Denpasar, NangunSatKerthiLokaBali.com – Pemerintah Provinsi Bali beserta 9 Kabupaten/Kota di Bali menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan dari tahun 2015-2019. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 dengan tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”, dimana acara tersebut dilakukan secara daring/virtual, pada Selasa (22/9).
Atas komitmen dan keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan senantiasa berpedoman pada prinsip tata Kelola keuangan yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel atas LKPD tahun 2019 selain meraih opini WYTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali. Kini atas prestasi tersebut giliran Pemerintah Pusat memberikan apresiasi melalui Kementerian Keuangan RI. Penyerahan apresiasi dan penghargaan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Ardhana Sukawati melalui daring bertempat di runag kerja Wagub Bali.
Penghargaan serupa juga diterima oleh 26 Kementerian Negara/Lembaga, 24 Provinsi, 47 Kota dan 189 Kabupaten. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan bahwa, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kementerian dan Lembaga setingkat serta pemerintah daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik, khususnya yang mampu meraih opini WTP dari BPK. Untuk itu, Sri mUloyani berharap dengan penghargaan ini kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah tidak berpuas diri, melainkan terus meningkatkan akuntabilitas terkait informasi maupun data keuangan daerah, sehingga setiap ada pemeriksaan dari BPK dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan menyelesaikan rekomendasi dari BPK secara cepat dan tepat.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa dimasa pandemi covid ini, dimana masih terdapat Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang menjalankan Work From Home (WFH) namun tetap secara administrasi pelaporan keuangan tidak bisa dinegosiasikan artinya harus dikerjakan dengan tuntas. “saya juga berharap bagi yang belum mendapatkan penghargaan, semoga hal ini bisa memantik agar segara melakukan perbaikan dalam pelaporan keuangannya, sehingga tidak ada lagi daerah ataupun kementerian yang tudak meraih WTP dari BPK”, pungkasnya.
Dalam rakernas yang akan diselenggarakan dari tanggal 22-24 September melalui daring, juga akan diisi dengan talkshow dengan menghadirkan beberapa narasumber yang ahli dalam bidangnya diantaranya Kepala Bidang Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI Febrio Nathan Kacaribu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Salamat Simanullang, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Andin Hadiyanto serta beberapa narasumber lainnya. (agp/gs)
