Menelusuri program konektivitas laut yang dibangun pada periode pertama Gubernur Koster dan tantangan optimalisasi pelayanan pada periode kedua.
DENPASAR – Pembangunan Bali sebagai satu kesatuan wilayah memerlukan konektivitas yang tidak hanya menghubungkan kawasan perkotaan melalui jalan darat, tetapi juga memperkuat hubungan antarpulau. Bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan Nusa Penida dan Nusa Ceningan, pelabuhan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari: tempat bergeraknya penduduk, barang kebutuhan, kegiatan adat, pelayanan publik, dan arus wisatawan.
Kebutuhan itulah yang menjadi latar penting pengembangan Pelabuhan Segitiga Emas, yakni Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, serta Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung. Ketiganya dirancang untuk memperbaiki akses laut dan mendukung konektivitas wilayah yang selama ini sangat bergantung pada kondisi perairan.
Dalam periode pertama kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster tahun 2018–2023, pengembangan tiga pelabuhan tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur yang menghubungkan darat, laut, dan kawasan ekonomi. Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa gagasan pengembangan tersebut diusulkan kepada pemerintah pusat pada 2019, dilanjutkan pembangunan sejak 2020 dengan pembiayaan APBN melalui Kementerian Perhubungan.
Pada 9 November 2022, Presiden Joko Widodo meresmikan ketiga pelabuhan tersebut. Peristiwa ini menandai selesainya tahap pembangunan utama fasilitas pelabuhan yang sebelumnya telah lama menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ketika memasuki periode kedua kepemimpinan Gubernur Koster pada 2025, persoalan pokoknya bukan lagi membangun tiga fasilitas dari awal, melainkan bagaimana pelayanan dan manfaat ekonominya terus diperkuat.
Sebelum tersedianya infrastruktur pelabuhan yang lebih tertata, sejumlah perjalanan laut menghadapi tantangan saat proses naik turun penumpang, terutama ketika kondisi gelombang berubah. Terminal penumpang, dermaga, dan fasilitas pendukung diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus keselamatan transportasi, walaupun keberhasilan akhirnya tetap bergantung pada pengelolaan operasional dan kepatuhan terhadap ketentuan pelayaran.
Bagi masyarakat Nusa Penida dan Nusa Ceningan, peningkatan konektivitas laut mempunyai arti lebih luas daripada perjalanan wisata. Akses yang lebih tertata dapat membantu mobilitas keluarga, distribusi barang kebutuhan pokok, pergerakan pelaku usaha kecil, layanan kesehatan, pendidikan, serta kegiatan keagamaan dan adat. Ketersediaan jadwal dan kepastian pelayanan menjadi faktor penting untuk memastikan manfaat fasilitas menjangkau warga.
Di sisi lain, pertumbuhan perjalanan menuju kepulauan tersebut dapat memberikan peluang ekonomi baru. Pelaku transportasi, pedagang, usaha kuliner, penyedia penginapan, pemandu wisata, dan pekerja lokal berpotensi memperoleh manfaat dari akses yang lebih baik. Namun, manfaat tersebut tidak boleh dinilai hanya dari peningkatan keramaian. Ketersediaan ruang usaha bagi masyarakat setempat, penataan lalu lintas di kawasan pelabuhan, dan pengelolaan sampah juga perlu mendapat perhatian.
Memasuki periode kedua kepemimpinan Gubernur Koster, arah pengembangan konektivitas laut dapat dilihat sebagai upaya menjaga keberlanjutan infrastruktur yang telah terbangun. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, operator pelabuhan, serta pelaku penyeberangan perlu memperkuat koordinasi sesuai kewenangan masing-masing. Kebutuhan penumpang tidak berhenti di dermaga; mereka juga memerlukan akses transportasi lanjutan, informasi perjalanan, dan pelayanan yang mudah dipahami.
Agung Gempa, praktisi IT Digital, entrepreneur, dan pemerhati kebijakan publik, memandang penguatan konektivitas kepulauan perlu melibatkan sistem informasi pelayanan yang lebih terintegrasi. Informasi jadwal kapal, status perjalanan, pengumuman perubahan akibat cuaca, sistem antrean, dan kanal pengaduan dapat membantu masyarakat merencanakan perjalanan lebih baik. Digitalisasi di sini bukan pengganti kesiapan armada atau fasilitas keselamatan, melainkan alat untuk meningkatkan transparansi layanan.
Pertumbuhan aktivitas pelabuhan juga harus dibarengi perlindungan ekosistem pesisir. Kawasan Nusa Penida memiliki nilai penting dari sisi lingkungan dan pariwisata. Pengendalian limbah, fasilitas sanitasi, pengaturan aktivitas kapal, serta perlindungan ruang pesisir menjadi bagian dari tanggung jawab pembangunan jangka panjang. Konektivitas yang meningkat perlu berjalan seiring daya dukung lingkungan.
Ukuran keberhasilan pelabuhan hendaknya dinilai secara berkala melalui ketepatan jadwal, keselamatan perjalanan, kualitas fasilitas penumpang, aksesibilitas bagi kelompok rentan, kelancaran distribusi barang, serta keterlibatan pelaku ekonomi lokal. Evaluasi juga diperlukan untuk membedakan manfaat yang telah tercapai dan perbaikan layanan yang masih direncanakan.
Perjalanan Pelabuhan Segitiga Emas memperlihatkan kesinambungan yang dapat ditelusuri: gagasan dan pembangunan infrastruktur pada periode pertama, kemudian kebutuhan optimalisasi serta penataan layanan pada periode kedua. Dalam kerangka Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun 2025–2125, hubungan antarpulau harus dirancang sebagai pelayanan dasar yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, pelabuhan bukan sekadar tempat kapal datang dan pergi. Ia menjadi simpul yang menghubungkan kesempatan ekonomi, kehidupan sosial, dan pemerataan pembangunan bagi seluruh krama Bali.
(NSKLB)
