DENPASAR (15 Januari 2026) – Guna memastikan distribusi bantuan berjalan efektif dan terukur saat terjadi kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik mengambil langkah strategis dengan memfinalisasi aturan teknis logistik daerah.
Upaya ini diwujudkan melalui Lokakarya Finalisasi SOP Klaster Logistik dan Penilaian Kapasitas Logistik Penanggulangan Bencana (PB) yang diselenggarakan pada Rabu dan Kamis, 14–15 Januari 2026. Kegiatan yang berlangsung di B Hotel Bali dan Spa, Jl. Imam Bonjol No. 508 Denpasar ini, menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi berbagai pihak terkait manajemen logistik di Pulau Dewata.
Acara ini melibatkan kolaborasi luas dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI/Polri, BUMN, sektor swasta, hingga mitra kebencanaan lainnya. Kehadiran lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan bahwa rantai pasok logistik saat bencana tidak hanya bertumpu pada satu lembaga, melainkan hasil sinergi kolektif.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, menekankan pentingnya standarisasi dalam penanganan bencana. Saat ini, BPBD Provinsi Bali telah menyusun draf awal SOP serta standar minimal kebutuhan logistik baik untuk level Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“Kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari seluruh peserta agar draf yang sudah disusun ini semakin sempurna. Harapan kami, lokakarya ini menghasilkan rumusan yang benar-benar aplikatif, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan bersama di lapangan,” jelas I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.
Selain melakukan finalisasi prosedur, pertemuan ini juga membahas penilaian kapasitas logistik sebagai langkah pemetaan kekuatan sumber daya di Bali. Pihak BPBD juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Siap Siaga yang telah memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan ini.
Melalui SOP yang baru difinalisasi ini, BPBD Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kecepatan respon dalam setiap upaya penanggulangan bencana di masa mendatang.
