DENPASAR – Mengawali langkah kerja di tahun 2026 dengan semangat profesionalisme dan integritas, Pemerintah Provinsi Bali melalui Inspektorat Daerah menyelenggarakan Entry Meeting Pembinaan Bulan Januari Tahun 2026 pada Kamis, 8 Januari 2026. Kegiatan yang dilangsungkan secara daring dari Ruang Rapat Sabha Adhyasta Pratama ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan ritme kerja birokrasi dalam mengawal visi besar pembangunan daerah yang telah dicanangkan.
Pertemuan strategis ini melibatkan instansi-instansi kunci yang menjadi pilar pelayanan publik di Bali, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA). Pelibatan lintas instansi ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan intern berjalan beriringan dengan pelaksanaan program kerja di lapangan, sehingga setiap kebijakan yang diambil tetap berada pada koridor hukum dan azas kemanfaatan bagi rakyat.
Langkah pembinaan ini merupakan implementasi nyata dari visi Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menekankan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui pembinaan yang intensif terhadap OPD terkait, pemerintah berupaya berbagai kebijakan atau program strategis pembangunan Bali Era Baru dapat terlaksana secara optimal. Hal ini mencakup penguatan kedudukan Desa Adat, peningkatan kualitas layanan kesehatan, hingga pengelolaan sistem transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi.
Dengan memperkuat sistem birokrasi sejak awal tahun, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk memitigasi risiko administratif dan operasional secara dini. Semangat pembinaan ini didasari oleh ketulusan untuk mengabdi sepenuhnya bagi Krama Bali, di mana pembangunan fisik yang masif harus didukung oleh manajemen keuangan dan perencanaan yang sehat. Melalui sinergi antar instansi yang solid, Bali optimis dapat mempertahankan capaian pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah.
Kegiatan ini sekaligus menjadi penegas bahwa dalam naungan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, setiap gerak birokrasi diarahkan untuk menjaga keharmonisan alam, budaya, dan manusia Bali. Dengan tata kelola yang semakin tangkas dan berintegritas, pemerintah siap menyambut tahun 2026 sebagai tahun penuh lompatan prestasi bagi Bali yang maju, berdaya saing, dan tetap ajeg dalam keluhuran budayanya.
