DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali kembali menggelar Rapat Paripurna ke-24 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Selasa (20/1/2026). Rapat ini merupakan agenda lanjutan dari penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, SH, rapat paripurna kali ini berfokus pada agenda tunggal, yakni penyampaian Jawaban Gubernur Bali terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Dalam jawaban yang disampaikan, Gubernur Bali memberikan penjelasan mendalam atas sejumlah catatan, pertanyaan, dan masukan yang sebelumnya diajukan oleh empat fraksi DPRD Bali. Penjelasan tersebut mencakup urgensi penambahan modal untuk memperkuat rasio kecukupan modal bank, serta komitmen dalam memastikan Bank BPD Bali tetap menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pendukung utama UMKM di Pulau Dewata.
Hadir dalam persidangan ini jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, Staf Ahli Gubernur Bali, serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Turut hadir pula Kelompok/Tim Ahli DPRD Provinsi Bali yang terus mengawal aspek teknis dan legalitas dari pembentukan regulasi daerah ini.
Proses tanya jawab dan penyampaian jawaban ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam mekanisme pembentukan Perda. Dengan diterimanya jawaban Gubernur, proses pembahasan Raperda Penambahan Penyertaan Modal Bank BPD Bali akan memasuki tahapan selanjutnya, yakni pembahasan di tingkat komisi atau gabungan komisi sebelum akhirnya diputuskan menjadi Peraturan Daerah.
Kegiatan berlangsung tertib dan menunjukkan sinergitas yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada stabilitas keuangan dan pembangunan daerah Bali.
(AdminNSKLB)
