DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menyepakati komitmen strategis untuk menjaga stabilitas keamanan serta merawat harmoni sosial di Pulau Dewata. Langkah ini diambil sebagai respons cepat untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menyikapi dinamika sosial yang sempat melibatkan oknum warga diaspora di beberapa wilayah di Bali.
Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Ruang Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar pada Jumat (30/1) tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma. Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menegaskan bahwa hubungan historis yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade antara kedua masyarakat tidak boleh tercoreng oleh tindakan segelintir oknum.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah di Bali. Beliau menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan oknum yang dinilai telah mencederai ketenteraman serta kenyamanan warga lokal yang selama ini terjaga dengan sangat baik.
Sebagai langkah konkret, kedua pemerintah daerah menyepakati komitmen bertajuk “Harmoni Kehidupan Bersama Bali–NTT”. Salah satu pilar utamanya adalah penguatan pembinaan pra-migrasi, di mana warga NTT yang hendak merantau akan diberikan pembekalan intensif mengenai etika sosial, adat istiadat, serta norma hukum yang berlaku di daerah tujuan. Hal ini bertujuan agar setiap warga diaspora mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan tempat tinggalnya.
Selain itu, kesepakatan ini juga mendorong terciptanya komunikasi budaya yang lebih inklusif melalui mediasi tokoh adat guna mencegah terjadinya kesalahpahaman antarbudaya. Dalam aspek hukum, kedua provinsi mendukung penuh langkah aparat penegak hukum untuk bertindak secara tegas, adil, dan proporsional. Namun, ditegaskan pula bahwa penegakan hukum tersebut harus dilakukan tanpa adanya generalisasi atau pemberian stigma negatif terhadap kelompok etnis tertentu.
Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan hak dan kesetaraan warga, termasuk akses terhadap hunian dan pekerjaan yang layak, guna mencegah praktik diskriminasi. Sinergi ini juga akan diwujudkan melalui kampanye publik bersama yang bertujuan menyebarkan narasi positif mengenai persatuan bangsa.
Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi itikad baik ini dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat merusak kerukunan. Dengan adanya komitmen ini, Bali dan NTT sepakat untuk menjadikan keragaman budaya sebagai kekuatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menjamin rasa aman bagi setiap warga yang berada di Pulau Dewata.
