan pada 12 Januari 2022 di kawasan bekas Galian C Desa Gunaksa. Transformasi ini memiliki makna simbolik yang sangat kuat: dari lahan yang pernah rusak menjadi kawasan yang dipersiapkan untuk melahirkan generasi baru kebudayaan Bali.
Kawasan seluas sekitar 334 hektare ini dirancang untuk menampung pusat seni pertunjukan, museum, pusat dokumentasi budaya, ruang pameran, pendidikan dan riset kebudayaan, festival internasional, hingga ekonomi kreatif berbasis budaya.
PKB bukan sekadar proyek bangunan. Ia adalah jawaban atas pertanyaan besar: bagaimana kebudayaan Bali tetap hidup, berkembang, dan relevan di abad ke-21?
Di tengah dunia yang bergerak cepat, Bali tidak cukup hanya melestarikan budaya sebagai warisan. Budaya harus menjadi sumber pengetahuan, kreativitas, ekonomi, dan diplomasi global.
Shortcut Singaraja–Mengwitani: Jalan yang Mengubah Psikologi Bali Utara
Tidak ada proyek yang lebih kuat menggambarkan agenda pemerataan daripada Shortcut Singaraja–Mengwitani.
Selama puluhan tahun, Bali Utara dan Bali Selatan dipisahkan bukan oleh laut, melainkan oleh keterbatasan konektivitas. Jalur Bedugul dengan tikungan tajam dan tanjakan ekstrem membuat perjalanan panjang, biaya logistik tinggi, dan investasi bergerak lambat.
Pembangunan shortcut dilakukan bertahap. Titik 3–4 dan 5–6 selesai lebih dahulu, sementara titik 9–10 dilanjutkan pada periode berikutnya dan titik 11–12 dipersiapkan.
Dampaknya tidak hanya pada waktu tempuh. Yang berubah adalah psikologi pembangunan.
Buleleng tidak lagi dipandang sebagai wilayah jauh dan mahal dijangkau. Petani lebih mudah mengakses pasar, pelaku UMKM lebih mudah mendistribusikan produk, sektor pariwisata memperoleh akses yang lebih baik, dan peluang investasi mulai bergerak lebih nyata.
Shortcut ini pada dasarnya adalah upaya menghubungkan dua Bali: Bali yang selama ini tumbuh cepat di selatan, dan Bali yang lama menunggu pemerataan di utara.
Turyapada: Ketika Bali Utara Masuk ke Era Infrastruktur Digital
Di Pegayaman, Sukasada, berdiri proyek yang paling visioner dalam agenda Bali Utara: Turyapada KBS 6.0 Kerthi Bali.
Groundbreaking dilakukan pada 23 Juli 2022. Proyek ini mencakup menara penyiaran digital, jalan akses, drainase, parkir, skywalk, jembatan kaca, planetarium, restoran 360 derajat, dan fasilitas kawasan wisata.
Namun Turyapada bukan sekadar menara pemancar.
Ia dirancang sebagai pusat penyiaran digital, telekomunikasi, edukasi teknologi, observasi, dan pariwisata berbasis pengetahuan.
Bali Utara selama ini sering diasosiasikan dengan ketertinggalan akses teknologi. Turyapada mencoba mematahkan persepsi itu dengan menghadirkan infrastruktur digital sebagai motor pertumbuhan baru.
Jika shortcut menghubungkan wilayah secara fisik, maka Turyapada berupaya menghubungkan Bali Utara dengan ekonomi digital dan masa depan teknologi.
Pelabuhan Sanur, Sampalan, dan Bias Munjul: Menghubungkan Bali dengan Kepulauannya
Transformasi Bali Era Baru tidak hanya terjadi di kawasan pegunungan, pusat budaya, dan jalur darat. Perubahan penting juga berlangsung di ruang maritim, terutama pada konektivitas antara Bali daratan dengan Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan.
Selama bertahun-tahun, aktivitas penyeberangan di Sanur berlangsung dalam kondisi yang jauh dari ideal. Proses naik turun penumpang sering bercampur dengan aktivitas pantai, fasilitas ruang tunggu terbatas, sistem keberangkatan kurang tertata, dan aspek keselamatan belum sepenuhnya memenuhi standar pelabuhan modern.
