FSPM Bali Apresiasi Kebijakan Gubernur Koster Naikkan Upah Minimum 2027
DENPASAR, 20 November 2026 – Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan mendapat apresiasi dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali.
Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menyampaikan apresiasi tersebut sebagaimana diberitakan Bali Topik pada Jumat (20/11/2026). Ia menilai kebijakan ini merupakan langkah positif dalam memperbaiki pengupahan dan menjadi pijakan awal peningkatan kesejahteraan pekerja Bali.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027, yang ditandatangani pada 19 November 2026. UMP Bali ditetapkan sebesar Rp4.559.287 per bulan, sedangkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan. Keduanya berlaku mulai 1 Januari 2027.
Menurut Rai Budi Darsana, pekerja Bali selama hampir satu dekade menghadapi persoalan tingkat upah yang dinilai masih rendah. Karena itu, keputusan Gubernur Koster dipandang sebagai langkah awal yang dapat diterima untuk mendorong perbaikan secara bertahap.
FSPM Regional Bali juga mengakui bahwa UMP 2027 masih di bawah estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali tahun 2026 yang menjadi acuan organisasinya, yakni sekitar Rp5,6 juta per bulan. Kendati demikian, organisasi tersebut menyambut kebijakan ini secara positif.
Penetapan kebijakan pada 19 November 2026 berlangsung menjelang peringatan Hari Puputan Margarana ke-80 pada 20 November 2026. Momentum bersejarah ini menjadi pengingat pentingnya meneruskan semangat perjuangan melalui pengabdian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
FSPM Regional Bali berharap para pengusaha menerima dan melaksanakan ketentuan upah minimum dengan baik. Peningkatan kesejahteraan pekerja diharapkan berjalan beriringan dengan keberlangsungan usaha dan hubungan industrial yang harmonis di Bali.
