#76 – Bali Mandiri Energi 2030: Strategi Gubernur Koster Membangun PLTS 1.000 MWp dan Ketahanan Energi Bersih
Menelusuri kesinambungan kebijakan energi bersih sejak 2019, kerja sama pemerintah pusat dan PLN pada 2026, serta tantangan mewujudkan pasokan listrik Bali yang lebih tangguh.
Oleh: Agung Gempa
Praktisi IT Digital, Entrepreneur, dan Pemerhati Kebijakan Publik
Listrik merupakan salah satu fondasi kehidupan modern Bali. Rumah tangga membutuhkan pasokan yang aman untuk aktivitas sehari-hari, sekolah dan rumah sakit memerlukan keandalan pelayanan, sedangkan sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, serta industri bergantung pada ketersediaan energi yang cukup. Ketika kebutuhan meningkat, tantangan utama bukan hanya menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menjaga keandalan pasokan dan keberlanjutan lingkungan.
Kemandirian energi menjadi agenda strategis karena ketergantungan yang besar pada pasokan dari luar wilayah dapat menambah risiko ketika terjadi gangguan sistem. Pada saat yang sama, penggunaan energi yang lebih bersih merupakan bagian dari upaya mengurangi pencemaran dan menyiapkan masa depan ekonomi rendah emisi.
Dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster mulai membangun arah kebijakan energi bersih pada periode pertama kepemimpinannya. Pada periode kedua, agenda tersebut memperoleh momentum baru melalui program nasional pembangkit listrik tenaga surya dan kerja sama dengan PT PLN (Persero).
Fondasi Kebijakan Bali Energi Bersih Sejak 2019
Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong sistem energi yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa gagasan kemandirian energi telah menjadi bagian dari arah pembangunan sebelum berkembangnya proyek PLTS berskala besar pada 2026.
Pengembangan energi bersih juga selaras dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. Melalui pendekatan jangka panjang, kebutuhan energi dipandang sebagai bagian dari perlindungan lingkungan, pelayanan publik, dan ketahanan perekonomian.
Pada periode pertama, pelaksanaan agenda energi menghadapi hambatan, termasuk disrupsi ekonomi selama pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa penerbitan regulasi penting untuk memberi arah, tetapi keberhasilan tetap memerlukan investasi, kesiapan jaringan, teknologi, lahan yang sesuai, serta kerja sama lintas lembaga.
Momentum Nasional dan Kerja Sama PLN Tahun 2026
Pada 25 Agustus 2026 di kawasan Gilimanuk, Jembrana, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan dan meninjau pengembangan program PLTS nasional. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Koster bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menandatangani kesepakatan percepatan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan di Bali.
Pemerintah Provinsi Bali pada 28 Agustus 2026 menyampaikan alokasi program PLTS bagi Bali sebesar 1.000 megawatt-peak atau MWp sebagai bagian dari inisiatif nasional 100 gigawatt-peak. Kapasitas 1.000 MWp merupakan alokasi dan target pengembangan, bukan jumlah pembangkit yang telah seluruhnya beroperasi.
Program tersebut diarahkan pada pengembangan kawasan di Jembrana, Buleleng, dan Karangasem, dengan rencana penyediaan lahan kering atau lahan kurang produktif yang memenuhi ketentuan. Keputusan penggunaan lahan harus mempertimbangkan tata ruang, lingkungan, status kepemilikan, serta kepentingan masyarakat setempat.
Gilimanuk dan Tahapan Pembangunan PLTS
Keterangan Pemerintah Provinsi Bali pada Agustus 2026 menyebut pembangunan awal di Gilimanuk dimulai dengan kapasitas 1 MWp pada lahan sekitar satu hektare, sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan PLTS hingga sekitar 321 MWp. Tahapan berikutnya direncanakan berlangsung mulai September 2026 dengan sasaran penyelesaian sesuai jadwal proyek.
Informasi tersebut menjadi contoh penting tentang perbedaan antara groundbreaking, pembangunan awal, kapasitas yang direncanakan, dan kapasitas yang sudah tersambung ke sistem kelistrikan. Masing-masing memiliki makna yang berbeda dan tidak boleh disatukan sebagai angka realisasi.
Selain PLTS, pemerintah juga menyampaikan agenda pembangkit berbahan bakar gas berkapasitas 1.550 MW sebagai bagian dari rancangan kecukupan energi Bali. Pembangkit gas dan PLTS memiliki karakter energi berbeda; gas bukan sumber energi terbarukan, walaupun dalam konteks sistem kelistrikan dapat berperan dalam penyediaan daya yang dapat diatur.