Pembangunan Pelabuhan Sanur kemudian menjadi titik balik penting. Pelabuhan ini dirancang sebagai terminal penumpang modern dengan dermaga yang lebih aman, ruang tunggu yang lebih layak, sistem embarkasi dan debarkasi yang lebih tertib, fasilitas pendukung penumpang, serta pengaturan operasional yang lebih profesional.
Di sisi kepulauan, Pelabuhan Sampalan ditata sebagai pintu utama Nusa Penida, sementara Pelabuhan Bias Munjul memperkuat konektivitas dan distribusi logistik.
Ketiga pelabuhan ini merupakan proyek APBN Kementerian Perhubungan yang selesai pada 2022 dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 9 November 2022. Dalam konteks Bali Era Baru, proyek ini penting karena menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat konektivitas maritim.
Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor pariwisata. Masyarakat Nusa Penida memperoleh akses transportasi yang lebih aman, distribusi barang menjadi lebih lancar, biaya logistik berpotensi menurun, dan aktivitas ekonomi kepulauan tumbuh lebih cepat.
Sanur pun perlahan berkembang dari sekadar kawasan wisata pantai menjadi gerbang utama Bali kepulauan.
Ketahanan Air Bali: Bendungan Sidan, Tamblang, dan Titab
Jika konektivitas menjadi urat nadi ekonomi, maka air adalah fondasi keberlanjutan Bali.
Pertumbuhan penduduk, perkembangan pariwisata, kebutuhan pertanian, dan perubahan iklim membuat isu ketahanan air menjadi salah satu agenda paling strategis dalam pembangunan Bali.
Bendungan Sidan
Bendungan Sidan dibangun untuk mendukung penyediaan air baku bagi Denpasar, Badung, dan Gianyar, sekaligus memperkuat irigasi dan pengendalian banjir.
Proyek ini menjadi sangat penting karena wilayah Denpasar dan Badung merupakan pusat pertumbuhan penduduk dan ekonomi Bali yang kebutuhan airnya terus meningkat.
Bendungan Tamblang
Bendungan Tamblang di Buleleng memperkuat pasokan air dan jaringan irigasi Bali Utara.
Bagi masyarakat Bali Utara, proyek ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga harapan terhadap stabilitas pertanian dan ketersediaan air jangka panjang.
Bendungan Titab
Bendungan Titab mendukung pertanian dan ketersediaan air di wilayah Buleleng, terutama untuk kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan sumber air.
Ketiga bendungan ini merupakan proyek strategis nasional yang didukung dan diintegrasikan dalam agenda ketahanan air Bali.
Kebijakan pendukungnya diperkuat melalui Pergub Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
Dengan demikian, pembangunan bendungan tidak dipisahkan dari perlindungan ekosistem air Bali. Pemerintah berupaya menempatkan infrastruktur dan konservasi dalam satu kerangka pembangunan yang saling mendukung.
KEK Kesehatan Sanur: Dari Pariwisata Konvensional Menuju Ekonomi Kesehatan
Salah satu perubahan paling strategis pada periode kedua adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur.
Kawasan ini menandai upaya diversifikasi ekonomi Bali dari ketergantungan tinggi pada pariwisata konvensional menuju sektor kesehatan, wellness, riset, dan layanan medis berstandar internasional.
Pengembangan KEK Sanur mencakup rumah sakit internasional, fasilitas kesehatan terpadu, pusat riset dan pendidikan kesehatan, kawasan wellness, serta infrastruktur penunjang lainnya.
Secara ekonomi, KEK Sanur diharapkan menarik investasi baru, menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan devisa, mengurangi kebutuhan masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri, dan memperkuat posisi Bali sebagai pusat wellness dan medical tourism.
Kawasan ini juga terhubung dengan kebijakan penguatan kesehatan tradisional Bali melalui Pergub Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.
Dengan demikian, Bali tidak hanya menawarkan layanan medis modern, tetapi juga mengembangkan keunggulan lokal berbasis usada, herbal, spa, dan wellness.
Sampah dan Lingkungan: Dari Regulasi ke Infrastruktur Modern
Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan paling serius Bali.
Pemerintah memulai langkah strategis melalui Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
Kebijakan ini mendorong pemilahan sampah dari rumah tangga, pengembangan TPS3R, bank sampah, dan pengolahan organik.
