Kerja Sama Bali–NTB–NTT Masuki Tahap Rencana Aksi, Gubernur Koster Tekankan Pentingnya Merawat Ikatan Sejarah
Kerja sama regional Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur memasuki tahap implementasi melalui penandatanganan rencana aksi. Lima bidang strategis menjadi fokus sinergi pembangunan ketiga provinsi.
Penandatanganan rencana aksi Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT (KR BNN) berlangsung di Ruang Pertemuan Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/11/2026) malam. Penandatanganan oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari ketiga provinsi tersebut disaksikan Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dan Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo.
Rencana aksi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang disepakati di Golo Mori, Labuan Bajo, pada 28 Januari 2026. Lima bidang yang menjadi fokus kerja sama meliputi perencanaan, perhubungan, perdagangan dan industri, energi, serta pariwisata. Pada kesempatan yang sama, ditandatangani pula perjanjian kerja sama antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Syariah, dan PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa rencana aksi menjadi langkah konkret untuk merealisasikan kerja sama regional yang sebelumnya telah melalui tahapan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Ia mengapresiasi perangkat daerah Bali, NTB, dan NTT yang bergerak cepat menyusun rencana tersebut, serta dukungan masyarakat dan pemerintah pusat terhadap kolaborasi ketiga provinsi.
Menurut Gubernur Koster, rencana aksi penting untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berlangsung sistematis, terarah, dan terukur, dengan kegiatan, target, serta pembagian tugas yang jelas. Ia berharap setiap perangkat daerah segera melaksanakan program sesuai tugas dan kewenangannya agar kerja sama memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Gubernur Koster juga menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan upaya merawat ikatan sejarah Bali, NTB, dan NTT. Ketiga provinsi memiliki keterkaitan historis melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meski kini memiliki regulasi pemerintahan masing-masing, kedekatan dan ikatan sejarah tersebut diharapkan terus dijaga melalui kerja sama yang saling menguntungkan.
Ia menilai sinergi Bali–NTB–NTT dapat menjadi contoh di tingkat nasional. Perbedaan budaya dan dinamika politik, menurutnya, tidak menghalangi ketiga daerah untuk memperkuat persatuan dan menyatukan langkah menghadapi tantangan pembangunan. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan menjadi modal untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berharap kerja sama regional ini tidak berhenti pada kesepakatan formal, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata, kepedulian, dan semangat saling membantu. Solidaritas ketiga provinsi, antara lain, telah terlihat dalam penanganan gempa bumi di Flores. Ia berharap kebersamaan tersebut diperluas ke bidang lain, termasuk penguatan ekonomi dan pembangunan kawasan.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi NTT melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati. Ia mengapresiasi perkembangan kerja sama yang berlangsung sejak penandatanganan nota kesepahaman oleh ketiga kepala daerah pada 3 November 2025. Fransiskus juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Bali dan NTB dalam penanganan gempa bumi di Flores pada Agustus 2026.
Implementasi rencana aksi di lima bidang strategis tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi antardaerah dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat Bali, NTB, dan NTT. (NSKLB)
