#75 – Gubernur Koster Perkuat Pemerataan Pembangunan Bali: Sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menuju Bali Satu Kesatuan Wilayah

Mengulas kerja sama lintas daerah, Bantuan Keuangan Khusus, pembangunan infrastruktur strategis, dan manfaat pemerataan bagi masyarakat Bali utara, selatan, timur, barat, serta tengah.

Oleh: Agung Gempa
Praktisi IT Digital, Entrepreneur, dan Pemerhati Kebijakan Publik

Bali merupakan satu kesatuan wilayah dengan potensi dan tantangan yang berbeda. Di kawasan selatan, aktivitas pariwisata, perdagangan, dan jasa menjadi penggerak besar perekonomian. Sementara itu, wilayah utara, timur, barat, dan sebagian kawasan tengah mempunyai potensi pertanian, perikanan, kebudayaan, pendidikan, serta industri lokal yang memerlukan dukungan konektivitas dan sarana pelayanan. Perbedaan struktur ekonomi tersebut membuat kebijakan pemerataan menjadi kebutuhan strategis.

Pemerataan tidak berarti setiap kabupaten dan kota harus dibangun dengan bentuk proyek yang sama. Tujuannya adalah memastikan seluruh masyarakat mempunyai kesempatan lebih adil untuk memperoleh layanan, mengembangkan usaha, dan menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang dibutuhkan petani di Tabanan atau Jembrana tidak selalu identik dengan fasilitas transportasi yang dibutuhkan kawasan perkotaan Badung dan Denpasar.

Dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menempatkan pembangunan semesta berencana dan keterhubungan antardaerah sebagai prinsip yang perlu dijaga. Penguatan pada periode kedua dapat dilihat melalui rancangan kerja sama pembiayaan program strategis yang melibatkan pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota.

Memahami Ketimpangan dan Kebutuhan Sinergi

Kewenangan daerah, pendapatan asli daerah, kapasitas administrasi, serta kebutuhan pembangunan tidak tersebar secara merata. Sebuah kabupaten dengan sumber pendapatan besar dari hotel dan restoran mungkin mempunyai ruang fiskal berbeda dibandingkan kabupaten yang mengandalkan pertanian atau sumber ekonomi lain.

Persoalan seperti kemacetan, pengelolaan sampah, distribusi pangan, perpindahan pekerja, serta penggunaan sumber air juga tidak berhenti pada batas administrasi. Jalan yang dibangun di satu daerah dapat menguntungkan daerah tetangganya; gangguan lingkungan di satu kawasan dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat wilayah lain.

Karena itu, kolaborasi tidak boleh dimaknai hanya sebagai pemindahan anggaran. Perlu ada penyelarasan prioritas, pengaturan kewenangan, perencanaan teknis, kepastian pembiayaan, dan pertanggungjawaban. Dengan mekanisme demikian, manfaat pembangunan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Bantuan Keuangan Khusus dan Kerja Sama Tahun 2025

Pada 18 Juli 2025 di Jayasabha, Denpasar, Gubernur Koster menandatangani Perjanjian Kerja Sama strategis dengan Bupati Badung dan Bupati Gianyar. Kerja sama menggunakan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus atau BKK untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sarana strategis yang memberikan manfaat bagi wilayah Bali secara keseluruhan.

Enam kabupaten yang mendapat perhatian dalam skema pemerataan tersebut adalah Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Pemerintah membahas dukungan pembiayaan yang berkaitan dengan pendapatan dari kegiatan perhotelan dan makanan-minuman di daerah dengan aktivitas pariwisata tinggi.

Pada rapat koordinasi 7 April 2025, pembahasan mencakup rencana kontribusi sebesar 10 persen dari realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu untuk jasa perhotelan dan makanan-minuman pada daerah yang terlibat. Besaran serta mekanisme pelaksanaannya harus mengikuti dokumen hukum, penganggaran, dan kerja sama yang berlaku; angka kontribusi yang direncanakan tidak boleh otomatis dianggap dana yang telah dicairkan atau dibelanjakan.

Dari Kesepakatan Menuju 22 Proyek Strategis

Pada 13 April 2026, Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar menandatangani perubahan atas perjanjian BKK bagi Proyek Strategis Provinsi Bali. Pemerintah menyampaikan bahwa penyesuaian daftar proyek menghasilkan 22 proyek strategis, setelah terdapat sejumlah proyek yang menjadi bagian program pemerintah pusat dan penambahan prioritas daerah.

Ruang lingkup agenda tersebut meliputi pembangunan atau penataan jalan dan simpul transportasi, fasilitas kawasan strategis, dukungan pertanian dan pengolahan hasil, sarana olahraga, penanganan sampah, serta pengembangan kawasan pelabuhan. Contohnya mencakup penataan fasilitas Sanur, dukungan konektivitas Bali utara, dan gagasan penguatan industri pertanian di Tabanan.