Namun pemerintah menyadari bahwa regulasi saja tidak cukup.
Karena itu, agenda pengelolaan sampah modern diperkuat melalui proyek PSEL Denpasar Raya yang diarahkan menjadi solusi regional bagi Denpasar dan Badung.
Proyek ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada TPA, meningkatkan pengolahan sampah modern, dan mendukung pemanfaatan energi dari sampah.
Bagi Bali yang sangat bergantung pada kualitas lingkungan dan citra pariwisata, pengelolaan sampah bukan sekadar urusan kebersihan, tetapi menyangkut daya saing daerah.
Busana Adat, Bahasa, dan Aksara Bali: Identitas yang Menjadi Kekuatan Ekonomi
Penguatan identitas Bali dilakukan tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui kebijakan budaya yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
Pemerintah menetapkan Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, yang mewajibkan penggunaan busana adat Bali pada hari-hari tertentu, termasuk hari Kamis, Purnama, Tilem, Hari Jadi Provinsi Bali, dan Hari Jadi Kabupaten/Kota.
Kebijakan ini diperkuat dengan Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, serta Instruksi Gubernur Bali Nomor 2331 Tahun 2018.
Implementasinya terlihat nyata di ruang publik: papan nama beraksara Bali, penggunaan bahasa Bali dalam kegiatan tertentu, serta meningkatnya penggunaan busana adat.
Dampak ekonominya juga signifikan. Permintaan kain endek, songket, kebaya, saput, udeng, dan produk tekstil tradisional Bali meningkat, sehingga kebijakan budaya sekaligus menjadi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pada 2021, pemerintah kembali memperkuat langkah tersebut melalui surat edaran penggunaan Kain Tenun Endek Bali setiap hari Selasa dengan penegasan bahwa kain yang digunakan harus merupakan produk lokal Bali.
Pertanian Organik dan Produk Lokal: Menghubungkan Petani dengan Pariwisata Bali
Di balik pertumbuhan sektor pariwisata, pemerintah juga berupaya memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Bali melalui sektor pertanian dan produk lokal.
Selama bertahun-tahun terjadi paradoks: pariwisata Bali berkembang pesat, namun tidak semua petani dan pelaku usaha lokal menikmati manfaat yang sebanding dari rantai ekonomi pariwisata.
Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menetapkan Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. Kebijakan ini mendorong penggunaan produk lokal Bali di hotel, restoran, pasar modern, kegiatan pemerintahan, dan berbagai sektor ekonomi lainnya.
Kebijakan tersebut diperkuat oleh Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.
Dampaknya mulai terlihat pada penguatan subak, pengembangan pertanian organik, sertifikasi produk sehat, peningkatan nilai tambah hasil pertanian, serta terbukanya peluang pasar baru bagi petani Bali.
Di berbagai daerah, gerakan penggunaan produk lokal juga mendorong munculnya usaha pengolahan pangan, pertanian berbasis komunitas, dan kolaborasi antara koperasi, petani, dan pelaku pariwisata.
Bali perlahan mencoba membangun ekonomi yang lebih berakar pada kekuatan lokal, bukan hanya bergantung pada arus konsumsi dari luar.
Pariwisata Budaya dan Penataan Kawasan Wisata
Pembangunan Bali Era Baru tidak memisahkan pariwisata dari budaya.
Pemerintah menetapkan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali sebagai landasan pengembangan pariwisata yang menghormati budaya, lingkungan, dan masyarakat lokal.
Implementasi kebijakan ini terlihat pada penataan kawasan Kuta, Legian, Seminyak, dan sejumlah kawasan wisata lainnya.
Penataan meliputi:
- perbaikan trotoar,
- drainase,
- utilitas bawah tanah,
- ruang publik,
- penataan estetika kawasan,
- penguatan akses pejalan kaki,
- dan peningkatan kualitas lingkungan wisata.
Penyelenggaraan KTT G20 di Bali menjadi katalis percepatan penataan kawasan dan penguatan citra Bali sebagai destinasi berkualitas dan berkelanjutan.
Perubahan ini menunjukkan bahwa pariwisata Bali diarahkan tidak hanya mengejar kuantitas wisatawan, tetapi juga kualitas pengalaman dan keberlanjutan jangka panjang.
Periode Kedua: Percepatan, Konsolidasi, dan Pemerataan
Memasuki periode kedua kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, fokus pembangunan bergeser dari peletakan fondasi menuju percepatan implementasi dan konsolidasi hasil pembangunan.
Pemerintah melanjutkan pembangunan titik 9–10 Shortcut Singaraja–Mengwitani dan menyiapkan titik 11–12 sebagai bagian dari konektivitas permanen Bali Utara–Selatan.
Di Besakih, penataan memasuki tahap penguatan kawasan suci dan kualitas ruang spiritual.
Di Turyapada, pengembangan kawasan wisata, edukasi, dan teknologi dipercepat.
Di Sanur, KEK Kesehatan mulai membentuk ekosistem ekonomi baru yang menghubungkan kesehatan, pendidikan, riset, dan pariwisata.
Di bidang lingkungan, percepatan pengelolaan sampah modern dan penguatan pemilahan berbasis sumber menjadi agenda utama.
Pemerintah juga menegaskan arah pembangunan yang lebih berimbang antara Bali Selatan dan Bali Utara, antara kawasan wisata dan kawasan pertanian, antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Haluan 100 Tahun Bali: Dari Program Pemerintahan Menuju Arah Peradaban
Arah jangka panjang Bali dipayungi oleh Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 2025–2125.
Perda ini penting karena menempatkan pembangunan Bali dalam perspektif lintas generasi, bukan sekadar program lima tahunan.
Pilar utamanya meliputi:
- Bali berdaulat secara budaya,
- Bali mandiri pangan dan air,
- Bali hijau dan rendah emisi,
- Bali berbasis ekonomi berkualitas,
- Bali digital dan berdaya saing global,
- serta Bali dengan desa adat yang kuat.
Dalam kerangka tersebut, proyek-proyek seperti Besakih, Pusat Kebudayaan Bali, Turyapada, shortcut lanjutan, KEK Sanur, PSEL, dan penguatan ketahanan air diposisikan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan jangka panjang Bali.
Haluan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan tidak berhenti pada satu periode kepemimpinan, tetapi memiliki kesinambungan hingga puluhan tahun ke depan.
Bali Bergerak dari Destinasi Menuju Peradaban Berkelanjutan
Melihat rangkaian pembangunan tersebut, terlihat bahwa Bali sedang bergerak dari model pembangunan yang bertumpu pada pariwisata semata menuju model yang lebih berimbang.
Besakih memperkuat spiritualitas. Pusat Kebudayaan Bali memperkuat peradaban budaya. Shortcut memperkuat konektivitas dan pemerataan. Turyapada memperkuat transformasi digital. Pelabuhan kepulauan memperkuat konektivitas maritim. Bendungan memperkuat ketahanan air. KEK Sanur membuka ekonomi baru. Kebijakan budaya dan lingkungan memperkuat identitas dan keberlanjutan Bali.
Perjalanan ini tentu belum selesai. Masih ada tantangan besar: kemacetan, sampah, krisis air, alih fungsi lahan, dan ketimpangan wilayah.
Namun fondasi yang dibangun menunjukkan upaya serius untuk menjaga Bali agar tetap maju tanpa kehilangan jati dirinya.
Bali sedang membangun model pembangunan yang berupaya menyeimbangkan kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, penguatan budaya, konektivitas wilayah, dan kedaulatan masyarakat lokal.
Di tengah dunia yang berubah cepat, Bali tidak hanya sedang membangun jalan, pelabuhan, bendungan, dan kawasan ekonomi. Bali sedang membangun cara untuk tetap menjadi Bali—modern tanpa tercerabut dari akar budaya, berkembang tanpa merusak alam, dan terbuka terhadap masa depan tanpa kehilangan identitasnya.
Dirgahayu ke-68 Provinsi Bali.
Nangun Sat Kerthi Loka Bali — Menjaga Alam, Memuliakan Manusia, dan Melestarikan Peradaban Bali.
I Gusti Agung Putu Gempa (Agung Gempa) Praktisi Teknologi Informasi • Penggerak Transformasi Digital • Pemerhati Pembangunan Bali • Pelaku Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan, IT Kominfos Dekopinwil Bali, Pimpinan PT Sinar Emas Garuda Sukses.
