Psikotes diikuti 40 pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Bali untuk memperkuat penilaian kepemimpinan, profesionalisme, dan kinerja ASN.
DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pelaksanaan psikotes bagi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bertujuan memperoleh gambaran karakteristik personal yang lebih utuh dan komprehensif. Langkah ini dilakukan untuk mendukung penilaian kompetensi dan kepemimpinan pejabat, bukan untuk mencari kesalahan maupun menjadi dasar pencopotan jabatan secara langsung.
Hal tersebut disampaikan Koster saat memberikan arahan dalam kegiatan psikotes yang berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai IV, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar.
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, pemetaan profil psikologis diperlukan agar pemerintah memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakter dan potensi masing-masing pejabat.
“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat eselon II,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, penilaian melalui mekanisme manajemen talenta selama ini dinilai belum sepenuhnya memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dalam proses pengisian jabatan, penilaian promosi kerap mengacu pada portofolio, sementara Koster mengaku belum pernah bertemu langsung dengan sejumlah pejabat yang menduduki jabatan eselon II, III, dan IV.
Karena itu, psikotes diharapkan dapat melengkapi proses penilaian dengan memberikan perspektif yang lebih personal, sehingga penempatan pejabat dapat mempertimbangkan kompetensi profesional sekaligus kemampuan kepemimpinan.
“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.
Koster menekankan, pejabat eselon II memiliki peran strategis sebagai pimpinan perangkat daerah sekaligus penggerak pelaksanaan program pemerintah. Kualitas kepemimpinan mereka sangat menentukan keberhasilan penerjemahan kebijakan Gubernur ke dalam program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.
Ia juga menyoroti pengaruh karakter personal terhadap perilaku, kinerja, dan lingkungan kerja. Menurutnya, karakter yang berkembang secara positif maupun negatif dapat memengaruhi pola kerja serta ekosistem organisasi, sehingga pemahaman terhadap profil psikologis menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur.
Terkait hasil pemeriksaan, Koster memastikan bahwa data psikotes bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak serta-merta menjadi dasar pencopotan pejabat dari jabatannya.
“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini eselon II,” jelasnya.
Di samping pelaksanaan psikotes, Gubernur meminta seluruh pejabat meningkatkan disiplin dan kualitas kerja dengan menjalankan program sesuai matriks yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ia mengingatkan bahwa ASN tidak cukup hanya bekerja secara sistematis, tetapi juga harus mampu memahami target kinerja, merespons kebutuhan secara cepat, dan mengambil langkah yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan.
“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuh Koster.
Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali. Psikotes berlangsung pukul 09.00 hingga 12.00 WITA dan diikuti 40 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Melalui pemetaan profil psikologis tersebut, Pemprov Bali diharapkan dapat memperkuat pengembangan kompetensi, kesejahteraan kerja, dan efektivitas kepemimpinan ASN guna mendukung pelaksanaan program pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (gpl-NSKLB)
