Senin, November 16, 2026
DPRD Prov. Bali

Ketua DPRD Bali Terima 21 Tuntutan Aliansi BEM se-Bali, Tawarkan Pembahasan Bertahap dan Pengawasan Bersama

DENPASAR – Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya bersama jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali menerima penyampaian aspirasi Aliansi BEM se-Bali Dewata Dwipa di Kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa (10/11/2026). Mahasiswa membawa 21 poin tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, lingkungan hidup, dan transparansi pemerintahan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Bali menyampaikan dukungan terhadap aspirasi mahasiswa untuk memperbaiki penyelenggaraan pembangunan daerah. Dewan menawarkan pembentukan tim khusus dan forum diskusi terpadu guna menyusun langkah penanganan persoalan secara bertahap, dengan melibatkan anggota DPRD dari daerah pemilihan masing-masing.

Persoalan yang disampaikan mahasiswa antara lain kondisi jalan dan drainase, kemacetan, akses air bersih di Jimbaran, perlindungan petani serta pedagang pasar tradisional. Di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, mahasiswa menyoroti pemerataan fasilitas sekolah, perlindungan tenaga pendidik, dan evaluasi penetapan Upah Minimum Provinsi Bali.

Aliansi juga meminta perhatian terhadap pembangunan di kawasan resapan air, pengelolaan sampah di TPA Suwung, serta penegakan hukum. Koordinator lapangan aksi, I Putu Oka Darmawan, menekankan pentingnya tindak lanjut yang dapat dipantau secara terbuka, bukan berhenti pada penerimaan aspirasi.

Mahasiswa mengusulkan tahapan pengawasan, mulai dari pencatatan tuntutan, permintaan jawaban tertulis pemerintah dan DPRD dalam 14 hari, penyusunan rencana kerja berbasis lokasi dalam 30 hari, hingga pemaparan hasil pada hari ke-95. Tahapan tersebut merupakan usulan mahasiswa yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

DPRD Bali juga menyatakan akan membuka akses terhadap laporan anggaran tahunan agar alokasi dan realisasi pembangunan dapat dipantau. Sementara itu, perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan permukiman menyatakan kesiapan menangani persoalan teknis di lapangan. Proses tindak lanjut yang terukur dan transparan menjadi harapan bersama dalam pertemuan tersebut.

(NSKLB)

Bagikan: