#77 – Mengurai Kemacetan Bali: Strategi Gubernur Koster Menyiapkan Underpass dan Jaringan Jalan Strategis

Dari persiapan Underpass Jimbaran dan Tohpati hingga pembenahan konektivitas Badung–Denpasar, menempatkan kelancaran mobilitas sebagai bagian dari kualitas hidup masyarakat.

Oleh: Agung Gempa
Praktisi IT Digital, Entrepreneur, dan Pemerhati Kebijakan Publik

Kemacetan telah menjadi salah satu tantangan nyata pembangunan Bali, terutama di kawasan dengan aktivitas wisata, perdagangan, pendidikan, dan perkantoran yang padat. Perjalanan yang seharusnya singkat dapat memerlukan waktu lebih panjang ketika volume kendaraan melebihi kapasitas simpang dan ruas jalan. Dampaknya dirasakan bukan hanya wisatawan, tetapi juga pekerja, pelajar, pengusaha kecil, petugas layanan publik, serta keluarga yang beraktivitas setiap hari.

Jalan dan persimpangan yang macet meningkatkan ketidakpastian waktu perjalanan, biaya operasional kendaraan, penggunaan energi, serta paparan polusi di kawasan permukiman. Karena itu, mengurai kemacetan bukan hanya urusan membangun beton dan aspal, melainkan bagian dari peningkatan produktivitas ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.

Dalam kerangka Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menempatkan penguatan infrastruktur dan konektivitas sebagai agenda strategis pembangunan. Pada periode kedua, perhatian terhadap persoalan kemacetan semakin terkait dengan rencana pembangunan jalan baru, underpass, serta pembenahan sistem transportasi yang membutuhkan koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat.

Mengapa Kemacetan Perlu Ditangani Secara Terpadu

Kemacetan dapat terjadi karena beragam faktor: pertumbuhan kendaraan pribadi, terbatasnya angkutan umum yang sesuai kebutuhan, pertemuan arus kendaraan pada simpang besar, penyempitan ruas, parkir tidak tertib, dan distribusi kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi. Perbaikan satu simpang belum tentu mengatasi persoalan pada koridor yang lebih luas.

Ketika kapasitas jalan ditambah tanpa memperkuat pilihan transportasi publik, manfaat kelancaran dapat berkurang seiring pertumbuhan lalu lintas. Karena itu, pembangunan fisik sebaiknya menjadi bagian dari pendekatan yang mencakup manajemen perjalanan, penataan parkir, angkutan umum, keselamatan pejalan kaki, dan pengawasan tata ruang.

Kebutuhan wilayah Badung selatan berbeda dari kebutuhan Bali utara atau kawasan penyangga Denpasar. Perencanaan yang tepat harus menggunakan data volume kendaraan, asal dan tujuan perjalanan, waktu tempuh, serta potensi perpindahan arus setelah suatu proyek dibangun.

Underpass Jimbaran dan Agenda Infrastruktur 2026–2027

Pada 6 Mei 2026 saat membuka Musyawarah Provinsi XII INKINDO Bali di Sanur, Gubernur Koster menyampaikan bahwa pembangunan jalan nasional berupa underpass atau overpass Jimbaran menjadi salah satu prioritas pada rentang 2026–2027. Pada kesempatan itu, pemerintah juga menyoroti pekerjaan lanjutan Shortcut Singaraja–Mengwitani dan proyek infrastruktur lain.

Pemerintah Provinsi Bali sebelumnya melakukan koordinasi mengenai persyaratan teknis proyek strategis, antara lain pembebasan lahan, dokumen studi kelayakan, desain teknik rinci atau DED, serta dokumen lingkungan. Tahapan tersebut menentukan apakah sebuah proyek dapat dilaksanakan sesuai rencana dan standar yang berlaku.

Perlu dibedakan secara jelas antara usulan, persetujuan prinsip, pekerjaan persiapan, kontrak konstruksi, dan jalan yang telah dibuka untuk umum. Penyebutan Underpass Jimbaran sebagai prioritas pembangunan tidak boleh ditafsirkan bahwa seluruh konstruksinya telah selesai atau kemacetan sudah teratasi.

Rencana Underpass Tohpati dan Ruas Penghubung Lainnya

Dalam peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-68 pada 2026, Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan sejumlah infrastruktur strategis untuk periode 2026–2029, termasuk Underpass Jimbaran, Underpass Tohpati, Jalan Baru Gatot Subroto Barat–Canggu, serta konektivitas Sunset Road–Mahendradatta. Agenda tersebut juga berjalan berdampingan dengan rencana penguatan jaringan Jalan Lingkar Bali.

Simpang Tohpati berada pada kawasan yang berkaitan dengan pergerakan kendaraan antara pusat perkotaan dan koridor menuju wilayah timur. Kebutuhan penanganannya memerlukan analisis arus lalu lintas, dampak selama konstruksi, integrasi angkutan umum, serta keselamatan pengguna jalan.

