Denpasar, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menyatakan dukungan terhadap pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas serta Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pandangan umum Fraksi tersebut dibacakan oleh Putu Diah Pradnya Maharani dalam Rapat Paripurna ke-33 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Provinsi Bali yang berlangsung di Denpasar, pada Selasa (14 April 2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa setiap pembentukan kebijakan daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, pelindungan kebudayaan, serta keberlanjutan pembangunan Bali. Kebijakan yang dirumuskan juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pariwisata dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa Bali saat ini berada dalam fase transisi dari pariwisata massal (mass tourism) menuju pariwisata berkualitas (quality tourism). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif, terukur, dan berbasis pada kearifan lokal Bali, termasuk prinsip Tri Hita Karana.
Raperda tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas dinilai strategis sebagai instrumen untuk memperkuat sistem pengelolaan pariwisata yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek perizinan, tetapi juga mencakup pengawasan, pembinaan, penertiban, serta penegakan hukum secara terintegrasi.
Selain itu, regulasi ini diharapkan mampu mengantisipasi berbagai dampak negatif dari pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali, seperti tekanan terhadap tata ruang, kemacetan, persoalan sampah, penurunan kualitas lingkungan, serta degradasi nilai budaya.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang (RTRW dan RDTR).
Perizinan usaha pariwisata harus berbasis zonasi dan daya dukung lingkungan guna mencegah terjadinya overdevelopment di kawasan tertentu.
Lebih lanjut, Fraksi juga menegaskan bahwa pembangunan pariwisata Bali merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, investor, masyarakat adat, asosiasi, dan lembaga pendidikan.
Penguatan perlindungan wisatawan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia di sektor pariwisata juga menjadi perhatian penting dalam Raperda ini.
Terkait Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, Fraksi menegaskan bahwa setiap penyesuaian tarif dan jenis layanan harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penataan retribusi daerah harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas layanan, bukan semata-mata sebagai sumber pendapatan daerah.
Optimalisasi PAD dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, rasionalitas tarif, dan akuntabilitas.
Secara keseluruhan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menilai bahwa kedua Raperda tersebut telah berada pada arah yang tepat dalam memperkuat tata kelola pariwisata berbasis budaya serta meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Fraksi menegaskan bahwa pembangunan Bali harus tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal, serta memastikan bahwa pariwisata menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat.
“Bali harus tetap maju tanpa kehilangan jati dirinya. Pariwisata harus menjadi jalan kesejahteraan rakyat, dan kebijakan daerah harus memastikan keadilan, keberlanjutan, serta pelindungan budaya,” demikian ditegaskan dalam pandangan umum Fraksi.
