Dampak Banjir Pancasari, Pansus TRAP DPRD Bali Rekomendasikan Penyegelan Proyek di Bali Handara Golf

BULELENG – Panitia Khusus (Pansus) Penegakan Perda terkait Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek pembangunan di kawasan Bali Handara Golf, Kabupaten Buleleng, Kamis (22/1/2026). Langkah ini diambil setelah adanya dugaan kuat bahwa proyek fisik di kawasan tersebut berkontribusi terhadap banjir hebat yang merendam sedikitnya 47 rumah warga di Desa Pancasari pada pertengahan Januari lalu.

Dalam pengawasan lapangan yang dipimpin Ketua Pansus TRAP, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., bersama Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., tim menemukan indikasi pelanggaran tata ruang berupa pembangunan gorong-gorong besar dan jalan beton yang diduga mengubah aliran air alami. Kondisi ini diperparah dengan temuan di lokasi di mana pihak pengelola tidak mampu menunjukkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk proyek yang progresnya telah mencapai 60 persen tersebut.

Atas temuan tersebut, Pansus bersama Satpol PP langsung melakukan pemasangan Pol PP Line untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan di lokasi secara permanen hingga proses hukum tuntas. Made Supartha menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh investor, terutama jika aktivitas pembangunan tersebut terbukti mengabaikan izin dan berdampak buruk pada keselamatan serta ruang hidup masyarakat sekitar.

Sekretaris Pansus, I Dewa Nyoman Rai, menambahkan bahwa persoalan ini berpotensi masuk ke ranah pidana lingkungan dan penataan ruang. Jika terbukti ada pembangunan tanpa izin yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, maka hal tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan tindak pidana sesuai dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Sidak ini juga melibatkan Wakil Sekretaris Pansus Dr. Somvir, jajaran anggota Pansus, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait. DPRD Bali berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini guna memastikan adanya keadilan bagi warga Desa Pancasari yang selama ini terdampak oleh banjir berulang.

(AdminNSKLB)

Bagikan:

Mungkin Anda Menyukai