Kamis, November 19, 2026
JEMBRANA

Pemkab Jembrana Perkuat Perencanaan Anggaran Responsif Gender melalui Pelatihan PPRG 2026

JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2026 di Ruang Rapat Sekretariat TP-PKK Kabupaten Jembrana, Senin–Selasa (16–17/11/2026).

Pelatihan yang dimulai Senin (16/11) tersebut diikuti puluhan peserta dari perangkat daerah, kecamatan, serta desa dan kelurahan. Kegiatan menghadirkan narasumber dari unsur pengembangan sumber daya manusia Provinsi Bali dan melibatkan Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Jembrana.

Melalui kegiatan ini, aparatur pemerintah dilatih menyusun perencanaan dan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat. Materinya mencakup penggunaan Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement agar kebijakan serta alokasi anggaran dapat memberikan akses dan manfaat yang adil bagi perempuan maupun laki-laki.

Data yang dipaparkan dalam pelatihan menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jembrana pada 2025 sebesar 95,54, sedangkan angka Provinsi Bali 95,82. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jembrana pada 2024 tercatat 72,94 dibandingkan Bali 74,38. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jembrana pada 2025 tercatat 0,234, lebih tinggi daripada angka provinsi sebesar 0,178.

Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap total belanja daerah dilaporkan sebesar 6,2 persen pada 2023, meningkat menjadi 14,6 persen pada 2024, lalu berada di angka 8,68 persen pada 2025. Anggaran responsif gender bukan berarti anggaran khusus untuk satu kelompok, melainkan pendekatan penganggaran yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan agar manfaat pembangunan lebih merata.

Ke depan, Pemkab Jembrana mendorong penyediaan data sektoral terpilah di setiap organisasi perangkat daerah, penguatan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, serta pengembangan inovasi pengarusutamaan gender yang hasilnya dapat diukur. Integrasi kebutuhan tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan pengawasan oleh Inspektorat menjadi bagian dari tindak lanjut yang ditargetkan.

Dengan peningkatan kapasitas aparatur, perencanaan pembangunan diharapkan semakin tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Jembrana.

(NSKLB)

Bagikan: