#78 – Produk Lokal Bali sebagai Kekuatan Ekonomi: Gubernur Koster Perkuat Peran Perumda dan Pasar bagi Petani, Nelayan, serta UMKM

Dari Pergub 99 Tahun 2018 menuju penguatan tata niaga pada periode kedua, menghubungkan produsen lokal dengan pasar pariwisata, perdagangan, dan kebutuhan masyarakat.

Oleh: Agung Gempa
Praktisi IT Digital, Entrepreneur, dan Pemerhati Kebijakan Publik

Bali memiliki kekayaan produk lokal yang tumbuh dari pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri rumah tangga, serta kerajinan budaya. Produk tersebut menjadi penopang penghidupan masyarakat desa dan pesisir, namun tidak selalu memiliki jalur pemasaran, kapasitas distribusi, dan posisi tawar yang seimbang dengan kebutuhan pasar modern.

Pertumbuhan pariwisata menghadirkan permintaan besar terhadap pangan dan berbagai kebutuhan usaha. Pertanyaannya adalah seberapa jauh permintaan tersebut dapat menjadi pasar yang berkelanjutan bagi petani, nelayan, perajin, koperasi, serta pelaku UMKM Bali. Tanpa penguatan rantai pasok, peningkatan wisatawan belum tentu menghasilkan peningkatan pendapatan produsen lokal.

Dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menempatkan pemanfaatan produk lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Kesinambungan kebijakan periode pertama menuju periode kedua perlu dinilai dari kemampuan menghubungkan aturan pemasaran, lembaga usaha daerah, dan transaksi yang benar-benar menguntungkan produsen.

Pergub 99 Tahun 2018 sebagai Fondasi Ekonomi Lokal

Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali menjadi salah satu landasan penting untuk memperkuat hubungan antara produksi lokal dan dunia usaha.

Peraturan tersebut mendorong kemitraan hotel, restoran, katering, dan toko swalayan dengan petani, subak, kelompok tani, asosiasi, pelaku UMKM, koperasi, maupun badan usaha terkait. Bentuk kerja samanya dapat berupa dukungan teknologi, sarana produksi, manajemen, penyediaan produk, dan pemasaran.

Di dalam regulasi juga terdapat ketentuan mengenai harga pembelian produk pertanian lokal paling sedikit 20 persen di atas biaya produksi dari petani atau kelompok yang memenuhi ketentuan, dengan pengaturan lebih lanjut melalui kesepakatan apabila belum dapat dipenuhi. Ketentuan demikian perlu dibaca lengkap sesuai pasal dan mekanisme pelaksanaannya, bukan dijadikan klaim bahwa seluruh transaksi di Bali otomatis memberi margin tersebut.

Dari Penguatan Regulasi ke Tata Niaga Periode Kedua

Pada 2026, Gubernur Koster kembali menekankan pentingnya kerja sama kabupaten/kota dan optimalisasi peran perusahaan umum daerah dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Arahnya adalah memperkuat kemampuan kawasan pariwisata di Badung, Denpasar, dan Gianyar menyerap hasil produksi dari kabupaten lainnya.

Langkah ini memperlihatkan hubungan kebijakan pada dua periode: aturan membuka arah kemitraan, sementara penguatan kelembagaan perdagangan ditujukan agar produsen mampu menjangkau pasar secara lebih konsisten. Namun, perintah optimalisasi Perumda belum dengan sendirinya membuktikan nilai pembelian ataupun peningkatan penghasilan petani dan nelayan.

Pengembangan sistem usaha perlu menyesuaikan aturan badan usaha milik daerah, kapasitas keuangan, kajian kelayakan, dan kebutuhan pembeli. Keterlibatan Perumda harus menghadirkan nilai tambah nyata, bukan sekadar menambah satu lapisan perantara dalam distribusi produk.

Perumda Kerta Bali Saguna dan Potensi Usaha Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 mengatur Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna dengan ruang lingkup usaha yang mencakup pengelolaan aset dan jasa, industri dan perdagangan, serta energi dan ketenagalistrikan. Dalam jenis usahanya terdapat pula kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Kerangka tersebut memberi dasar bagi pengembangan peran badan usaha daerah sesuai studi kelayakan dan mekanisme persetujuan yang berlaku. Namun, keberadaan jenis usaha dalam peraturan tidak otomatis berarti seluruh kegiatan tersebut sudah beroperasi dalam skala besar atau berhasil memberikan keuntungan.

Tata kelola BUMD perlu memerhatikan pengadaan, biaya operasional, manajemen risiko, sistem pembayaran, serta kemampuan bersaing secara sehat. Kinerja usaha perlu dilihat dari besarnya transaksi produk lokal, biaya distribusi, kelancaran pembayaran kepada produsen, dan keberlanjutan hasil usaha.

Tantangan Mutu Produk dan Kepastian Pasokan

Hotel, restoran, dan pasar modern membutuhkan konsistensi mutu, jumlah, jadwal pengiriman, kemasan, dan keamanan pangan. Petani kecil sering menghadapi kesulitan memenuhi seluruh kebutuhan pembeli secara sendiri-sendiri, terutama ketika musim panen berubah atau biaya logistik meningkat.