Memahami 1.000 MWp secara Tepat
MWp adalah ukuran kapasitas puncak panel surya berdasarkan kondisi pengujian standar. Angka ini tidak berarti pembangkit selalu menghasilkan listrik sebesar kapasitas tersebut sepanjang hari. Produksi aktual dipengaruhi intensitas matahari, cuaca, temperatur, kondisi panel, sistem konversi listrik, dan kesiapan jaringan.
Karena produksi tenaga surya berubah mengikuti waktu dan cuaca, sistem kelistrikan membutuhkan perencanaan keseimbangan pasokan dan permintaan, kapasitas cadangan, pengaturan jaringan, serta solusi penyimpanan energi bila diperlukan. Keandalan pelayanan rumah tangga tidak dapat dinilai hanya dari kapasitas panel yang terpasang.
Evaluasi kemandirian energi perlu membedakan daya mampu sistem, produksi energi tahunan, persentase pemakaian energi terbarukan, kebutuhan impor listrik dari jaringan luar Bali, dan frekuensi gangguan. Dengan pendekatan demikian, masyarakat memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang perkembangan proyek.
Peluang Ekonomi Lokal dan Pekerjaan Terampil
Pembangunan PLTS berskala besar berpotensi membuka kebutuhan jasa konstruksi, instalasi listrik, transportasi, pengujian, perawatan perangkat, dan pengelolaan proyek. Lembaga pendidikan serta pelatihan vokasi di Bali dapat menyiapkan keterampilan yang sesuai agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pemasok dari luar daerah.
Bagi sektor pariwisata, pasokan energi lebih andal dan pemanfaatan energi bersih dapat mendukung pengelolaan destinasi yang lebih bertanggung jawab. Bagi UMKM, peluangnya berkaitan dengan jasa teknik, pemeliharaan, logistik, dan penyediaan kebutuhan proyek sesuai kemampuan serta standar mutu.
Namun, peluang tersebut harus dinilai dari kontrak, pekerjaan yang benar-benar terbentuk, dan manfaat ekonomi nyata. Tidak semua manfaat langsung muncul pada saat kesepakatan ditandatangani atau lokasi proyek mulai disiapkan.
Tantangan Lahan, Jaringan, dan Lingkungan
Penempatan pembangkit perlu menjaga lahan pangan produktif, kawasan bernilai ekologis, sumber air, serta hak masyarakat. Pengembangan energi bersih tidak boleh menciptakan masalah baru dalam penataan ruang dan perlindungan lingkungan.
Pelaksanaan proyek memerlukan kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, perizinan, pembiayaan, pengadaan yang kompetitif, serta strategi pemeliharaan sepanjang umur operasi. Penggunaan panel dan perangkat pendukung juga membawa tanggung jawab pengelolaan limbah elektronik pada akhir masa pakai.
Pemerintah dan PLN perlu menyampaikan perkembangan yang terukur, misalnya kapasitas terpasang dan beroperasi, energi yang dihasilkan, tahap pembangunan per lokasi, serta jumlah pekerjaan lokal yang muncul. Keterbukaan ini akan membantu masyarakat menilai perjalanan menuju target 2030.
Ketahanan Energi untuk Generasi Bali Mendatang
Kesinambungan kebijakan Gubernur Koster dari Pergub Bali Energi Bersih pada 2019 menuju percepatan program PLTS pada 2026 memperlihatkan hubungan antara fondasi regulasi daerah dan peluang dukungan pemerintah pusat. Kolaborasi tersebut penting, tetapi pencapaian akhirnya bergantung pada pelaksanaan teknis dan manfaat yang benar-benar terukur.
Bagi keluarga Bali, manfaat yang diharapkan adalah layanan listrik semakin andal dan lingkungan semakin terjaga. Bagi generasi muda, perkembangan energi bersih membuka kesempatan mempelajari teknologi baru dan membangun keterampilan yang relevan pada masa depan.
Target Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih paling lambat 2030 harus dipahami sebagai sasaran pembangunan yang perlu dievaluasi dari waktu ke waktu. Keberhasilan bukan hanya terletak pada besarnya kapasitas PLTS yang diumumkan, tetapi pada kemampuan menyediakan energi yang aman, berkelanjutan, dan terjangkau bagi masyarakat Bali secara luas.
(NSKLB)