Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., Ditetapkan sebagai Penerima Anugerah Acitya Nayaka Tvam 2026
DENPASAR, 16 November 2026 – Komitmen dalam mendorong keterbukaan informasi publik mengantarkan Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, ditetapkan sebagai salah satu penerima Anugerah Acitya Nayaka Tvam Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Bali. Penghargaan ini diberikan dalam kategori Tokoh Pendorong Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Tokoh Legislatif.
Penetapan tersebut tertuang dalam surat Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 309/03/XI/KI.Bali/2026 tertanggal 12 November 2026, yang ditandatangani Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana. I Made Supartha dinilai memiliki kontribusi positif dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Bali.
Pengakuan atas Kontribusi Tokoh Legislatif
Sebagai Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., menjalankan fungsi kelembagaan legislatif sesuai tugas dan kewenangan DPRD. Lembaga legislatif memiliki peran penting dalam pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
I Made Supartha juga pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali. Tata ruang, perizinan, dan aset daerah merupakan bidang yang berkaitan erat dengan kepentingan publik sehingga transparansi informasi menjadi unsur penting dalam pengawasan dan akuntabilitas.
Makna Anugerah Acitya Nayaka Tvam
Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, pada Sabtu (14/11/2026), menjelaskan bahwa Anugerah Acitya Nayaka Tvam merupakan bentuk apresiasi kepada tokoh atau pemimpin yang dinilai memiliki kontribusi positif dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Secara filosofis, penghargaan tersebut dimaknai sebagai penghormatan kepada sosok pemimpin yang arif, mulia, dan peduli terhadap keterbukaan informasi.
Penghargaan ini sekaligus menegaskan pentingnya peran tokoh legislatif dalam memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan.
Keterbukaan Informasi sebagai Hak Masyarakat
Keterbukaan informasi publik memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi tersebut memberikan jaminan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akses informasi memungkinkan masyarakat mengetahui kebijakan, program pembangunan, penggunaan anggaran, serta keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, sepanjang informasi tersebut termasuk kategori yang dapat diakses publik. Keterbukaan juga membantu masyarakat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Manfaat bagi Pembangunan Bali
Bagi Bali, keterbukaan informasi memiliki arti strategis dalam berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, pariwisata, ekonomi kerakyatan, hingga pelestarian adat dan budaya. Informasi yang jelas dan mudah diakses membantu masyarakat memahami arah kebijakan serta memberikan masukan secara konstruktif.
Penguatan transparansi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperjelas prosedur pemerintahan, memperkuat pengawasan masyarakat, dan menumbuhkan kepercayaan terhadap lembaga legislatif maupun eksekutif. Manfaat tersebut merupakan arah yang diharapkan dari penerapan keterbukaan informasi secara konsisten, bukan klaim hasil yang telah terukur dari penghargaan ini.
Memperkuat Kepercayaan Publik
Pengakuan kepada Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., menjadi momentum untuk mendorong budaya transparansi yang lebih kuat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan yang efektif. Komunikasi publik yang terbuka dan pelayanan informasi yang baik menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Penganugerahan Dijadwalkan 25 November 2026
Penyerahan Anugerah Acitya Nayaka Tvam Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 November 2026, di Gedung Ksirarnawa, UPTD Taman Budaya Bali, Denpasar. Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., dijadwalkan menerima penghargaan secara langsung dalam rangkaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Momentum penganugerahan diharapkan menginspirasi penyelenggara pemerintahan untuk memperluas praktik keterbukaan informasi, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Bali secara berkelanjutan.
