Komisi IV DPRD Bali Terima Aspirasi KSPSI, Bahas Perlindungan Pekerja dan UMP Bali

DENPASAR – Komisi IV DPRD Provinsi Bali menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (28/9/2026). Pertemuan membahas aspirasi pekerja terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali.

Audiensi dihadiri jajaran Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali serta pimpinan dan pengurus aliansi serikat pekerja dari kabupaten/kota se-Bali.

Perwakilan KSPSI menyampaikan pandangan mengenai perlindungan tenaga kerja, kepastian pengupahan, dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan pekerja. Pembahasan juga mempertimbangkan kondisi usaha agar kebijakan yang dirumuskan dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Komisi IV DPRD Bali menerima berbagai masukan tersebut untuk menjadi bahan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai kewenangannya.

Forum audiensi ini menjadi ruang dialog antara pekerja, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis. Pembahasan aspirasi tidak serta-merta berarti besaran UMP baru telah ditetapkan; keputusan pengupahan tetap mengikuti mekanisme dan peraturan yang berlaku.

(NSKLB)