Aksi Sosial “Membina dan Berbagi” Sasar 104 Kader Posyandu di Dua Lokasi
BANGLI – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, mendorong kader Posyandu untuk semakin peka dan proaktif mengenali berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lingkungan masing-masing. Peran tersebut menjadi semakin penting seiring transformasi Posyandu yang kini tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan, tetapi mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Hal tersebut disampaikan Ny. Putri Koster dalam aksi sosial “Membina dan Berbagi” yang dilaksanakan TP Posyandu Provinsi Bali di dua lokasi di Kabupaten Bangli, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan pertama berlangsung di Wantilan Pura Dalem Gede Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut, dengan menyasar 50 kader dari enam Posyandu. Kegiatan kemudian dilanjutkan di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, yang melibatkan 54 kader dari lima Posyandu.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 104 kader Posyandu masing-masing menerima bantuan berupa 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu. Bantuan diserahkan sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan kepada para kader yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dalam arahannya, Ny. Putri Koster menjelaskan bahwa transformasi Posyandu membawa perluasan peran yang cukup signifikan. Posyandu kini mencakup enam bidang SPM, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
Untuk memudahkan kader memahami dan mengingat enam bidang tersebut, Ny. Putri Koster memperkenalkan singkatan “P3K ST”, yakni Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Sosial, serta Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
Sejalan dengan perluasan peran tersebut, Ny. Putri Koster meminta kader tidak hanya memahami enam bidang SPM secara administratif, tetapi juga mampu melihat persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat.
“Misalnya, ada warga yang kesulitan melanjutkan pendidikan anak. Kader Posyandu bidang pendidikan bisa memfasilitasi dan berkoordinasi dengan perbekel setempat,” ujar Ny. Putri Koster.
Khusus terkait akses pendidikan tinggi, Ny. Putri Koster turut menginformasikan keberadaan Program 1 Keluarga 1 Sarjana dari Pemerintah Provinsi Bali yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
“Kalau memang memenuhi syarat, bisa diarahkan ke program ini,” imbuhnya.
Menurut Ny. Putri Koster, kepekaan yang sama diperlukan dalam melihat berbagai persoalan lain di lingkungan masyarakat. Jika ditemukan persoalan ketenteraman dan ketertiban, misalnya kasus pencurian, kader dapat mencatat serta membantu meneruskan informasi melalui jalur koordinasi yang tepat kepada pihak terkait sesuai kewenangannya.
Dengan pola tersebut, kader Posyandu diharapkan dapat menjadi penghubung antara persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat dengan pelayanan pemerintah yang dibutuhkan. Kader tidak mengambil alih tugas instansi teknis, melainkan membantu memastikan persoalan masyarakat terdata dan tersampaikan melalui mekanisme yang tepat.
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan aksi sosial “Membina dan Berbagi” di Kabupaten Bangli. Ia menyebut saat ini terdapat 370 Posyandu yang tersebar di 68 desa dan empat kelurahan di Kabupaten Bangli.
Menurutnya, sosialisasi mengenai transformasi Posyandu perlu terus diintensifkan. Pasalnya, Posyandu selama ini lebih dikenal masyarakat sebagai layanan di bidang kesehatan, sementara cakupannya kini telah berkembang menjadi enam bidang SPM.
Ny. Sariasih Sedana Arta bersama jajaran TP Posyandu Kabupaten Bangli menyatakan siap mendukung penguatan pemahaman kader agar transformasi tersebut dapat berjalan optimal hingga ke tingkat masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menekankan pentingnya membangun pemahaman kader hingga tingkat banjar. Menurutnya, cakupan enam SPM akan terasa rumit apabila kader belum memahami secara jelas posisi, fungsi, serta alur koordinasi yang harus dilakukan.
Ia menjelaskan, transformasi Posyandu pada prinsipnya bertujuan mendekatkan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, kader diharapkan mampu mengenali serta mendata kebutuhan dan persoalan masyarakat untuk kemudian diteruskan melalui jalur yang tepat.
“Sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Mari jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang responsif dan berbasis data,” ujar Anom Agustina.
Ia sekaligus mengingatkan bahwa kader Posyandu bukan eksekutor seluruh layanan dalam enam SPM. Kader memiliki peran penting dalam mencatat dan mendata persoalan yang ditemukan di masyarakat, kemudian menyampaikannya kepada kelian banjar untuk diteruskan kepada perbekel hingga jenjang pemerintahan berikutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Melalui aksi sosial “Membina dan Berbagi”, TP Posyandu Provinsi Bali tidak hanya memberikan apresiasi kepada para kader, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai posisi strategis Posyandu sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan pelayanan dasar pemerintah.
Dengan kader yang semakin peka, responsif, memahami kondisi masyarakat, serta mengetahui alur koordinasi yang tepat, transformasi Posyandu melalui enam bidang SPM diharapkan dapat semakin nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga tingkat desa dan banjar.(gpl-NSKLB)