Melalui koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, serta agregator yang dikelola profesional, hasil produksi dapat dikumpulkan, dipilah, diproses, dan dikirim sesuai permintaan pasar. Namun, sistem tersebut harus menjaga transparansi harga dan memastikan produsen menerima pembayaran tepat waktu.

Penguatan standar mutu tidak boleh membebani produsen tanpa dukungan. Pembinaan budidaya, penanganan pascapanen, fasilitas penyimpanan dingin untuk hasil perikanan, pengemasan, informasi harga, dan pelatihan manajemen menjadi bagian penting dari kebijakan yang terintegrasi.

Menempatkan Petani dan Nelayan sebagai Penerima Manfaat

Keberhasilan penyerapan produk lokal harus diukur tidak hanya dari omzet pembeli atau distributor, tetapi juga dari perubahan pendapatan bersih petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Harga jual yang lebih baik belum tentu meningkatkan kesejahteraan apabila biaya produksi, transportasi, dan kerugian pascapanen naik lebih cepat.

Data yang dapat dikembangkan meliputi jumlah kelompok produsen bermitra, nilai pembelian yang terealisasi, harga diterima produsen, frekuensi pasokan, waktu pembayaran, serta persentase produk yang ditolak karena mutu. Dengan demikian, pemerintah dapat memahami apakah hambatan terdapat pada produksi, distribusi, pembiayaan, atau akses pasar.

Perlindungan lahan produktif dan penguatan subak yang menjadi bagian kebijakan Gubernur Koster juga berhubungan dengan pemasaran. Pertanian akan lebih mudah dipertahankan apabila pelakunya mempunyai prospek penghasilan yang wajar dan kesempatan usaha bagi generasi penerus.

Peluang Produk Bali dalam Ekonomi Kreatif dan Digital

Produk pertanian dan perikanan tidak selalu harus dijual sebagai bahan mentah. Pengolahan yang memenuhi standar dapat meningkatkan nilai tambah melalui pangan olahan, produk kemasan, usaha kuliner, dan berbagai kegiatan industri kecil. Kreativitas perajin serta pengembangan merek juga memberi kesempatan memperluas pasar domestik dan internasional.

Teknologi digital dapat membantu pencatatan panen, pemesanan, penelusuran pengiriman, pengelolaan stok, promosi, dan pembayaran. Namun, transformasi digital tidak boleh sekadar mengganti sistem manual menjadi aplikasi tanpa memperbaiki transparansi transaksi dan hubungan antara pembeli serta produsen.

Keterlibatan perempuan, generasi muda, koperasi, lembaga pendidikan, dan UMKM dapat memperkaya inovasi produk lokal. Pasar pariwisata sebaiknya dipandang sebagai salah satu saluran penjualan, bukan satu-satunya tumpuan ekonomi masyarakat.

Hubungan dengan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan

Rantai pasok lokal yang lebih efisien berpotensi membantu distribusi pangan antarwilayah. Ketika pasokan dan informasi harga diperbaiki, pembeli dapat merencanakan kebutuhan, sementara produsen memperoleh kepastian permintaan yang lebih baik.

Namun, kebijakan untuk mendukung harga yang layak bagi petani harus tetap mempertimbangkan keterjangkauan pangan bagi konsumen. Kedua kepentingan tersebut perlu dikelola melalui penguatan produktivitas, pengurangan kehilangan hasil, efisiensi distribusi, dan keterbukaan informasi.

Program pangan murah maupun intervensi distribusi hanya memberikan manfaat berkelanjutan apabila berjalan bersama langkah menjaga produksi lokal. Menekan harga sementara tanpa menjaga kelangsungan usaha tani dapat memunculkan masalah pada musim berikutnya.

Manfaat bagi Krama Bali Saat Ini dan Masa Depan

Bagi keluarga petani, nelayan, dan perajin, meningkatnya kepastian pasar berpotensi memperbaiki perencanaan usaha. Bagi pelaku usaha pengolahan dan distribusi, permintaan produk lokal dapat menumbuhkan pekerjaan. Bagi sektor pariwisata, pasokan yang berkualitas membantu membangun keterhubungan ekonomi yang lebih luas dengan masyarakat Bali.

Kesinambungan kebijakan Gubernur Koster dari Pergub Nomor 99 Tahun 2018 menuju penguatan tata niaga pada periode kedua merupakan kerangka untuk mengevaluasi manfaat pembangunan secara konkret. Hasilnya harus dibuktikan melalui transaksi, tingkat penyerapan, serta kesejahteraan produsen, bukan hanya melalui besarnya komitmen.

Dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, ekonomi lokal yang mandiri merupakan salah satu landasan agar generasi mendatang tidak semata-mata bergantung pada perkembangan satu sektor. Produsen lokal memerlukan kesempatan mengembangkan keterampilan, memperbaiki mutu, dan memperluas jaringan pasar secara adil.

Produk lokal Bali akan menjadi kekuatan ekonomi apabila hubungan antara petani, nelayan, UMKM, koperasi, Perumda, industri pariwisata, dan konsumen dibangun dengan tata kelola yang sehat. Kebijakan yang tepat bukan hanya membuat produk Bali dikenal, melainkan memastikan nilai ekonominya kembali menjadi kesejahteraan nyata bagi krama Bali.

(NSKLB)