Tekankan Kebijakan Pembiayaan yang Mempertimbangkan Karakteristik dan Kontribusi Daerah
DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan yang lebih proporsional untuk memperkuat infrastruktur dan daya saing pariwisata Bali. Menurutnya, kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan karakteristik daerah serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional, termasuk beban infrastruktur dan pelayanan publik akibat tingginya kunjungan wisatawan.
Hal tersebut disampaikan Koster saat membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Sabtu (17/10/2026). Mengusung tema “Reimagining Tourism: In a Fragmented World!”, forum ini menjadi wadah kolaborasi para pemangku kepentingan untuk memperkuat inovasi, pemasaran, dan daya saing pariwisata Indonesia di tengah dinamika global.
ITMW 2026 digagas MarkPlus Tourism (MCorp) dan berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di sejumlah lokasi di Bali. Kegiatan ini melibatkan pemerintah, pengelola destinasi, pelaku industri, akademisi, serta praktisi pemasaran untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
Founder and Chair MCorp, Hermawan Kartajaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ITMW 2026 diarahkan untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia melalui integrasi promosi digital, pemberdayaan komunitas lokal, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ia juga menilai Bali memiliki pengalaman pengelolaan pariwisata yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.
“Saya pikir, semua harus belajar dari Bali, juaranya di Indonesia,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan ITMW 2026 meliputi kompetisi meracik kopi, aksi konservasi lingkungan dan pelepasan tukik, diskusi digitalisasi serta penerapan kecerdasan artifisial (AI), hingga konferensi yang menghadirkan sejumlah pembicara nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa pariwisata memiliki peran strategis karena berkaitan erat dengan berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan pariwisata, menurutnya, dapat memberikan dampak berantai terhadap kegiatan usaha, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, pariwisata adalah dunia yang paling nyata. Kalau kita mampu mendorong pertumbuhan sektor ini, maka akan berdampak pada sektor yang lain. Karena itu, harus dibangun dengan sangat detail,” katanya.
Koster memaparkan bahwa pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Bali mencapai 16,3 juta kunjungan. Ia juga menyebutkan bahwa sektor pariwisata Bali menghasilkan devisa sebesar Rp176 triliun, atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp319,9 triliun. Sementara itu, kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali disebut mencapai 66 persen.
Besarnya peran pariwisata turut memberikan dampak terhadap sejumlah indikator makroekonomi daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) hingga penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun, pertumbuhan tersebut juga menghadirkan tantangan yang perlu ditangani secara serius. Sejumlah persoalan yang disoroti meliputi alih fungsi lahan sawah, sampah, kemacetan, keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik, serta kasus penodaan tempat suci.
Koster menegaskan, pembenahan berbagai persoalan tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan secara terintegrasi serta berkelanjutan.
Ia pun mendorong pemerintah pusat agar kebijakan transfer ke daerah tidak semata-mata menggunakan pola yang seragam, tetapi turut mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan kontribusi masing-masing wilayah terhadap perekonomian nasional.
Menurut Koster, Bali memiliki karakteristik tersendiri karena infrastruktur dan layanan publiknya harus mengakomodasi kebutuhan penduduk sekaligus jutaan wisatawan setiap tahun. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan pembangunan yang sepadan dengan beban pelayanan dan peran Bali dalam menghasilkan devisa pariwisata.
“Setahu saya sejak duduk di DPR, kita belum pernah membuat kebijakan yang memperhatikan kondisi spesifik daerah. Transfer dana pembangunan untuk infrastruktur dipolakan dengan treatment yang hampir seragam untuk setiap daerah. Akibatnya kita tak memandang wilayah seperti Bali yang memberi kontribusi cukup besar bagi negara,” urainya.
Koster juga menekankan bahwa pengembangan pariwisata berkualitas tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan budaya dan keindahan alam. Dukungan infrastruktur, transportasi, pengelolaan sampah, serta ketersediaan air bersih menjadi faktor penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kalau budaya, itu memang sudah anugerah. Tapi untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, itu saja tak cukup. Transportasi dan infrastruktur harus bagus, sampah teratasi, air tersedia dan lain-lain,” ungkapnya.
Di tengah persaingan pariwisata internasional, Koster menilai Bali perlu terus meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan agar mampu bersaing dengan destinasi negara lain, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pembenahan tersebut dinilai penting untuk mempertahankan daya tarik Bali sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan sektor pariwisata.
Sebagai salah satu usulan dukungan pembiayaan, Koster berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan alokasi yang lebih proporsional bagi Bali. Dengan mengacu pada nilai devisa pariwisata sebesar Rp176 triliun yang dipaparkannya, ia mengusulkan dukungan pembiayaan setara sedikitnya 5 persen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur antarwilayah.
Dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan dapat memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur yang memengaruhi daya saing pariwisata Bali.
Koster optimistis, penguatan infrastruktur dan daya saing pariwisata Bali tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat daerah, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan devisa. Setelah kebutuhan infrastruktur dasar semakin kuat, pengembangan pariwisata diharapkan dapat dilanjutkan melalui peningkatan konektivitas dan kolaborasi dengan destinasi lain di Indonesia.
“Ini juga akan mengangkat ekonomi nasional karena devisa makin tumbuh. Setelah itu, baru kita mulai bicara bagaimana mengkoneksikan pariwisata Bali dengan daerah lain, sebagaimana yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Forum ITMW ini,” pungkasnya.(gpl-NSKLB)
