Forum TP2DD dan FGD di Tuban menyoroti pembayaran nontunai, akuntabilitas belanja, dan kemudahan pelayanan publik.
KUTA – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmen pemerintah daerah memperluas transaksi keuangan berbasis digital saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan diskusi optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Kegiatan berlangsung di Bali Dynasty Resort, Tuban, Kecamatan Kuta, Jumat (16/10/2026).
Digitalisasi keuangan daerah diarahkan tidak hanya pada penerimaan pajak serta retribusi, tetapi juga pada belanja pemerintah. Pemanfaatan KKPD diharapkan mempercepat proses pembayaran, memperkuat jejak administrasi transaksi, dan memudahkan pengawasan penggunaan anggaran.
Bupati Adi Arnawa meminta jajaran perangkat daerah menyiapkan pelaksanaan secara menyeluruh. Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pengelola keuangan, bendahara, serta administrator sistem perlu memahami mekanisme pelaksanaan dan pengendalian transaksi.
Pertemuan yang melibatkan perwakilan Bank Indonesia, Bank BPD Bali, dan perangkat daerah tersebut juga membahas tantangan teknis penerapan sistem digital. Pemerintah daerah memandang kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga sebagai unsur penting agar perubahan berjalan efektif.
Transformasi keuangan daerah diharapkan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat dan akuntabel, dengan penerapan yang tetap mematuhi aturan pengelolaan keuangan publik. (NSKLB)
Foto: Humas Badung/Updatebali. Sumber dokumentasi.
