JAKARTA – Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Convention, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10). Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, kegiatan ini menjadi forum penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Rakornas tersebut diselenggarakan melalui sinergi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan ini turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang memberikan arahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota selaku pengarah TPAKD di daerah.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan langkah penting dalam membangun kelembagaan yang mendukung perluasan akses keuangan di daerah.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan TPAKD di seluruh Indonesia, termasuk OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pihak terkait lainnya.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” ucapnya.
Kehadiran Bupati I Made Satria dalam Rakornas tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Bupati Satria menyampaikan bahwa perluasan akses terhadap pembiayaan dan layanan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui penguatan peran TPAKD, diharapkan semakin banyak pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat di Kabupaten Klungkung yang dapat mengakses layanan keuangan secara lebih mudah.
Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat sehingga akses keuangan semakin merata dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(gpl-NSKLB)
Salam Mahottama