Penting dipahami bahwa daftar 22 proyek merupakan portofolio program yang akan dilaksanakan secara bertahap. Kesepakatan kerja sama adalah perkembangan nyata pada sisi tata kelola; penyelesaian konstruksi masing-masing proyek tetap memerlukan pembuktian tersendiri melalui kontrak, progres fisik, serah terima, dan pengoperasian fasilitas.

Penguatan Kebijakan pada Periode Kedua

Kesinambungan kepemimpinan Gubernur Koster dari periode pertama menuju periode kedua perlu dibaca dari hubungan antara arah kebijakan dan kualitas pelaksanaan. Visi pembangunan yang menempatkan alam, manusia, dan budaya sebagai satu kesatuan memberikan alasan mengapa perencanaan lintas wilayah menjadi relevan.

Pada periode kedua, kebijakan kerja sama fiskal dan penataan proyek strategis dapat memperkuat peluang pembangunan di daerah yang selama ini mempunyai ruang pembiayaan lebih terbatas. Namun, manfaat hanya akan terlihat apabila setiap program dipilih sesuai kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan dengan tata kelola yang tertib.

Koordinasi dengan kementerian dan lembaga pusat juga diperlukan karena tidak semua infrastruktur berada dalam kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Pembagian tanggung jawab yang jelas mencegah duplikasi anggaran dan mempercepat penanganan kendala administratif.

Manfaat bagi Krama Bali di Berbagai Wilayah

Bagi masyarakat Bali utara, penguatan akses jalan dan pelabuhan berpotensi memperbaiki hubungan antara sentra produksi dengan pasar, layanan publik, dan daerah tujuan perjalanan. Bagi Bali barat, perkembangan infrastruktur dan industri produktif dapat mendukung perikanan, pertanian, serta usaha kecil.

Bagi wilayah timur, fasilitas transportasi, penataan kawasan budaya, dan penguatan sarana ekonomi dapat meningkatkan kesempatan kerja serta memperluas akses produk lokal. Bagi kawasan selatan, pengurangan kemacetan, pembenahan pengelolaan sampah, dan penataan transportasi berpotensi memperbaiki kualitas hidup warga maupun efisiensi kegiatan usaha.

Manfaat tersebut belum boleh dianggap sepenuhnya tercapai hanya karena proyek telah diumumkan. Ukurannya harus terlihat melalui waktu tempuh yang lebih singkat, biaya logistik yang berkurang, layanan publik yang meningkat, jumlah warga yang terlayani, serta pertumbuhan kegiatan ekonomi lokal tanpa mengabaikan lingkungan.

Pengawasan, Transparansi, dan Indikator Keberhasilan

Skema pembiayaan bersama membutuhkan laporan yang dapat dipahami masyarakat: besaran komitmen anggaran, realisasi transfer, tahap persiapan proyek, nilai kontrak, perkembangan fisik, serta tanggung jawab pemeliharaan sesudah proyek digunakan.

Evaluasi juga perlu mengukur manfaat antarkabupaten, bukan hanya jumlah kegiatan. Sebuah jembatan atau jalan mungkin terletak di satu kabupaten, tetapi manfaat sebenarnya dapat dirasakan oleh pekerja dan pengusaha dari wilayah tetangga. Analisis manfaat lintas daerah membantu masyarakat memahami alasan penentuan prioritas.

Pemerintah perlu memastikan pengadaan berjalan sesuai peraturan, persyaratan lingkungan dipenuhi, dan masyarakat terdampak memperoleh informasi memadai. Pembangunan yang cepat tetapi mengabaikan kualitas dan keberlanjutan dapat menimbulkan biaya lebih besar di kemudian hari.

Bali Satu Kesatuan Wilayah Menuju 100 Tahun Bali Era Baru

Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 memberi landasan untuk melihat infrastruktur dan kerja sama fiskal sebagai investasi lintas generasi. Tujuan jangka panjangnya adalah membangun pulau yang terhubung, berdaya saing, serta tetap menjaga keseimbangan alam dan budaya.

Sinergi provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi warisan yang berarti bila melahirkan mekanisme pembiayaan adil, perencanaan berbasis kebutuhan, dan proyek yang benar-benar digunakan masyarakat. Bagi generasi mendatang, kesempatan hidup yang merata antardaerah tidak kalah penting dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat wisata.

Dengan demikian, penguatan pemerataan pembangunan Bali bukan sekadar persoalan jumlah proyek atau nilai anggaran. Pokoknya terletak pada kemampuan pemerintah lintas wilayah bekerja bersama, memastikan investasi publik memberikan manfaat nyata, dan membuka peluang yang lebih seimbang bagi seluruh krama Bali.

(NSKLB)