Sementara itu, koridor Badung dan Denpasar menghadapi tekanan perjalanan masyarakat dan wisatawan yang tidak selalu mengikuti jam kerja biasa. Pengembangan jaringan jalan perlu memperhitungkan dampak terhadap lingkungan permukiman, akses usaha kecil di tepi jalan, dan kebutuhan pejalan kaki.

Sinergi Pusat–Daerah dan Pembiayaan Pembangunan

Pembangunan simpul transportasi yang memiliki status jalan nasional tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya melalui keputusan pemerintah provinsi. Diperlukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi lainnya, termasuk terkait desain, lahan, keselamatan, anggaran, dan jadwal pekerjaan.

Pada 2025 dan 2026, Gubernur Koster melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat tindak lanjut usulan infrastruktur Bali. Sebagian agenda juga dibahas dalam kerja sama fiskal pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota sebagai bagian dari proyek strategis lintas wilayah.

Pembagian peran dan sumber pembiayaan harus transparan. Masyarakat perlu mengetahui apakah suatu proyek dibiayai APBN, APBD, Bantuan Keuangan Khusus, atau kerja sama lain. Ketepatan informasi tersebut menjadi dasar pengawasan terhadap kualitas dan keberlanjutan pembangunan.

Mengukur Manfaat Sebelum dan Sesudah Proyek

Pembangunan underpass atau jalan baru perlu dinilai berdasarkan kondisi sebelum pekerjaan dan setelah fasilitas beroperasi. Indikatornya meliputi waktu tempuh pada jam sibuk, panjang antrean di simpang, kecepatan rata-rata, angka kecelakaan, keterjangkauan angkutan umum, serta dampak terhadap kegiatan usaha di sekitarnya.

Jika setelah pembangunan waktu tempuh berkurang pada satu ruas tetapi kemacetan berpindah ke simpang berikutnya, hasil tersebut perlu dibaca sebagai manfaat terbatas yang memerlukan penanganan lanjutan. Evaluasi jaringan harus memperhitungkan kawasan yang lebih luas daripada lokasi proyek.

Selama masa konstruksi, pengaturan jalur alternatif, pemberitahuan kepada warga, keselamatan pekerja dan pengguna jalan, serta perlindungan akses ekonomi masyarakat menjadi kewajiban penting. Manfaat jangka panjang tidak boleh membuat dampak sementara diabaikan.

Transportasi Publik dan Mobilitas Rendah Emisi

Pembangunan infrastruktur jalan akan lebih berkelanjutan apabila diiringi layanan transportasi publik yang nyaman, aman, dapat diandalkan, dan memiliki keterhubungan antarrute. Inisiatif bus listrik Trans Sarbagita merupakan bagian dari perkembangan pilihan mobilitas yang perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan pengguna.

Kebijakan parkir, penyediaan akses halte, serta kemudahan perpindahan perjalanan turut menentukan apakah masyarakat memilih angkutan umum. Infrastruktur pejalan kaki dan keselamatan pengendara sepeda juga membutuhkan perhatian berdasarkan karakter masing-masing koridor.

Dengan demikian, strategi mengurai kemacetan sebaiknya memadukan pembangunan simpang dan ruas prioritas dengan pengelolaan permintaan perjalanan. Tujuannya bukan semata-mata memperlancar kendaraan, tetapi meningkatkan mobilitas seluruh masyarakat.

Manfaat bagi Krama Bali dan Generasi Mendatang

Bagi pekerja dan pelajar, waktu perjalanan yang lebih dapat diprediksi berarti kesempatan menjalankan kegiatan sehari-hari secara lebih tertib. Bagi UMKM dan distribusi barang, kelancaran mobilitas dapat mengurangi ketidakpastian pengiriman. Bagi sektor pariwisata, konektivitas yang lebih baik meningkatkan kualitas pengalaman berkunjung.

Manfaat tersebut merupakan potensi yang harus diuji setelah proyek dioperasikan. Gubernur Koster dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan infrastruktur dibangun berdasarkan kajian yang baik, memenuhi persyaratan lingkungan, serta memiliki rencana pemeliharaan yang jelas.

Dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, investasi infrastruktur yang berkualitas diharapkan menjadi warisan pelayanan bagi generasi berikutnya. Bali yang maju perlu memberi pilihan perjalanan lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan kepada masyarakat, bukan hanya menambah panjang jalan.

Mengurai kemacetan Bali merupakan pekerjaan lintas sektor yang membutuhkan konsistensi lebih dari satu periode anggaran. Keberhasilannya akan terlihat ketika masyarakat merasakan waktu perjalanan yang lebih baik, keselamatan meningkat, dan kesempatan ekonomi tumbuh secara lebih merata.

(NSKLB)