Pertemuan Bali dengan Swiss, Korea Selatan, dan Ningxia pada Oktober 2026 menjadi peluang kolaborasi yang perlu diterjemahkan menjadi program terukur.
DENPASAR – Pembangunan daerah pada era keterhubungan global tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan anggaran dan sumber daya di dalam wilayah sendiri. Kerja sama antardaerah, kemitraan internasional, pertukaran pengetahuan, dan investasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dapat membantu memperluas peluang pembangunan. Bagi Bali, hubungan internasional mempunyai arti khusus karena ekonomi, pariwisata, industri kreatif, serta kebudayaan daerah sejak lama terhubung dengan masyarakat berbagai negara.
Pada periode pertama kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster tahun 2018–2023, arah pembangunan melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menempatkan kelestarian lingkungan, kebudayaan, dan penguatan ekonomi lokal sebagai bagian yang saling berkaitan. Kebijakan energi bersih dan kendaraan listrik tahun 2019, misalnya, kemudian menjadi salah satu landasan untuk membahas peluang kolaborasi teknologi yang lebih luas.
Memasuki periode kedua kepemimpinan Gubernur Koster sejak 2025, agenda kerja sama internasional berkembang melalui komunikasi dengan sejumlah mitra. Pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Bali menerima kunjungan perwakilan Swiss, Korea Selatan, dan Daerah Otonom Etnis Hui Ningxia, Tiongkok. Bidang yang dibahas beragam, mulai dari inovasi, pengelolaan lingkungan, transportasi listrik, industri kreatif, perdagangan, hingga pariwisata.
Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Gubernur Koster menerima Duta Besar Swiss untuk Indonesia Konstantin Obolensky di Jayasabha, Denpasar. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan ketertarikan Swiss untuk menjajaki kerja sama pada sektor industri inovatif, pengolahan sampah, pengolahan air limbah, serta investasi. Komunikasi tersebut berlangsung dalam momentum 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Swiss.
Pertemuan dengan Swiss memperlihatkan peluang mempertemukan keahlian teknologi dan manajemen dengan persoalan lingkungan yang sedang dihadapi Bali. Namun, ketertarikan investasi belum sama dengan proyek yang sudah disepakati ataupun dana yang telah direalisasikan. Kejelasan skema pembiayaan, pembagian tanggung jawab, analisis manfaat, dan kesesuaian tata ruang akan menentukan apakah suatu penjajakan dapat bergerak ke tahap berikutnya.
Dua hari kemudian, Jumat, 23 Oktober 2026, Gubernur Koster menerima Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soon-gu. Dialog ini membahas kemungkinan penguatan kerja sama di bidang energi bersih, kendaraan listrik, teknologi digital, pengembangan kota cerdas, pengelolaan lingkungan, industri kreatif, serta keamanan pariwisata.
Pertemuan dengan Korea Selatan memiliki satu konteks konkret. Pada 22 Oktober 2026, sehari sebelumnya, Bali menerima hibah proyek Bali E-Mobility berupa 11 bus listrik dan enam fasilitas pengisian daya. Hibah tersebut merupakan hasil kerja sama yang telah berjalan, sedangkan pembicaraan mengenai teknologi kecerdasan buatan, pengembangan kota cerdas, dan perluasan industri kreatif masih memerlukan tindak lanjut. Kedua tahap itu perlu dibedakan agar masyarakat memahami perkembangan yang sebenarnya.
Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Gubernur Koster menerima delegasi Ningxia yang dipimpin Dou Jingli di Jayasabha. Delegasi menawarkan penjajakan kerja sama dalam bidang kebudayaan, pariwisata, perdagangan, pertanian, dan energi hijau. Gubernur Koster mengusulkan pembentukan tim untuk mengoordinasikan komunikasi dan merumuskan rencana kerja sama yang lebih konkret.
Gagasan kerja sama antardaerah dengan Ningxia berpotensi memperluas pertukaran pengetahuan dan akses pasar. Namun, kunjungan delegasi belum otomatis membentuk hubungan sister province yang telah disahkan. Untuk mencapai tahap tersebut dibutuhkan prosedur, dokumen kesepakatan, serta rencana pelaksanaan sesuai kewenangan masing-masing pihak dan aturan hubungan luar negeri.
Ketiga pertemuan menunjukkan pentingnya menempatkan diplomasi pembangunan sebagai proses yang berorientasi hasil. Kerja sama di sektor teknologi dapat mendukung pelayanan publik, sedangkan kemitraan ekonomi kreatif berpotensi membuka akses pasar bagi perajin, seniman, dan pelaku usaha Bali. Pada bidang lingkungan, pemilihan teknologi perlu mempertimbangkan kebutuhan, daya dukung, pembiayaan operasional, dan kemampuan tenaga kerja lokal.
Agung Gempa, praktisi IT Digital, entrepreneur, dan pemerhati kebijakan publik, memandang kolaborasi internasional akan lebih bermanfaat jika didukung daftar proyek prioritas, ukuran kinerja, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Teknologi yang ditawarkan mitra tidak cukup dinilai berdasarkan kebaruannya. Yang lebih penting adalah apakah teknologi tersebut menyelesaikan masalah nyata, bisa dioperasikan secara berkelanjutan, dan memberi kesempatan peningkatan kompetensi kepada masyarakat Bali.
Kerja sama juga harus memberi ruang kepada pelaku usaha lokal. Transfer pengetahuan, pelatihan tenaga kerja, kemitraan usaha, standar mutu produk, dan kesempatan mengikuti rantai pasok dapat menjadi indikator manfaat ekonomi yang lebih luas. Tanpa perhatian pada unsur tersebut, investasi berisiko menghasilkan aktivitas besar dengan nilai tambah lokal yang terbatas.
Pemerintah Provinsi Bali dapat memperkuat akuntabilitas publik dengan membedakan tahapan komunikasi awal, penandatanganan kesepakatan, pelaksanaan proyek, dan hasil yang sudah tercapai. Masyarakat membutuhkan informasi yang mudah dipahami mengenai apa yang telah berjalan, siapa penanggung jawabnya, sumber pembiayaannya, dan bagaimana manfaatnya diukur.
Kesinambungan antara kebijakan pembangunan yang dirintis pada periode pertama dan jejaring kemitraan yang dikembangkan pada periode kedua memperlihatkan peluang memperkuat kapasitas pembangunan daerah. Namun, hasil kerja sama internasional tetap harus dinilai berdasarkan manfaat yang benar-benar terealisasi, bukan jumlah kunjungan diplomatik semata.
Dalam kerangka Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun 2025–2125, keterbukaan terhadap mitra internasional perlu berjalan bersama perlindungan alam, kebudayaan, serta kepentingan ekonomi masyarakat. Bali dapat membangun hubungan global yang lebih luas sambil tetap menjaga identitas dan memastikan krama Bali memperoleh manfaat dari kerja sama yang dilaksanakan.
(NSKLB)
