Antrean Panjang Terurai, Aktivitas Bali Kembali Pulih. Ketahanan Energi Pulau Dewata Harus Menjadi Perhatian Strategis Nasional.
DENPASAR, 19 Oktober 2026 — Krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bali pada pekan 12–18 Oktober 2026 menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah pusat dan daerah. Antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU se-Bali, bahkan hingga berjam-jam, sempat mengganggu mobilitas masyarakat, transportasi, aktivitas ekonomi, hingga pariwisata.
Agung Gempa, Praktisi Digital, Pemerhati Kebijakan Publik, dan Ketua Umum Puri Andul, menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum memperkuat ketahanan dan kemandirian energi Bali sebagai pusat pariwisata Indonesia sekaligus destinasi dunia.
Menurutnya, Bali memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS, sepanjang 2025 tercatat sekitar 6,95 juta kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali. Sementara itu, berdasarkan perhitungan yang disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, kontribusi devisa pariwisata Bali diperkirakan mencapai Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional.
Kontribusi tersebut belum termasuk potensi besar sektor perhotelan, transportasi, perdagangan, UMKM, ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, kelautan, serta kekayaan budaya dan sumber daya alam Bali.
Dengan kontribusi sebesar itu, ketahanan energi Bali tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan daerah, melainkan bagian penting dari ketahanan ekonomi, pariwisata, dan kepentingan strategis nasional.
Langkah Strategis Gubernur Koster, Antrean BBM Terurai
Sejak 12 Oktober 2026, Gubernur Bali Wayan Koster mengintensifkan koordinasi bersama Pertamina dan Hiswana Migas, dilanjutkan pertemuan dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk memastikan ketersediaan stok serta mempercepat distribusi BBM ke seluruh Bali.
Berbagai kebijakan strategis kemudian ditempuh, mulai dari WFH dan sekolah daring pada 15–17 Oktober, optimalisasi operasional depo dan sejumlah SPBU hingga 24 jam, penambahan armada tangki, pengawalan distribusi bersama TNI-Polri, hingga penerapan sementara sistem ganjil-genap pembelian Pertalite pada 17–19 Oktober 2026.
Gubernur Koster juga berulang kali turun langsung memantau depo dan SPBU, dari pagi hingga malam bahkan dini hari, untuk memastikan percepatan distribusi, mengevaluasi hambatan pelayanan, serta mendengarkan keluhan masyarakat. Uji coba pelayanan BBM secara manual bersama Pertamina turut dilakukan untuk membantu mengurai antrean.
Bersamaan dengan itu, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan Pertamina terus memperkuat pasokan, termasuk tambahan 20 juta liter Pertalite yang tiba pada 16 Oktober. Penyaluran BBM ke SPBU juga ditingkatkan untuk mengejar kebutuhan masyarakat yang sempat tertunda.
Hasilnya mulai terlihat nyata pada Minggu, 18 Oktober 2026. Agung Gempa bersama tim melakukan pemantauan langsung dengan menyisir jalur Denpasar, Badung, Tabanan, hingga ujung barat Pulau Bali di Kabupaten Jembrana.
Dari sejumlah SPBU yang dipantau, antrean panjang yang sebelumnya mengular terlihat telah berkurang signifikan. Arus lalu lintas kembali lancar dan aktivitas masyarakat mulai normal. Hasil pengamatan tersebut sejalan dengan laporan Pertamina mengenai penurunan antrean di hampir seluruh SPBU Bali.
Perkembangan positif ini menunjukkan hasil penanganan bersama Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah pusat, Pertamina, TNI-Polri, serta masyarakat. Penguatan pasokan terus dilakukan untuk memastikan pemulihan pelayanan BBM berlangsung stabil dan merata.
Bali Harus Mampu Mandiri Energi
Agung Gempa menegaskan, pemulihan antrean BBM tidak boleh membuat semua pihak melupakan persoalan mendasar mengenai ketergantungan Bali terhadap sistem pasokan energi dari luar daerah.
Sebagai pusat pariwisata internasional dan salah satu penyumbang penting devisa nasional, Bali membutuhkan jaminan ketahanan energi yang kuat, andal, dan berkelanjutan.
Kemandirian energi bukan berarti Bali harus terlepas dari sistem energi nasional, melainkan mampu memperkuat cadangan dan infrastruktur distribusi, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta mengoptimalkan potensi energi lokal.
Bali juga perlu mempercepat pengembangan energi bersih dan terbarukan, pemanfaatan tenaga surya, elektrifikasi transportasi, serta sistem pemantauan energi berbasis digital yang terintegrasi.
Terlebih, Bali telah memiliki landasan kebijakan melalui Pergub Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2020–2050. Implementasi kebijakan tersebut perlu terus diperkuat melalui dukungan pemerintah pusat, investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis.
Menurut Agung Gempa, krisis BBM pada pertengahan Oktober 2026 harus menjadi momentum evaluasi bersama, bukan sekadar polemik politik atau perdebatan di media sosial. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinergi agar gangguan serupa tidak kembali menghambat kehidupan masyarakat dan aktivitas pariwisata Bali.
“Masyarakat Bali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang sejak pagi, siang, hingga malam terus turun langsung mengawal percepatan pemulihan distribusi BBM. Astungkara, kerja keras dan sinergi seluruh pihak telah membuahkan hasil. Hingga 18 Oktober, antrean panjang telah terurai secara signifikan dan aktivitas masyarakat kembali normal di berbagai wilayah Bali.
Suksma Pak Gubernur. Selamat melanjutkan perjuangan ke pemerintah pusat untuk mempercepat terwujudnya Bali Mandiri Energi. Krisis ini harus menjadi momentum memperkuat ketahanan energi Bali, demi kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan pariwisata, dan kontribusi Bali bagi Indonesia,” pungkas Agung Gempa. (NSKLB)
