Rakor Bappeda se-Bali, Semangat Menyama Braya Perkuat Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah

BULELENG — Semangat menyama braya atau kebersamaan dan kekeluargaan menjadi landasan penting dalam memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka Rapat Koordinasi Bappeda se-Bali di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Kabupaten Buleleng, Kamis (8/10/2026).

Rapat koordinasi yang berlangsung pada 8–10 Oktober 2026 ini mengusung tema “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Kegiatan tersebut menjadi forum untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan kebutuhan serta potensi daerah.

Dalam arahannya, Ika Putra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga oleh koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan antarpemangku kepentingan.

Menurutnya, filosofi menyama braya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dalam membangun hubungan kerja dengan pemerintah pusat.

Ia mengibaratkan Bappeda sebagai bagian dari sistem besar pemerintahan yang setiap komponennya saling berkaitan dan mendukung. Sinergi antara Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota dinilai penting untuk membangun sistem perencanaan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional.

Karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dan jejaring kerja dengan kementerian serta lembaga di tingkat pusat. Hubungan yang baik diharapkan membantu pemerintah daerah memahami arah kebijakan nasional, memperoleh informasi strategis, serta merespons dinamika pembangunan secara tepat.

Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan Asta Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Penyelarasan dilakukan melalui sinkronisasi RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota, serta keselarasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Melalui perencanaan yang terpadu, program pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Rakor Bappeda se-Bali ini diikuti lebih dari 150 peserta dari Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota se-Bali. Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.

Kehadiran para narasumber diharapkan memperkuat pemahaman mengenai arah kebijakan nasional, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta membuka ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam menghadapi berbagai isu strategis pembangunan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diselenggarakan penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota se-Bali. Kabupaten Jembrana meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Gianyar pada peringkat kedua dan Kabupaten Klungkung pada peringkat ketiga.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus sarana evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah. Setiap kabupaten/kota diharapkan terus mengembangkan inovasi dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kapasitas, serta tantangan di wilayah masing-masing.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh jajaran Bappeda se-Bali diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menyelaraskan program prioritas nasional dan daerah. Dengan berlandaskan semangat menyama braya, sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan program yang terukur, berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali.(gpl-NSKLB)

 

Bagikan:

Mungkin Anda Menyukai